MENHUB: “PENGUSAHA OGAH JIKA PEMERINTAH BERLARUT-LARUT” [1]
Jakarta, Antara
Pemerintah harus segera membentuk tim yang akan membantu Departemen perhubungan menetapkan berbagai peraturan yang memungkinkan peran serta swasta nasional dan asing dalam membangun prasarana fisik di bidang perhubungan.
“kalau pemerintah berlarut-larut swasta menjadi ogah (segan-red), “kata menhub haryanto kepad apers setelah melapor kepada presiden soeharto di Bina Graha, Sabtu tentang rencana pembangunan sejumlah bandara.
Haryanto menyebutkan, pembangunan bandara-bandara yang ditawarkan kepada swasta nasional dan asing itu antara lain di medan, lombok tengah, surabaya serta solo. Setelah mendengarkan laporan itu, kepala negara mengingatkan bahwa tidak boleh ada monopoli dalam pembangunan bandar-bandara itu. haryanto mengatakan, tim yang harus segera di bentuk itu antara lain akan terdiri atas para pejabat dari kantor Menko Ekku dan Wasbag, Menko Indag, BKPM, Departemen Keuangan serta BPN. Berdasarkan ketentuan PP 20/94 yang di keluarkan pemerintah baru baru ini swasta nasioanal dan asing di bolehkan membangun bandara atau pelabuhan, yang selama inihanya dilakukan pemerintah.
“Diterbitkannya PP 20 ini telah mendorong sejumlah pengusaha asing untuk menanyakan hal itu secara konkret,” kata Haryanto.
Namun, ia mengatakan, di lain pihak para pejabat juga harus berhati-hati dalam menanggapi setiap keinginan calon investor karena mereka pasti ingin menarik keuntungan yang sebesar-besarnya.
“Kita harus berhati-hati karena mereka pasti berusaha menipu. Kita harus lebih pintar daripada mereka,” katanya. Ia mengatakan, pembangunan berbagai bandara itu diharapkan sudah bisa dilakukan tahun 1995.
Bandara Medan
Ketika memberikan contoh konkret tentang pembangunan bandara oleh swasta nasional atau asing itu, ia mengatakan Bandara Polonia Medan harus segera diganti dengan bandara bam karena sudah tidak memadai. Pemerintah sudah menetapkan lokasinya yaitu di Kuala Namu, Deli Serdang.
“Sudah ada swasta nasional dan asing yang rnenyarnpaikan minat mereka. Dari luar negeri adalah Schiphol, BeIanda. Jika mereka membangun maka penerbangan KLM akan terbang kesana,” katanya.
Dana yang dibutuhkan adalah 600 juta dolar AS terutama untuk membangun dua landasan pacu yang masing-masing panjangnya 3.000 meter dan 4.000 meter. Proses ganti rugi/ruilslag akan ditangani Mensesneg Moerdiono, katanya. Di Lombok Tengah juga akan dibangun bandara bam yang biayanya 169 juta dolar AS dan para peminatnya berasal dari Indonesia sendiri dan asing. Sementara itu, untuk Bandara Hasanudin Ujung pandang dibutuhkan dana 270 juta dolar AS yang biayanya diharapkan berasal dari Perancis. Pembangunan berbagai bandara itu pada umumnya akan menggunakan pola BOT (build, operate and transfer). Berdasarkan pola ini, maka setelah rnembangun, swasta berhak mengelola dan menyerahkannya pada pemerintah setelah kurun waktu yang disepakati kedua pihak. Kepada Kepala Negara juga dilaporkan rnasalah angkutan haji terutama persiapan untuk tahun 1995. Presiden, kata Haryanto memutuskan bahwa pelaksana / operator haji adalah tetap Garuda Indonesia. Kalau ada penerbangan swasta nasional yang berminat maka mereka harus menyerahkan pesawatnya pada Garuda. “Kalau sudah bagus mau diapakan lagi. Kalau terhadap Garuda, saya mempunyai wewenang untuk mengawasi nya. Tapi terhadap swasta saya tidak berwenang,” katanya. (T.EU02/EU06/2/07/94 12:42/ru2).
Sumber:ANTARA(02/07/1994)
_____________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 293-295.