MENKES BANTU USAHA PECEGAHAN PENYAKIT AIDS
Jakarta, Antara
Indonesia siap membantu apabila sistem ketahanan nasional yang digunakannya hendak diterapkan di negara-negara Asia lain dalam usaha mencegah penyebaran penyakit AIDS, kata Menteri Kesehatan Suwardjono Suryaningrat di Jakarta Karnis.
Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kata menteri setelah melapor kepada Presiden Soeharto di Bina Graha, telah minta kepadanya untuk mengajukan pemikiran bagi pencegahan tersebarnya penyakit tersebut terutama di Asia.
Indonesia memiliki sistem ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, politik, hankam, sosial-budaya termasuk ketahanan kesehatan. Sistem itu, kata Menkes, dapat digunakan untuk mencegah masuknya penyakit menakutkan itu ke Indonesia.
“Kalau sistem ini mau diterapkan di Asia, Indonesia siap membantu”. Ia melaporkan hasil-hasil konferensi tentang penyakit AIDS (hilangnya daya tahan tubuh) yang diikuti peserta dari 148 negara, di London (lnggris) akhir bulan lalu.
Dalam pertemuan itu Menkes mengemukakan bahwa Indonesia sampai kini terbebas dari penyakit itu, “artinya belum satu pun orang Indonesia yang meninggal karena terkena penyakit AIDS. Kalaupun ada dua-tiga orang meninggal karena AIDS di Indonesia, itu adalah orang asing yang kebetulan sedang berada di Indonesia, baik sebagai turis maupun kunjungan lain,” demikian menteri.
Konferensi di London itu menyimpulkan AIDS sebagai penyakit ancaman baru di dunia karena obat penangkalnya belum ditemukan dan cara pencegahannya pun belum diperoleh secara pasti.
Selain itu, ujar Menkes, penyakit yang semula dikira hanya bisa ditularkan melalui hubungan sex sejenis, temyata bisa pula ditularkan melalui hubungan sex biasa (laki laki dengan perempuan). “karena wanita juga sudah mulai menjadi sumber penularan.”
AIDS juga dapat ditularkan melalui transfusi darah, suntikan dan penularan vertikal pada bayi dari ibu yang terjangkit penyakit itu, seperti terjadi di Afrika.
Suwardjono berpendapat, untuk mencegah penyebaran AIDS diperlukan kerjasama internasional dalam mewaspadai penyakit itu terutama menyangkut lalu lintas manusia antar negara.
Penyalahgunaan narkotika (obat bius)juga disebut oleh Menkes sebagai ancaman serius lain bagi negara-negara termasuk Indonesia, sehingga perlu ditanggulangi secara terpadu.
Menkes telah mengeluarkan surat keputusan mengenai pedoman pembuatan obat, yang memungkinkan obat buatan Indonesia bisa lebih bersaing untuk pasaran ekspor.
Kepada presiden juga dilaporkan bahwa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), suatu lembaga yang digerakkan kaum wanita di pedesaan, akan memperoleh bantuan 60.000 dolar AS dari WHO dan akan diterima Mei mendatang.
Menkes menjelaskan, bantuan itu akan digunakan bagi program latihan, evaluasi, monitoring kegiatan-kegiatan PKK termasuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah mendapat tanggapan positif dari WHO dan Unicef.
“Tahun lalu kita sudah mengusulkan pada WHO membantu PKK dalam sidang di Jenewa, namun ketika itu gagal karena PKK dianggap sebagai badan pemerintah. tapi setelah mereka meneliti lagi, bantuan itu akan diberikan,” demikian Menkes.
Sumber : ANTARA (04/02/1988)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 500-451.