MENKEU ADAKAN KUNJUNGAN RESMI KE MALAYSIA[1]

 

Kuala Lumpur, Antara

Menteri Keuangan Mar ‘ie Muhamamd Jumat siang tiba di Kuala Lumpur, mengawali kunjungan resminya dua hari di Malaysia untuk menyaksikan dua lagi penandatanganan kerjasama yang melibatkan unsur perbankan dan pengusaha swasta kedua negara. Ikut tiba bersama Menkeu, sejumlah pengusaha, Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Djoko Santoso Moeliono dan Dirut Bank Tabungan Negara (BTN) Widigdo Sukarman yang akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan masing-masing mitranya di Kuala Lumpur, Sabtu.

Menurut rencana, BRI akan menandatangani perjanjian pemilikan saham dengan salah satu grup perusahaan swasta terbesar Malaysia Renong Nusantara Sdn. Bhd ., sementara BTN menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) dengan mitranya, Bank Simpanan Nasional Malaysia.

Penandatanganan kerjasama itu untuk lebih memperkokoh hubungan ekonomi Indonesia-Malaysia yang belakangan ini meningkat pesat, apalagi sejak Presiden Soeharto berkunjung ke Langkawi Juli 1993. Berbagai perjanjian kerjasama ekonomi, baik antara pem erintah maupun kalangan swasta kedua negara, ditandatangani beruntun sejak adanya kunjungan Kepala Negara RI itu ke Malaysia. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordiansi Penanaman Modal (BKPM) Sanyoto Sastrowardoyo ketika menggambarkan peningkatan hubungan itu di Kuala Lumpur bulan lalu mengatakan volume perdagangan kedua negara naik dari 762,1 juta dolar AS 1989 menjadi 1,758 juta 1993, atau naik 130,7 persen dalam empat tahun.

Nilai total investasi perusahaan Malaysia di Indonesia sampai pertengahan Mei 1994 mencapai 516,1 juta dolar dalam 49 proyek, sedangkan nilai investasi perusahaan Indonesia di Malaysia hingga Maret 1994 mencapai 1,23 miliar dolar AS dalam 43 proyek.

Tinjau Festival Islam

Kedatangan Menkeu dan rombongan di Bandara Internasional Subang Jumat siang disambut Deputi Menkeu Malaysia, Mustapha Mohamad serta Dubes RI untuk Malaysia Sudarmadi. Dari bandara, Menkeu dan rombongan langsung diantar meninjau Festival Sivilisasi Islam Sedunia di Kuala Lumpur diikuti 23 negara, termasuk Indonesia. Festival yang memamerkan lebih 1.700 artifak bersejarah tersebut dijadwalkan berlangsung empat bulan sejak diresmikan PM Malaysia Mahathir Mohamad 17 Juni lalu, sekaligus untuk mengisi acara Tahun Kunjungan Wisata Malaysia 1994.

Mar ‘ie Muhammad menyempatkan diri meninjau satu persatu stand dalam festival itu. Seorang seniman India yang stand-nya terlewati tanpa sengaja oleh Menkeu sempat mengejar Mar’ie untuk kembali singgah menyaksikan hasil karya anak buahnya. selama ini hanya dilakukan pemerintah.

“Diterbitkannya PP 20 ini telah mendorong sejumlah pengusaha asing untuk menanyakan hal itu secara konkret,” kata Haryanto. Namun, ia mengatakan, di lain pihak para pejabat juga harus berhati-hati dalam menanggapi setiap keinginan calon investor karena mereka pasti ingin menarik keuntungan yang sebesar-besarnya.

“Kita harus berhati-hati karena mereka pasti berusaha menipu. Kita harus lebih pintar daripada mereka,” katanya. Ia mengatakan, pembangunan berbagai bandara itu diharapkan sudah bisa dilakukan tahun 1995.

Bandara Medan

Ketika memberikan contoh konkret tentang pembangunan bandara oleh swasta nasional atau asing itu, ia mengatakan Bandara Polonia Medan harus segera diganti dengan bandara baru karena sudah tidak memadai. Pemerintah sudah rnenetapkan lokasinya yaitu di Kuala Namu, Deli Serdang.

“Sudah ada swasta nasional dan asing yang menyampaikan minat mereka. Dari luar negeri adalah Schiphol, BeIanda. Jika mereka membangun maka penerbangan KLM akan terbang kesana,” katanya.

Dana yang dibutuhkan adalah 600 juta dolar AS terutama untuk membangun dua landasan pacu yang masing-masing panjangnya 3.000 meter dan 4.000 meter. Proses ganti mgi/milslag akan ditangani Mensesneg Moerdiono, katanya. Di Lombok Tengah juga akan dibangun bandara baru yang biayanya 169 juta dolar AS dan para peminatnya berasal dari Indonesia sendiri dan asing. Sementara itu, untuk Bandara Hasanudin Ujungpandang dibutuhkan dana 270 juta dolar AS yang biayanya diharapkan berasal dari Perancis. Pembangunan berbagai bandara itu pada umumnya akan menggunakan pola BOT (build, operate and transfer). Berdasarkan pola ini, maka setelah membangun, swasta berhak mengelola dan menyerahkannya pada pemerintah setelah kumn waktu yang disepakati kedua pihak.

Kepada Kepala Negara juga dilaporkan masalah angkutan haji terutama persiapan untuk tahun 1995. Presiden, kata Haryanto memutuskan bahwa pelaksana / operator haji adalah tetap Garuda Indonesia. Kalau ada penerbangan swasta nasional yang berminat maka mereka harus menyerahkan pesawatnya pada Garuda. “Kalau sudah bagus mau diapakan lagi. Kalau terhadap Garuda, saya mempunyai wewenang untuk mengawasi nya. Tapi terhadap swasta saya tidak berwenang,” katanya. (T.EU02/EU06/2/07/94  12:42/ru2).

Sumber:ANTARA(02/07/1994)

________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 290-292.