MENPERIND: SOAL SEMEN AKIBAT DISTRIBUSI BUKAN SPEKULAN[1]

Jakarta, Antara

Menperin Tunky Ariwibowo menegaskan bahwa masalah semen yang terjadi akhir-akhir ini adalah berkaitan dengan masalah kelancaran distribusi dan bukan akibat ulah para spekulan. Tunky setelah melapor kepada Presiden Soeharto, di Bina Graha, Jakarta, Selasa menjelaskan bahwa pengadaan Juni 1994 sebesar 1,8 juta ton yang berarti kenaikan 12 persen dari rencana 1,6 juta ton.

Dibandingkan dengan realisasi Juni 1993, maka kenaikkan Juni 1994 itu mencapai sebesar 30 persen bahkan khusus di Jawa dan Jakarta naik sekitar 35 persen. “Dengan tingkat kenaikan seperti itu, jelas jalur distribusi mengalami hambatan sehingga di beberapa daerah timbul kelangkaan, “katanya. Realisasi pengadaan semen dalam negeri semester pertama 1994 sebesar 9,4 juta ton sedangkan semester kedua direncanakan 11,7 juta ton. “Sebenarnya dari jumlah pasok dan permintaan secara tahunan ada keseimbangan,” tegasnya.

Ia juga menolak bahwa sebab kelangkaan itu terutama merupakan ulah spekulan. “Dimanapun ada manusia yang memanfaatkan situasi ini, tetapi masalah ini bulan karena adanya spekulan. Mereka juga harus menghitung dampak semen yang bisa menjadi batu bila lama tertahan,” kata Menperid.

Menteri menegaskan kembali HPS hanya merupakan “instrumen” bagi pemerintah guna menetapkan harga semen yang wajar. Namun, pasokan dan permintaan atau hukum pasar tetap yang paling menentukan harga semen itu,” katanya.

Antisipasi pemerintah guna memecahkan masalah semen itu antara lain pemerintah minta pasok ditambah dan khusus di P. Jawa, beberapa pabrik semen diminta meningkatkan pasoknya ke Jawa.

Tunky mengatakan pula bahwa pada semester kedua 1994 ini direncanakan akan masuk semen impor sebanyak 50 ribu ton dan klinker 325 ribu ton. Rencana impor klinker itu dilaksanakan guna mengoptimalkan kemampuan “cement mill” beberapa pabrik  semen.

Menteri menjelaskan pula kebutuhan semen pada akhir Pelita VI diperkirakan mencapai 30 juta ton/tahun, yang berarti kekurangan 10 juta ton/tahun. Untuk itu, kata Menperind, produksi ditambah dengan total 12 juta ton/tahun. Produksi itu bersumber antara lain dari perluasan produksi Indocement, Semen Gresik, Tonasa dengan tambahan produksi antara 500 ribu sampai 2,3 juta ton.

Restitusi

Menteri Tunky melaporkan pula kepada Presiden mengenai hasil pertemuan di Bogor dan Bekasi antara berbagai pejabat pemerintah dengan pengusaha. Salah satu masalah yang timbul dalam pertemuan itu adalah soal restitusi pajak. Menurut menteri, masalah restitusi itu sebenarnya sisa masalah lama dengan kebijakan barn restitusi dapat dilaksanakan. Keluhan lain dalam pertemuan yang antara lain diikuti Diijen Pajak, Diijen Bea­ Cukai serta pejabat instansi lainnya itu adalah menyangkut sarana dan prasarana seperti tanah, izin dan listrik.

Pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan masukkan dan mengecek mengenai langkah deregulasi pemerintah selama ini. Tunky melaporkan pula mengenai kunjungannya ke Malaysia yang antara lain mencapai kesepakatan mengenai kerjasama sektor industri antara Penang dengan Sumut. Salah satu kesimpulan kunjungan kerja itu adalah Malaysia dan Indonesia perlu menyelaraskan peraturan guna melancarkan arus orang, barang, jasa, modal dan informasi di kedua negara, demikian Tunky.(T.eu03/13.10/Eu08/RB 1/27/07/9413:59)

Sumber :ANTARA(27/07/1994)

___________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 321-321.