NTT TAMPILKAN 12 PASANG PESERTA KB LESTARI
Kupang, Antara
Sejumlah 12 pasang peserta KB Lestari asal NTT akan menerima tanda penghargaan dari Presiden Soeharto di Istana Negara pekan depan.
Ke 12 pasang suami istri peserta KB Lestari itu terpilih dari 12 kabupaten di NTT, memenuhi persyaratan nasional, demikian diungkapkan Kepala BKKBN NTT, dr. N. Tibuludji MPH, Sabtu.
Persyaratan yang ditetapkan secara nasional yakni memakai alat kontrasepsi selama 10-16 tahun, jumlah anak maksimum dua orang dengan jarak kelahiran tiga tahun, umur kawin minimum bagi istri 20 tahun dan suami 25 tahun serta batas usia melahirkan bagi istri 20 sampai 30 tahun.
Mereka yang memakai alat kontrasepsi kurang dari 10 tahun dengan persyaratan yang sama, akan menerima pula penghargaan tingkat propinsi maupun kabupaten, bertepatan dengan HUT BKKBN 26 Juni.
Menurut Tibuludji, perkiraan akseptor baru tahun 1986/1987 sekitar 65 ribu namun baru dicapai 29.577 orang atau 45,5 persen sampai Nopember 1986.
Sedangkan akseptor aktif yang dicapai 117.116 orang atau 29,5 persen dari 395.878 orang yang menjadi sasaran.
Pencapaian target itu dirinci menurut kabupaten ialah Kabupaten Kupang 4.255 orang, Timor Tengah Selatan (TIS) 2.674 orang, Timor Tengah Utara (TTU) 1.662 orang, Belu 3.197 orang, Alor 1.222 orang, Flores Timur 2.141 orang, Sikka 2.135 orang, Ende 1.902 orang, Ngada 1.542 orang, manggarai 3.428 orang, Sumba Barat 3.376 orang dan Sumba Timur 2.003 orang.
Menurut catatan ANTARA, program KB alamiah (KBA) yang ada di NTT, belum masuk dalam berbagai kegiatan keteladanan per-KB-an karena mempunyai sistem yang berbeda dengan program BKKBN.
Hambatan
Menurut dr. N. Tibuludji MPH, hambatan selama ini dialami di bidang operasional ialah persiapan lapangan yang kurang mantap, jadwal kegiatan di kecamatan yang belum menunjukkan frekuensi serta yang sebanding dengan alokasi dana, kurang adanya penajaman sasaran serta pengendalian operasional yang belum mantap.
Sedangkan di bidang program penunjang, maka forum komunikasi rapat untuk pembinaan dan peningkatan keterampilan petugas secara baik, belum dimanfaatkan, serta minat baca yang masih rendah tidak mempedulikan adanya sistem pendidikan jarak jauh dan sistem moduler.
Untuk mengatasi hambatan di bidang operasional, pihaknya berusaha mencapai sasaran yang ditetapkan rapat kerja daerah (Rakerda) 1986/1987, memperkuat barisan lapangan, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam alih peran dan kelola, merapikan keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya dan meningkatkan partisipasi generasi muda sebagai subyek dan obyek.
Pihak BKKBN NTT juga meneliti kembali realisasi kegiatan dan anggaran untuk mengetahui program yang belum dilaksanakan, menyusun kembali rencana kegiatan dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan atau alokasi biaya dan jadwal kegiatan (AJK).
Sumber: ANTARA (24/01/1987)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 687-688