PAGI INI, PRESIDEN BERTOLAK KE OSAKA [1]

Jakarta, Kompas

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Moerdiono mengatakan, pagi ini pukul 09.50 dijadwalkan, Presiden dan Ibu Tien Soeharto bertolak menuju Osaka, Jepang, untuk menghadiri pertemuan para pemimpin ekonomi APEC (Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik). Moerdiono juga mengatakan, ketidakhadiran Presiden Amerika Serikat Bill Clinton secara keseluruhan tidak akan berpengaruh besar terhadap bobot keputusan yang diambil dalam pertemuan itu.

Dalam keterangannya kepada pers di Jakarta,Kamis (16/11) petang Mensesneg mengatakan, Presiden dan Ibu Tien Soeharto bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma. Delegasi Indonesia yang dipimpin Presiden terdiri dari Menko Indag, Menlu, Mensesneg, Prof Widjojo Nitisastro, Dubes Keliling Nana Sutresna, Prof Bintoro Tjokroaminoto selaku pembantu khusus Presiden untuk masalah APEC, Prof Suhadi (anggota EPG), Sumadi Brotodiningrat (Dirjen Hubungan Ekonomi LN Deplu), dan Dubes RI untuk Jepang, Wisber Louis. Moerdiono mengatakan, Indonesia memahami masalah-masalah dalam negeri AS dan berharap negeri itu dapat menyelesaikan masalah tersebut. “Masalah tersebut kelihatannya serius sehingga tidak memungkinkan Presiden Clinton hadir,”katanya. Pihak Gedung Putih memberitahukan kepada Dubes RI untuk AS Arifin Siregar bahwa Wapres AI Gore akan mewakili Presiden Clinton hadir di Osaka. “Secara pribadi, saya percaya bahwa Wapres Al Gore tentunya mendapat mandat penuh dari Presiden Clinton untuk mengambil keputusan di Osaka nanti,”kata Moerdiono.

Dua Dokumen

Indonesia, kata Moerdiono,berharap bahwa yang akan dihasilkan di Osaka nanti, hendaknya merupakan lanjutan kesepakatan Bogor tahun lalu atau lanjutan Deklarasi Bogor, “sama halnya seperti Deklarasi Bogor, yang merupakan kelanjutan dari kesepakatan di Blake Island, “kata Moerdiono. Jakarta berharap bahwa pertemuan Osaka akan menghasilkan dua dokumen yakni agenda aksi sebagai pelaksanaan kesepakatan pertemuan Bogor tahun lalu dan pernyataan para pemimpin. Moerdiono mengatakan, Indonesia menilai, dalam agenda aksi yang penting adalah dirinci apa yang telah disepakati di Bogor, yaitu yang disebut dengan pengkomprehensifan. Artinya, setidak-tidaknya pada tahun 2010, perdagangan bebas harus berlangsung di negara -negara industri maju, dan selambat-lambatnya tahun 2020, perdagangan bebas akan berlangsung sepenuhnya di negara-negara yang sedang membangun.

“Saya perlu menekankan duajadwal waktu ini, 2010 dan 2020, dianggap penting karena hal itu merupakan pengakuan dan konsekuensi terhadap kenyataan bahwa negara-negara yang tergabung dalam APEC memang mempunyai keadaan dan tingkat perekonomian yang berbeda-beda yang dalam garis besamya adalah negara industri maju dan yang sedang membangun,”tegas Moerdiono.

Hal kedua dari kekomprehensifan itu, kata Moerdiono, “terbuka” dalam perdagangan bebas menurut pandangan Indonesia, seharusnya meliputi semua sektor tanpa ada pengecualian. Menurut Moerdiono, salah satu materi yang oleh Indonesia dianggap penting dan masuk pernyataan para pemimpin adalah mengenai perlunya diadakan lembaga yang menangani sengketa-sengketa antara para anggota APEC ­ disebut “Dispute Mediation Service”. Moerdiono mengatakan, lembaga tersebut tidak merupakan duplikasi dari apa yang telah disepakati dalam WTO (organisasi perdagangan dunia). Sebab, lembaga itu merupakan lembaga yang berada di luar WTO. (persda/Ant)

Sumber: KOMPAS (17/ ll/1995)

_________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 302-303.