PAK HARTO, TIBA KEMBALI DI TANAH AIR[1]

Jakarta, Media Indonesia

Presiden Soeharto, Ibu Tien serta rombongan semalam tiba di tanah air setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB danmengadakan kunjungan ke Jepang.

Dalam penerbangan menuju Jakarta dari Tokyo Kepala Negara menegaskan bahwa hasil KTT X GNB di Jakarta bersifat sangat fundamental dan merupakan landasan bagi perkembangan GNB di kemudian hari.

Hasil KTT itu, kata Presiden menghapus keragu-raguan dari sementara anggota GNB dan masyarakat dunia lainnya bahwa seolah ada pertanyaan bahwa setelah perang dingin usai GNB tidak akan kuat bahkan ada negara yang meninggalkannya.

“Banyak negara yang bukan anggota juga mempertanyakan apakah masih relevan. Tetapi dengan segala persiapan yang baik, akhimya semua menyadari bahwa GNB masih relevan. Keraguan itu tentunya kalau masih ada akan menimbulkan kurang kepercayaan dari anggotanya sendiri.

Menyadari bahwa GNB masih relevan, lanjut Presiden, dapat ditentukan arah dasar ke mana gerakan ini dibawa. Jika dulu sebelum perang dingin berakhir GNB diarahkan dalam perjuangan politik untuk  memerdekakan negara-negara yang terjajah, tetapi setelah merdeka dan perang dingin berakhir maka semua yakin bahwa perjuangan harus diarahkan untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan memberantas kemiskinan, keterbelakangan yang ada di negara GNB.

Untuk dapat melakukan pembangunan ekonomi di antara negara GNB perlu meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan karena hal itu menopang percepatan pencapaian kesejahteraan negara-negara Selatan.

Restrukturisasi  PBB

Presiden berpendapat, penataan kembali PBB harus segera dilaksanakan. Indonesia sebagai ketua GNB harus segera membentuk sebuah kelompok tingkat tinggi yang ditugaskan merumuskan dan memikirkan serta menyarankan sedemikian rupa sehingga penataan kembali PBB menjadi satu badan dunia yang tertinggi lebih efektif dan demokratis. Menurut Pak Harto, kelompok tingkat tinggi itu dalam kerjanya harus menjalin kerjasama dengan Sekjen PBB dan Caucus Dewan Keamanan yang anggotanya terdiri atas anggota GNB yang duduk dalam DK dengan membentuk Caucus tersendiri. Salah satu formula berkaitan dengan penataan kembali PBB itu, lanjut Kepala Negara, adalah peninjauan jumlah keanggotaan tetap DK-PBB serta hak veto.

Sekarang ini jumlah anggota DK-PBB 15 negara lima di antaranya tetap dan 10 tidak tetap. Karena komposisi itu diputuskan 47 tahun lalu, maka perlu diadakan pembaruan secukupnya.

“Setidaknya jumlah anggota tetap DK-PBB  ditambah menjadi 11 negara. Lima di antara merupakan anggota tetap sesuai piagam PBB sedang sisanya ditunjuk melalui kriteria baru.”

Sumber: MEDIA INDONESIA (30/09/1992)

_________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 442-443.