PEMBERIAN GELAR BAPAK PEMBANGUNAN HARUS LEWAT MPR
Gagasan tentang gelar Bapak Pembangunan Nasional yang hendak diberikan kepada Presiden Soeharto, sewajarnya diproses oleh lembaga kerakyatan MPR dan DPR. Buya Hamka, alim ulama Islam terkemuka dalam percakapannya, menyatakan gelar yang diberikan kepada Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan adalah tepat.
"Mengapa saya katakan itu tepat? ," kata Buya. "Soalnya, kalau kita meneliti sejak tahun 1966 ketika diberikan Supersemar kepada Presiden oleh Soekarno, pada waktu itulah sudah dimulai dengan satu era baru, era pembangunan," Buya menjelaskan.
Indonesia mengalami era baru karena telah mampu melepaskan diri dari komunis yang pada waktu itu cukup menguasai negara ini. Lebih lanjut dia mengatakan, gelar yang diberikan kepada Pak Soeharto bukan menunjukkan bahwa Presiden Soeharto sangat ambisius untuk diberi gelar.
"Setahu saya hingga saat ini. Pak Harto belum pernah memakai satu titel pun. baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Sehingga gelar yang sekarang diberikan pada dasarnya benar." kala Buya
Menurut Buya, dalam era di bawah kekuasaan Pak Harto lah pembangunan ini dimulai. "Malah kita baru mengenal pembangunan itu," kata Buya
Namun Buya sendiri menyangkal, bahwa pemberian gelar itu semata-mata karena usaha mencari muka dari beberapa golongan tertentu. "Tapi itu wajar," katanya "Malah di Malaysia pada tahun 1973 juga diberikan gelar Bapak Pembangunan kepada Tun Razak." ujar Buya.
Gelar Bapak Persatuan Melayu yang diberikan kepada Tengku Abdulrahman. itu karena Tengku Abdulrahman mampu mempersatukan Sabah, Malaysia.
Sedangkan di bawah Tun Razak. Malaysia sudah mulai membangun negerinya. Namun Buya juga mengisyaratkan dengan pemberian gelar. akan ada orang berkata sinis.
"Tetapi kekuasaan dalam satu negara tidak akan dihalangi oleh satu sinis," ujarnya. Buya mengatakan, sikap sinis itu mungkin datang dari golongan oposisi. "Dan untuk golongan oposisi selalu melawan Pemerintah. Mereka selalu melihat yang tidak benar. walaupun tindakan Pemerintah itu benar," ujarnya
"Tetapi sewajarnya gelar Bapak Pembangunan Nasional itu diberikan oleh MPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat." pesannya. "Akibatnya bisa berbahaya Kalau bukan dari lembaga yang mewakili seluruh rakyat.
Bisa saja setiap golongan dapat memberikan gelar tersendiri kepada Pak Harto," katanya "Namun saya tahu bangsa Indonesia yang memberikan gelar kehormatan tak akan ada orang yang membantah, ‘Ujarnya lagi. (DTS)
…
Jakarta, Antara
Sumber: ANTARA (16/07/1981)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 93-94.