PEMBITJARAAN NU DENGAN PD. PRESIDEN, MENGHENDAKI REFRESHING KABINET

PEMBITJARAAN NU DENGAN PD. PRESIDEN, MENGHENDAKI REFRESHING KABINET [1]

 

 

 

Djakarta, Kompas

Pd. Presiden Soeharto Djumat kemarin telah menerima kundjungan kosultasi dari pimpinan Partai NU di Merdeka Barat. Pembitjaraan berkisar sekitar masalah2 hangat dewasa ini.

Imron Rosidi dalam keterangannja kepada pers, selesai pertemuan itu menjatakan, bahwa NU menganggap perlu diadakan refreshing (penjegaran) Kabinet dan DPR dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jakni dengan mengganti anggota lama dengan jang baiu.

Refreshing Eksekutif Legislatif

Didjelasakan, bahwa hal ini sudah dipikirkan oleh Dewan Partai sedjak satu setengah tahun jl di Tugu, jang kemudian ditekankan lagi dalam Mu’tamar NU seluruh Indonesia baru2 ini di Bandung.

Setjara objektif. kata Imron Rosidi SH. NU menganggap perlu refreshing tsb. namun demikian NU tidak sama pikiran dengan golongan-golongan jang menjarankan pembubaran badan2 legistlatif.

Selandjutnja diandjurkannja. Agar penggatian anggota djanganlah hanja dilakukan pada badan2 legislatif, tetapi djuga pada eksekutif “karena bdan eksekutif inilah jang bertanggung djawab atas kenaikan harga2 dan beras dimana jang bertanggung djawab adalah Menteri Keuangan Drs. Frans Seda” Katanja, NU sudah punja tjalon untuk memberi bidang ekonomi dan keuangan, meskipun masih prematur untuk disebut namanja.

Anggaran Belandja

Mengenai RAPBN NU mengadjukan beberapa usaha untuk perbaikan keadaan ekonomi dewasa ini dan berusaha untuk dapat menjelesaikan RAPBN jang telah tertjapai pendekatannja dgn Pemerintah.

Mengenai hubungan luar negeri, NU berpendapat bahwa kalau selama djaman pra “gestapu”/PKI politik luar negeri kita tjondong kekiri, maka sekarang ini djanganlah sampai ada kesan seolah2 politik luar negeri kita tjondong kekanan.

Toleransi Agama

Mengenai toleransi agama, NU menjampaikan saran2 untuk membina suatu kerukunan kaum beragama.

Disarankan agar perbeda2 agama diantara golongan agar dibitjarakan dgn sebaik2nja, supaja djangan sampai timbul ekses2 jg merugikan “kedua belah pihak” itu.

Kepada golongan “majoritas”, disarankan, agar tidak menggunakan kekuatan man power mereka, untuk mengitimidir jang lain”.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, menurut NU, djanganlah terlalu lama diundurkan dan sedapat mungkin tidak lewat tahun 1969.

Pimpinan NU jang menghadap Kepala Negara itu, masing2 adalah, Imron Rosidi, Djamaluddin Malik, Jusuf Hasjim, Machbub Djunaedi dan KH. Maskur. (DTS)

Sumber: KOMPAS (15/12/1967)

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku I (1965-1967), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 692-693.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.