PENASEHAT BISNIS APEC DESAK PERCEPAT PERDAGANGAN BEBAS[1]
Canberra, Antara
Satu kelompok penasehat bisnis forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasific (APEC), Sabtu akan mendesak forum itu agar melaksanakan rencana meliberalisasi pasar regional menjelang 2010, 10 tahun lebih awal dari rekomendasi semula.
The Pacific Business Forum, kelompok penasehat yang dibentuk pada pertemuan puncak APEC di Seattle, tahun lalu dan beranggotakan para pemimpin bisnis dari kawasan itu, akan menyampaikan laporan mengenai liberalisasi investasi dan perdagangan kepada Presiden Soeharto, Sabtu.
“Negara-negara APEC hendaknya melaksanakan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan itu menjelang tahun 2002 bagi negara maju dan tidak lebih dari tahun 2010 bagi semua negara APEC, “kata laporan itu.
Laporan sebelumnya yang disampaikan akhir Agustus oleh kelompok penasehat APEC yang beranggotakan kalangan pejabat dan perguruan tinggi, The Eminent Persons Group (EPG), merekomendasikan semua anggota APEC agar melaksanakan perdagangan bebas di kawasan itu menjelang tahun 2020.
EPG mendesak para pemimpin APEC agar menyetujui rencana itu pada pertemuan puncak di Bogor, bulan depan dan menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan hendaknya mulai dilaksanakan tahun 2000.
Kelompok itu mengatakan negara maju dalam APEC hendaknya melaksanakan perdagangan bebas pada tahun 2010. The Pacific Business Forum tidak merekomendasikan waktu dimulainya pelaksanaan rencana itu, namun juga menyatakan bahwa rencananya hendaknya juga disetujui pada pertemuan di Bogor.
APEC beranggotakan Australia, AS, Kanada, Meksiko, Jepang, China, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Indonesia, Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Papua Nu Gini dan Selandia Baru. Chili akan bergabung bulan depan.
Anggota APEC menguasai 40 persen perdagangan dunia dan setengah produksi dunia. Kelompok itu, seperti halnya EPG, mengatakan APEC hendaknya tidak berkembang menjadi blok perdagangan yang bersifat diskriminasi seperti Uni Eropa (EU) dan Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFIA). Namun, tidak seperti EPG, kelompok itu tidak setuju dengan pemanfaatan kesepakatan perdagangan bilateral antara negara APEC dan non-APEC yang merugikan negara non-anggota.
“Pelaksanaan program itu haruslah konsisten dengan GAIT (Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) dan sejalan dengan langkah multilateral,” kata laporan itu. (Uu.Ln09/RB1/16/10/9411:52).
Sumber:ANTARA(16/10/1994)
________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 389-390.