PENDJELASAN DPP-PNI TENTANG HUBUNGAN PNI DENGAN PEL. NAWAKSARA [1]
Djakarta, Angkatan Bersendjata
Dewan Pimpinan Pusat PNI berhubungan dengan berita Antara dari Medan mengenai masalah “konseptor Pel. Nawaksara” menganggap perlu memberikan pendjelasan “untuk mendudukan persoalannja dalam proporsi jang sebenarnja”.
Dalam pendjelasan tsb. jang menanda tangani oleh ketua umum PNI Osa Maliki dan Sekdjen Usep Ranawidjaja ditegaskan bahwa Pel. Nawaksara sebagaimana tersurat an tersirat dalam surat Presiden tgl. 10 Djanuari 1967 No. 01/Pres/67 kepada Pimpinan MPRS bukanlah merupakan konsepsi DPP PNI.
Buktinja ialah bahwa fraksi PNI-FM dalam sidang Badan Pekedja MPRS tgl. 14 s/d 16 Pebruari 1967 telah menolak Pel. Nawaksara termaksud. Andaikata Pel. Nawakara itu konsepsi DPP PNI tentunja fraksi PNI-FM dalam sidang Badan Pekerdja MPRS akan menerimanja demikian DPP PNI.
Dalam pendjelasannja itu oleh DPP PNI lebih djauh disadjikan fakta2 seperti berikut:
- Disekitar achir bulan desember 1966 DPP PNI mendengar tentang adanja perbedaan faham jang tadjam antara Presiden Sukarno pada waktu itu disatu pihak dengan para Panglima ke empat angkatan Bersendjata dan Presidium Ampera dilain fihak mengenai beberapa inti sari dari isi rentjana Pel. Nawakara.
- Berdasarkan isi/makna dari resolusi DPR GR tgl. 20 September 1966 mengenai pentingnja diadakan “clearing approach” untuk mengatasi situasi jang gawat pada waktu itu, maka DPP PNI berusaha mentjari djalan untuk mendekatkan pandangan2 diantara Presiden pada waktu itu disatu fihak dengan Pengemban SP 11 Maret 1966 para anggota Presidium Kabinet Ampera dan para Panglima ke empat Angkatan Bersendjata dilain fihak.
- Didorong oleh suatu itikad baik untuk ikut meredakan situasi jang gawat itulah maka DPP PNI telah memberanikan diri untuk mengadjukan bahan2 pemikiran sebagai suatu rantjangan djawaban Presiden kepada Pimpinan MPRS untuk memenuhi ketentuan keputusan MPRS No. 3/MPRS/1966.
Naskah rantjangan itu sebagai sumbangan pikiran telah disampaikan kepada:
- Pengemban SP 11 Maret 1966 Djenderal Soeharto tgl. 31 Desember 1966 dan
- Bung karno tanggal 3 Djanuari 1967.
- Bahan pemikiran DPP PNI tsb. memuat hal2 penting jaitu al.
- Penegasan mengenai adanja pertanggungan djawab dari Presiden kepada MPRS.
- Dihilangkannja kata2/kalimat jang dapat menjinggung “corps-geest” Angkatan Darat/ ABRI;
- Penegasam tentang peranan PKI dan ormas2nja sebagai dalang 30S./PKI
Menurut bahan2 informasi jang didengar oleh DPP PNI pada waktu itu dari beberapa pedjabat penting, maka bahan pemikiran DPP PNI ini nampaknja sudah dapat merupakan usaha jang dapat mengadakan situasi konflik jang gawat pada waktu itu andaikata diterima oleh Bung Karno setjara menjeluruh.
- Akan tetapi apa jang kemudian terdjadi?
Oleh karena sebab2 jang tidak diketahui dengan pasti maka bahan2 pertimbangan dari DPP PNI itu achirnja mengalami perobahan2 oleh Bung Karno, hingga isi dan bunji naskah terachir mendjadi seperti apa jang tersurat dan tersirat dalam Pel. Nawaksara jang kita kenal sekarang ini, jang sangat berbeda dengan bahan2 pemikiran jang diberikan oleh DPP PNI.
Dengan Pendjelasan tentang kronologi kedjadian2 seperti diterangkan diatas itu, tidaklah benar bilamana dikatakan bahwa konseptor Pel. Nawaksara seperti jang sekarang adalah DPP PNI. demikian DPP PNI.
Achirnja dikatakan bahwa dengan pendjelasan2 ini DPP PNI mengharapkan dengan sangat, dari segenap lapisan masjarakat dan ABRI untuk mendudukan persoalannja setjara wadjar, hingga dapat ditjegah usaha mengkambing-hitamkan PNI FM berdasarkan issue Pel. Nawaksara jang tegas ditolak oleh fraksi PNI FM dalam siang badan Pekerdja MPRS bulan Pebruari 1967. (DTS)
Sumber: ANGKATAN BERSENDJATA (10/08/1967)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku I (1965-1967), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 573-574.