PENDJELASAN PANGDAM VI/SILIWANGI TENTANG: SISTIM DWI PARTAI ^[1]

Djakarta, Berita Yudha

Panglima Kodam VI/Siliwangi Majdjen HR. Dharsono dalam menanggapi suara2 jang mengatakan seolah2 hasil ikrar kebulatan Tekad Rakjat Djawa Barat baru2 ini adalah hasil paksaan dari Panglima, telah mendjelaskan kepada pers kemarin, proses sampai keluarnja ikrar tsb.

Pada tgl. 15 Djanuari 1968, demikian menutur Panglima Dharsono, sidang DPRD Djabar telah mengambil keputusan untuk meminta kepada Panglima untuk mensponsori peningkatan ikrar pertama jang dikeluarkan oleh rakjat Djabar pada bulan Pebruari 1967 jang minta agar Bung Karno turun dan sekitar dilenjapkannja Orla.

Sebagai follow up dari putusan tsb. sebuah delegasi DPRD Djabar pada tanggal 16 Djanuari 68 telah mendatangi Panglima untuk meminta setjara resmi. Panglima telah menjanggupi untuk memberikan pendjelasan jang oleh Panglima dianggap sebagai pertanggungan Djawabnja atas ikrar jang pertama.

Kesediaan Panglima tsb. terealisasi di mana pada tgl. 18 Djanuari 1968 dengan menggunakan forum DPRD Djabar, bertempat digedung MPRS, Panglima memberikan pendjelasan2 mengenai DPR-GR jang disinjalir masih banjak orla-nja, soal beras ekonomi. Independent. Group, Partai Muslimin Indonesia dan Pertenganan agama jang telah terdjadi achir2 ini. Kebetulah pula pendjelasan/pertanggung Djawab jang diberikan Panglima sesuai dengan segala pandangan dan keinginan rakjat setempat.

Pendjelasan tsb. kemungkinan ditanggapi oleh 23 orang anggota DPRD Djabar disusul dengan suatu rumusan untuk kemudian dibahas dalam sidang pleno dimana pendjelasan tsb. telah ditanggapi oleh 19 anggota tanpa kehadiran Panglima. (DTS)

Sumber: BERlTA YUDHA (27/1/1968)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 10-11.