PENEGASAN PRESIDEN SOEHARTO DALAM PERJALANAN PULANG DARI INDIA[1]

 

Jakarta, Media Indonesia

Presiden Soeharto menegaskan stabilitas nasional tidak bertujuan untuk menakut­ nakuti atau menghambat demokrasi. Kepala Negara, dalam pesawat menuju Jakarta dari New Delhi, setelah menghadiri KTT EFA (Pendidikan untuk Semua), Jumat, mengatakan pada saat ini ada orang-orang yang alergi terhadap stabilitas nasional dan gerakan orang-orang ini sama dengan gerakan PKI pada masa lalu, hanya nama saja yang berbeda.

“PKI pada masa lalu berprinsip bahwa karena bangsa Indonesia sudah bersatu maka Pancasila tidak perlu lagi hal yang sama dilakukan orang-orang itu,” tegas Presiden. Orang-orang itu, kata Kepala Negara, masih menganggap stabilitas nasional

merupakan penghambat berkembangnya demokrasi dan hak asasi. “Mereka juga tidak menganggap pemerintah dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Padahal pemerintah saat ini mempakan pemerintah sah yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 sejak awal, ” katanya. Anggapan-anggapan itu, tegas Presiden Soeharto dengan nada tinggi tetapi tetap dengan tersenyum sama sekali tidak benar. Stabilitas nasional kenyataannya justru menumbuhkan kehidupan politik, ekonomi sosial dan Hankam.

Presiden mengingatkan semua pihak termasuk pers agar waspada dan pandai­ pandai terhadap orang-orang itu karena mereka merupakan lawan. Kepala Negara mengingatkan semua pihak untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan ideologi Bangsa Indonesia. oleh karenanya kehidupan politik juga harus berdasarkan demokrasi Pancasila. Kebebasan yang dikembangkan demokrasi Pancasila mempakan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai warga negara dan makhluk sosial, ujarnya.

Jadi, katanya semua pihak tidak boleh mementingkan kebebasan hanya untuk kepentingan kebebasan itu sendiri saja atau untuk kepentingan pribadinya. Kepala Negara mengatakan pula bahwa demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal dan jika ada yang ingin melaksanakan demokrasi liberal maka itu bertentangan dengan Pancasila.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa stabilitas nasional yang bersama dengan pertumbuhan dan pemerataan merupakan salah satu trilogi pembangunan merupakan amanat MPR yang harus dilaksanakan Presiden Mandataris.

“Jadi stabilitas nasional itu bukan dari otak saya,” kata Kepala Negara dengan nada tinggi namun tetap dengan tersenyum. Presiden menegaskan bahwa dengan stabilitas nasional selama 25 tahun terakhir maka pembangunan Indonesia dalam bidang politik, sosial, budaya, Hankam serta pembangunan Iainnya berkembang pesat.

Ia kemudian mencontohkan, negara dalam G-15 yang tidak bisa hadir antara lain karena alasan stabilitas nasional di dalam negeri. “Oleh karena itu , kita harus bersyukur.,” katanya.

Sebelumnya Presiden secara panjang lebar menjelaskan berbagai latar belakang KTT EFA dan mengungkapkan berbagai problem dan kemajuan pendidikan di tanah air.

Penundaan KTT G-15

Kepala Negara menjelaskan pula penundaan KTT G-15 tidaklah berarti bahwa minat negara G-15 mengembangkan kerja sama Selatan-Selatan menurun. Penundaan itu akibat tidak hadirnya lebih dari dua pertiga negara anggota yang berarti tidak memenuhi kuorum. KTT akan tetap diadakan Maret atau awal April 1994 tegas Kepala Negara. Presiden Soeharto ketika menyampaikan pandangan pada KTT Pendidikan Untuk Semua mengimbau negara-negara maju bersedia memberi kesempatan kepada anak-anak dari negara berkembang untuk belajar Iptek.

Deklarasi Delhi yang kemarin ditandatangani berisi tekad sembilan negara berkembang berpenduduk terpadat untuk mewujudkan hasil KTT tentang anak mau pun hasil KTT sembilan negara ini sebelum tahun 2000. Presiden Soeharto mendapat kehormatan mewakili delapan ketua delegasi lainnya untuk menyampaikan pidatonya mengatakan pendidikan untuk semua akan berhasil dilaksanakan jika pertama, setiap lembaga dan warga negara dapat dimotivasi dan digerakkan untuk berperan  serta. Kedua, tersedia bahan belajar yang memudahkan proses belajar mengajar. Ketiga pemanfaatan kemajuan Iptek dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dan baik. Keempat, pemanfaatan-Iptek dalam menentukan Jangkah yang tepat dan baik. Kelima, yang paling penting adalah tekad dan kemauan politik melaksanakan pendidikan untuk semua.

Kepala Negara tiba di Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 16.20 WIB dan disambut antara lain oleh para Menko. Selama di India Kepala Negara juga mengadakan serangkaian pertemuan dengan Presiden India Shanker Dayal Sharma, PM India Narasimha Rao, Wakil PM RRC Li Lan Qing serta pejabat tinggi UNICEF dan UNESCO. (Mor/Ant)

Sumber: MEDIA iNDONESIA(8/12/1993)

____________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 340-341.