PENGGUNAAN DANA TASPEN JANGAN HANYA PERKUAT BPT[1]
Jakarta, Antara
Ketua F-PP DPR, H.Hamzah Haz berpendapat penyaluran dana PT.Taspen wajar jika dilihat dari kerangka diversifikasi usaha untuk mencari keuntungan. Namun langkah tersebut, hendaknya berpatokan pada trilogi pemerataan dan jangan sampai hanya memperkuat perusahaan yang menerima dana, katanya dalam suatu konperensi pers akhir masa sidang IV DPR tahun ini, di Jakarta, Jumat. Hamzah juga mengatakan mendukung perintah Presiden Soeharto kepada Menteri Keuangan agar penggunaan dana Taspen itu dikaji ulang.
“Ini merupakan “political will’ pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah Taspen, yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan,” katanya.
Dia berpendapat, penggunaan dana Taspen seyogyanya tetap berpega ng pada patokan-patokan seperti turut memperluas lapangan kerja guna membantu mengentas kemiskinan.
Bila ternyata penggunaan dana Taspen tidak jelas, maka wajar jika Badan Pemeriksa Keuangan turun tangan, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi kehutanan dan pertanian H. Imam Churmen juga dari F-PP menjelaskan, ada lima kriteria pokok bagi perusahaan perkayuan seperti PT. Barito Pacific Timber (BPT) jika hendak menjual saham (go public).
Pertama perusahaan bersangkutan memiliki jaminan pemasukan bahan baku kayu, memiliki efesiensi tinggi, mampu memenuhi kriteria yang dituntut pasar, memiliki aliran uang yang baik dan mendapat persetujuan dari para pemegang saham.
“Namun meski kelima syarat itu dipenuhi, Komisi IV berpendapat perlunya pemsahaan tersebut tetap memperhatikan norma-norma hukum dan perundang undangan yang berlaku,” kata Imam.
Dia menegaskan, tentang penggunaan dana Taspen komisinya tidak bisa mencampuri. Namun ditandaskan, yang penting uang rakyat itu selamat.
“Jika memang PT. BPT mendapatkan dana segar dari Taspen, maka BPT harus mempunyai komitmen yang tinggi pada kaum pensiunan, setidaknya 25 persen keuntungannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Tapi akan terjadi malapetaka jika ternyata PT. BPT roboh,” ujarnya.
Karena itu, menurut Hamzah Haz dana Taspen yang ada di PT. BPT hams terns diawasi dengan ketat. Pemerintah perlu menempatkan orangnya untuk tumt mengawasi penggunaan dana pensiunan itu, katanya.
Kredit Macet
Mengenai kredit macet, Hamzah Haz berpendapat bila tak segera diselesaikan akan berdampak negatif bagi dunia perbankan. Dia mengatakan, kredit macet sudah terjadi sejak sebelum deregulasi 1983, dan jumlah membesar semenjak 1983 hingga 1990-an.
F-PP dalam hal ini mendukung upaya pemerintah untuk membentuk tim Penyelesaian Kredit Macet dan mengharapkan tim tersebut segera mengontrol dana dana yang disalurkan pemerintah.
Fraksi ini juga menyarankan agar perbankan membentuk divisi yang bertugas mengatasi kredit macet, yang selama ini belum ada Dia juga mengharapkan Tim Federasi Perbankan Nasional mampu berperanan dalam memperkecil spread (selisih bunga deposito dan kredit) dan menurunkan tingkat sukubunga.
Hamzah Haz menilai spread yang sekarang berkisar 7-8persen masih terlalu tinggi dan hendaknya dikembalikan ke tingkat 4 persen, agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih mampu bersaing. (U.Jkt-001/14:25/EU06/16 /07/9315:29)
Sumber: ANTARA(l6/07/1993)
_________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 495-497.