PENJEDERHANAAN PARPOL DAN GOLKAR BARU SEBAGIAN USAHA PEMBAHARUAN ^[1]

Djakarta, Kompas

Presiden Soeharto menjatakan Rabu malam menjambut penutupan Kongres ke X Partai Katolik di Jogja, bahwa penjederhanaan djumlah partai politik dan Golkar baru sebagian daripada usaha pembaharuan. Bersamaan dengan itu harus pula diikuti dengan pembaharuan sikap politik jang makin dewasa dari setiap organisasi kepartaian.

Artinja, demikian Kepala Negara dalam sambutan tertulisnja, harus ada kesadaran akan hidup berbangsa dan bernegara: kesadaran untuk membatasi kepentingan golongan/partainja demi kepentingan nasional serta tanggungdjawab bersama untuk melaksanakan usaha-usaha nasional jang mendjadi keputusan bersama.

Dan persoalan pokok jang dihadapi dewasa ini adalah pembangunan. Marilah kita pusatkan perhatian kita pada usaha mensukseskan pembangunan ini dengan segala aspeknja. “Saja pertjaja Kongres ke X Partai Katolik telah mendjawab persoalan2 jang saja sebutkan tadi”. Demikian Kepala Negara.

Pembaharuan Struktur & Kehidupan politik keharusan

Dalam awal sambutannja Presiden menjatakan, bahwa tema Kongres “menghadapi pembaharuan struktur dan kehidupan politik” adalah tepat, karena langsung menanggapi salah satu persoalan pokok dewasa ini.

Udjarnja “Pembaharuan struktur dan kehidupan politik adalah keharusan seperti telah kita putuskan bersama dalam sidang MPRS jl. Keharusan ini merupakan tuntutan djaman dan merupakan bagian jg penting daripada seluruh program pembaharuan jang harus kita kerdjakan”.

Mengapa harus ada pembaharuan?

Pertanjaan itu didjawab sendiri oleh Presiden. Sedjak lahirnja Orde Baru pada awal tahun 1966, sesungguhnja kita telah memulai langkah2 kearah pembaharuan total disegala bidang kehidupan bangsa ini: bidang sosial, bidang pertahanan – keamanan dan sebagainja.

Sasaran2 nasional tidak lain adalah sasaran2 pembangunan bangsa untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakjat jg merata.

Menurut Presiden dalam kerangka itu kita harus mendjernihkan fikiran mengenai pembaharuan struktur dan kehidupan politik di Tanah Air “kita harus membangun kehidupan politik jang berlandaskan pada sendi2 demokrasi dan hukum jang dalam pelaksanaannja harus mempunjai fungsi bagi kemadjuan masjarakat, kehidupan politik jang dapat memperlantjar bukan menghambat pelaksanaan pembangunan” Demikian Presiden.

Dalam hubungan ini menurut Kepala Negara garis MPRS jang mengharuskan penjederhanaan parpol dan Golkar harus diwudjutkan. Usaha itu tidak mudah dan lantjar. baru dengan serangkaian konsultasi dapat terwudjut kelompok “Persatuan pembangunan” dan “demokrasi Pembangunan”.

Presiden selandjutnja minta kepada semua partai untuk terus mengambil langkah2 jang lebih kongkrit mendorong agar Undang-Undang kepartaian/Keormasan dapat segera tewudjut, konsolidasi konsolidasi pengelompokan partai2 jang sekarang ini hingga dalam pemilihan umum tahun 1976 penjederhanaan politik mentjapai bentuknja jang djelas2 “tanda gambar” partai politik dan “tanda gambar” Golkar sadja. (DTS)

Sumber: KOMPAS (08/12/1971)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 945-946.