PERBEDAAN PENDAPAT HARUS DISELESAIKAN SECARA DEMOKRATIS[1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto menegaskan perbedaan pendapat di masyarakat adalah wajar dan alamiah, namun harus diselesaikan secara demokratis dan konstitusional, agar tidak menimbulkan perpecahan. Ketika berbicara pada Sidang Paripuma DPR di Gedung MPR/DPR, Senin dalam rangka peringatan HUT Proklamasi ke-48, Kepala Negara mengatakan perbedaan pendapat dalam masyarakat justru dapat menjadi kekuatan untuk mencapai kesepakatan bersama yang lebih bermutu.
Pada acara yang dipimpin Ketua MPR/DPR Wahono, serta dihadiri Wapres dan Ibu Try Tuti Sutrisno, serta para pejabat lainnya, Kepala Negara menekankan pula bahwa persentuhan dan konflik dalam masyarakat tak bisa dihindari.
“Hal itu tidak dapat dihindari, karena alamiah. Yang perlu kita lakukan bukanlah meredam konflik itu, tetapi menyusun tata krama secara yang adil, damai, etis, dewasa dan beradab,”kata Kepala Negara.
Karena itulah, kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum harns terns disegarkan dan ditegakkan. Untuk mewujudkan kehidupan yang konstitusional dan demokratis itu, maka masyarakat dan pemerintah harns menaruh kepercayaan dan rasa hormat kepada semua lembaga konstitusional.
“Tanpa sikap dasar ini, kita akan mengalami kekalutan dan terjernmus pada bencana yang ditimbulkan oleh tirani minoritas atau diktator mayoritas,” kata Kepala Negara.
Hapuskan Proteksi
Pada kesempatan ini, Presiden Soeharto juga berbicara tentang pembangunan di bidang ekonorni yarig telah menunjukkan hasil yang membesarkan hati. Pertumbuhan ekonomi selama Repelita V ini mencapai tujuh persen/tahun, dan telah berhasil mendorong laju sektor industri sehingga ketergantungan ekonomi nasiona l terhadap migas semakin berkurang.
“Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh rakyat adalah meningkatnya lapangan kerja. Kemajuan perekonomian dan penyediaan lapangan kerja telah meningkatkan pendapatan rakyat,” kata Presiden .
Sementara itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah telah menjalankan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang berhati-hati. Karena itu, inflasi misalnya berhasil ditekan serta menurunnya defisit neraca pembayaran.
Khusus mengenai sektor industri, Kepala Negara mengemukakan di tanah air terus berkembang berbagai industri canggih seperti elektronika, produk kimia, pesawat terbang hingga kapal samudra.
“Untuk mempertahankan daya saing perlu dilanjutkan deregulasi yang membebaskan kalangan industri dari pengaruh birokratis yang menghambat. Proteksi terhadap industri hulu perlu dihapuskan,” kata Presiden.
Perlindungan tehadap industri hulu ini, kata Kepala Negara perlu distop karena telah mengakibatkan biaya tinggi bagi industri hilir yang justru mempakan ujung tombak ekspor komoditi non-migas.
GNB
Ketika menjelaskan hasil pertemuannya selaku Ketua Gerakan Non Blok (GNB) dengan PM Jepang Kiichi Mlyazawa di Tokyo sebagai Ketua G7 bam-bam ini, Kepala Negara menyampaikan rasa gembiranya karena muncul tanggapan positif dari negara-negara maju yang tergabung dalam G7.
“Tanggapan positif G7 terhadap ajakan berdialog, kesediaan untuk memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada penyelesaian utang negara-negara berkembang mempakan titik tolak yang perlu ditindaklanjuti bersama-sama,” kata Ketua GNB.
Namun diingatkan, masih sangat panjangjalan yang hams ditempuh untuk mewujudkan dunia yang tanpa ketimpangan ekonomi.
“Tetapi, pertemuan Tokyo, mempakan langkah pertama dalam sejarah menuju terciptanya hubungan kerja sama yang baru antara negara maju dan negara-negara berkembang,” kata Presiden.
Pembangunan
Kepala Negara juga berbicara tentang arah pembangunan pada Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun (PJPT) II yang akan dimulai tahun anggaran 1994/95.
Pembangunan di daerah-daerah terpencil, terisolasi, minus, kritis dan terbelakang akan ditangani secara khusus.
Sementara itu, daerah-daerah di luar Jawa akan disiapkan sehingga mampu membangun secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
“Dalam rangka ini, transmigrasi mempakan salah satu upaya peningkatan potensi daerah untuk berkembang dengan menyediakan tenaga pembangunan, meningkatkan dan mengembangkan produksi serta membangun pemukiman-pemukiman baru,” kata Presiden.
Sekalipun menekankan arti penting program transmigrasi, Kepala Negara mengatakan di masa mendatang, tantangan yang akan dihadapi adalah bakal terjadinya pergeseran penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan.
“Dapat diperkirakan dari sekarang bahwa 25 tahun mendatang, mayoritas penduduk Indonesia akan berada di wilayah perkotaan. Penduduk kota umumnya memerlukan fasilitas uang lebih besar dan canggih,”kata Presiden.
Karena mereka ini sangat peka terhadap masalah dan gejolak sosial maka perhatian lebih besar perlu diberikan kepada perencanaan perkotaan, tambah Presiden. (T/EU02/DN05 / ll :55)
Sumber : ANTARA(16/08/1993)
_____________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 226-227.