PERJALANAN PANJANG UNITED NATIONS POPULATION AWARD BUAT PAK HARTO (II)
Jakarta, Angkatan Bersenjata
WASTI, ibu dua anak, penduduk Desa Rongkop Gunung kidul. Ia ikut KB pakai spiral. Wasti tidak pernah mengeluh walau tiap sore mendaki bukit mencari ranting kayu kering untuk kayu bakar dan rumput untuk kambingnya. Ny. Esti Masrifah, wanita Desa Baureno, Bojonegoro, nekad ber-KB dengan spiral tanpa sepengetahuan orangtua yang disebutnya fanatik. Ia ngeri tambah anak, karena sudah ada enam. Jutaan wanita desa menjadi akseptor KB dalam kurun waktu duapuluh tahun terakhir.
Wanita pedesaan banyak memberi andil tercapainya target pencapaian penurunan tingkat kelahiran sebesar 50% dari tingkat kelahiran tahun 1971 sebesar 44 per seribu. Sasaran angka kelahiran sebesar 22 per seribu tahun 1990, ternyata terlampaui. Haryono Suyono, Kepala BKKBN berkata, saat ini telah berhasil diajak KB sekitar 18,9 juta pasangan usia subur. Ini berarti lebih dari 65 persen dari Ik. 25 juta pasangan usia subur telah memakai alai kontrasepsi.
Salamah Madun, wanita Desa Wonokerto, Kab. Sidoatjo, Jawa Timur, berkata, ia telah mengajak lebih dari sebelas wanita desa untuk ber-KB. Wanita desa penerima cyclepi l ke 5000 juta dari Presiden Soeharto itu, saat ditemui KNI di desanya tidak lagi minum pil KB. Dia memilih kontrasepsi mantap dengan sterilisasi (MOW). Jejak pindah cara ber-KB dengan sterilisasi, ternyata banyak diikuti wanita di desanya walau dengan biaya sendiri sebesar Rp 75.000 di RSU Surabaya.
Nyi Tiyamah, 35 tahun, Komandan Hansip Wanita dan anggotanya di Gunung Kawi, Jatim, mengajak lebih 100 pedagang kembang untuk ber-KB.
Chan Nikijulu, Ny. Patinaya, keduanya bidan di klinik pelabuhan Ambon, Bidan Belly Manuhulu di Kodya Ambon, tidak pernah berhenti mengajak dan memberikan pelayanan KB.
Ny.Tjitji Mardiah Mukafi Maki. Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama, Bojonegoro, berceramah di Majelis Ta’lim melalui Safari Keluarga Sakinah (keluarga bahagia), menjelaskan usaha pemerintah meningkatkan kesejahteraan a.l. dengan program KB, di Jatim selaras dengan ajaran agama.
Kader desa, PLKB, PKK “Nglawang” di Jatim masuk pintu keluar pintu, bicara UPGK, lingkungan, KB, imunisasi.
Kesertaan semua pihak untuk menggarap program memang diciptakan secara bertahap dan hati-hati. Tahap pengenalan program KB dan perluasan jangkauan menganut ajaran “Ing ngarso sung tulodo” yaitu memberikan contoh dari berbagai segi untuk mengajak bersama-sama menggarap program. Tahap pembinaan merupakan tahapan ajakan “Ing Madya Mangun Karso” yaitu bekerja keras dengan memberi kesempatan semua pihak untuk melaksanakan program.
Dan tahap pelembagaan dan pembudayaan menganut falsafah “tut wuri handayani”. Pada tahap ini pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya dan memberi dorongan positif bila diperlukan bagi semua pihak untuk mengambil alih program secara mandiri.
“Keluarga Berencana merupakan salah satu masalah kita yang terpenting yang harus ditangani bersama oleh seluruh masyarakat, oleh pria dan wanita, dengan bijaksana dan sungguh -sungguh. Jika hal ini sampai lepas dari kendali kita, ia akan menghabiskan hasil pembangunan yang kita usahakan dengan susah payah,” kata presiden dalam buku Otobiografi Soeharto, terbit akhir 1988, seperti dipaparkan kepada Ramadhan KH dan G Dwipayana.
Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan 16 Agustus 1967 menegaskan, Indonesia harus memberikan perhatian yang serius terhadap usaha pembatasan kelahiran dan melaksanakan sesuai dengan ide perkumpulan Keluarga Berencana.
Hati-Hati
DALAM pengarahan pada konperensi mengenai Keluarga Berencana dan pembangunan yang berlangsung di Indonesia tahun 1969, Presiden Soeharto menyadari perlunya langkah hati-hati dalam pelaksanaan KB. Ini masalah yang peka dan tidak gampang. Ini menyangkut keyakinan sekian banyak orang dan berakar panjang ke belakang. Sementara kita harus melakukan pembangunan, kata presiden.
Kepala negara berpendapat, kelahiran perlu terus dikendalikan melalui peningkatan dan perluasan pelaksanaan program nasional Keluarga Berencana. Sedangkan tingkat kematian, terutama tingkat kematian bayi dan anak, diharapkan dapat menurun dengan cepat berkat bertambah baiknya taraf kesejahteraan sebagai hasil pembangunan dan pelayanan kesehatan serta penyuluhan yang juga makin luas.
Strategi program Kependudukan dan Keluarga Berencana menuju tahun 1990 ialah tercapainya jumlah penduduk yang serasi dengan pembangunan. Diperkirakan jumlah penduduk saat itu nanti akan berkisar antara 170,3 juta dan 181,1 juta dengan hasil medium sekitar 176,6 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 1980 (147,5 juta jiwa) berarti satu kenaikan rata-rata sebesar 1,8 persen setahun.
Tekad besar pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soeharto juga tergambar dari penyediaan anggaran untuk pelaksanaan Program KB. Tahun fiscal 1970/1971 pemerintah menyediakan dana sebesar 1,3 juta dolar AS, diimbangi dana donor asing sebesar 3 juta dolar AS. Tahun 1976/1977 meningkat menjadi 28,5 juta dolar AS. Tahun 1977/1978 naik lagi menjadi 34,3 juta dolar AS.
Untuk mencapai keinginan menurunkan tingkat kelahiran dan angka kematian, Presiden Soeharto merasa perlu untuk turut turun tangan ke lapangan. ”Saya mesti turun ke lapangan menangani masalah ini. Dan tidak boleh bosan, tak boleh jenuh,” kata presiden. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) harus menggantikan pengertian banyak anak banyak rezeki.
Apa yang dikatakannya dibuktikan berkali-kali. Presiden Soeharto bercanda dengan akseptor dan calon akseptor dalam Safari Senyum KB di Bogor Safari Senyum ini menggantikan Safari Spiral yang merupakan ide wartawan dalam
mendobrak daerah-daerah tertinggal pencapaian program KB. Safari Senyum merupakan kampanye pemantapan pelembagaan dan pembudayaan.
Safari Senyum seperti halnya Safari Spiral adalah perjalanan tokoh menelusuri desa demi desa mengajak dan memantapkan pelaksanaan program KB dan pembangunan lain. Ide menarik Safari Senyum di Pandeglang, Jawa Barat turun sekaligus enam menteri. Hasilnya juga menarik, karena di pusat pelaksanaan Safari juga tersedia pelayanan. Biasanya tempat pelayanan dipadati calon akseptor yang datang dari berbagai desa.
Terpadu
KUNJUNGAN kerja Presiden Soeharto di berbagai desa selalu membuka dialog terbuka. Dialog yang teijadi dalam temu wicara secara senda gurau selalu ditanyakan sudah ikut KB atau belum. Berapa jumlah anak, berapa luas sawah, apa cita-cita untuk anaknya dan lain-lain.
Sebagai seorang bapak, selanjutnya memberi penjelasan manfaat ikut KB untuk kesejahteraan dan masa depan anak-anaknya.
Untuk itulah pemerintahjuga melancarkan program terpadu seperti program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), program peningkatan pendapatan dengan bantuan bibit kelapa hibrida, Kredit Candak Kulak, Kredit Investasi Kecil (KIK). Sedang anak-anak akseptor KB berprestasi diberikan beasiswa Supersemar. Untuk tahap awal telah diberikan kepada lebih 8.000 siswa dan diutamakan kepada mereka yang duduk di bangku sekolah kejuruan.
Petani desa merasa gembira dapat berdialog dengan presidennya. Apalagi di antara mereka sempat berjabat tangan. Nyi Aminah dan suaminya, Alisi, dari Desa Ampulung Hulu, Kecamatan Kluak, Kabupaten Tabalong, saat ditemui KNI berkata, rasanya mimpi dapat naik kapal terbang. Apalagi dapat jabat tangan dengan bapak presiden, ucap Alisi polos. Saat keduanya diambil gambar, ia langsung bertanya apakah nanti ada di Banjarmasin Post seperti waktu menghadap Presiden.
Mengharukan
Nyi Sa’diyah dari Desa Batukumbung, NTB, Nyi Salamah Madun, Nyi Paryati dan suaminya Sainu dari Desa Walujo, Kecamatan Bulus Kabupaten Kebumen, pasangan Musa Chaidir dari Jakrta Tirnur, adalah pasangan penerima penghargaan KB Lestari bersama ribuan akseptor KB Lestari penerima penghargaan presiden. Mereka siap membantu program KB. Salamah Madun berkata, rasanya malu kalau tidak ikut aktif di paguyuban KB.
Ribuan penerima penghargaan KB Lestari itu disebut “Prajurit Pembangunan”. Mereka adalah pionir alih kelola atau alih peran. Pemuka masyarakat baik formal maupun informal seperti ulama, tetua adat serta akseptor KB Lestari tumbuh fanatisme sebagai pemilik program.
Haryono Suyono berkata, semangat masyarakat melakukan alih kelola ditandai berkembangnya jumlah PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) serta paguyuban KB.
Tahun 1983 jumlah PPKBD sebanyak 54.867, pada akhir Repelita IV meningkat menjadi 75 ribu. Sedang Sub PPKBD mencapai 216 ribu. Jumlah paguyuban/kelompok KB tahun 1983 sebanyak 98.355, pada akhir Repelita IV sudah mencapai 360 ribu. Paguyuban ini dibagi lagi menjadi kelompok Dasawisma (sepuluh rumah).
Kumpul luran
KELOMPOK/PAGUYUBAN sebagai wahana pembudayaan dan pelembagaan ternyata berkembang secara bervariasi. Bahkan merupakan tonggak awal kekuatan KB Mandiri di pedesaan.
Di Desa Kayen, Kabupaten Tuban, paguyuban KB dan PKK desa berhasil memiliki mesin giling padi sendiri. Anggota mengumpulkan iuran Rp 100 sebulan sekali. Paguyuban yang dibentuk 15 Juni 1979 berhasil mengumpulkan uang Rp 1.818.000, (4-11-1984). Nyi Puji Rahayu dan kawannya mampu membeli mesin giling seharga Rp 2.080.000. Kekurangannya pinjam kas PKK.
Di Desa Semanding, paguyuban KB dan PKK yang mengumpulkan modal dengan jimpitan, akhimya mampu mandiri. Saat ini memiliki modal beras empat ton dan uang Rp 1,2 juta.
Dengan modal yang dimiliki, penduduk desa yang sebagian besar akseptor KB, mampu mandiri parsial. PKK desa dan paguyuban mampu memberi bekal calon akseptor atau akseptor yang kontrol ke Puskesmas. Nyi Nasriyah, ketuanya, tidak repot didatangi anggota yang minta sangu (bekal) naik dokar untuk kontrol kesertaan KB. Wanita desa ini sadar ber-KB, sedang kelompoknya membantu.
KB Mandiri yang dicanangkan Presiden Soeharto ditandai penyerahan obat kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), ternyata berkembang pesat. Gerakan KB Mandiri ini menuntut pelayanan sebaik-baiknya.
KB Mandiri tidak identik dengan KB membayar. Tetapi masyarakat tanpa perlu diingatkan segera sadar untuk mencari pelayanan. Ini seirama dengan keinginan mengikutsertakan peran-serta masyarakat. Hal demikian disebut Pra Mandiri.
Tahapan KB Mandiri parsial di mana pemerintah akan memberikan dukungan sebagian dari dana dan daya untuk kegiatan KB. Sedang KB Mandiri penuh yaitu akseptor diberikan kesempatan dan kemudahan untuk melakukan sendiri secara profesional, kegiatan KB untuk lingkungan dan masyarakat. Kegiatan KB Mandiri dengan logo Lingkaran Biru didukung beberapa perusahaan dengan potongan harga 40-60 persen.
Gerak yang dipacu secara gencar tidak berarti Jepas kendali. Pengendalian penduduk melalui pengaturan kelahiran mutlak harus berhasil. Tetapi Presiden Soeharto mengingatkan, pelaksanaan program KB di Indonesia jangan sampai melakukan aborsi dan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan kepribadian dan agama yang kita anut, semata hanya karena mau mengejar nomor urut.
Yang penting hasilnya. Dan apa yang dicapai saat ini pun sudah bagus. Tanpa aborsi pun Indonesia sudah bisa sejajar dengan Singapura, Korea Selatan dan lainlain, ungkap Presiden Soeharto menggariskan pendiriannya.
Sumber : ANGKATAN BERSENJATA (13/06/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 704-710.