PERTEMUAN SOEHARTO-KIICHI MIYAZAWA BAGIAN DARI DIALOG UTARA SELATAN [1]
Tokio, Suara Pembaruan
Tokio, Suara Pembaruan
Perdana Menteri Jepang Kiichi Miyazawa menegaskan, Jepang akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya untuk memulai dialog Utara-Selatan. la juga berjanji akan sepenuhnya berkonsultasi dengan Presiden Soeharto.
Menurut PM Jepang, pertemuannya dengan Kepala Negara RI Senin petang, dianggap sebagai bagian dari dialog Utara Selatan.
PM Miyazawa mengemukakan hal itu kepada Presiden yang juga Ketua GNB untuk masa tiga tahun mendatang , ketika kedua pemimpin Asia tersebut bertemu selama hampir duajam di kantor Perdana-Menteri Senin petang. Pada pertemuan tersebut Presiden didampingi Mensesneg Moerdiono Penasehat Pemerintah bidang Ekonomi Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Dubes Rl untuk Jepang Poedji Koentarso sementara PM Jepang didampingi Sekretaris Kabinet Koicihi Kato dan para pejabat tinggi kedua negara.
Presiden Soeharto dalam pertemuan itu, kata Mensesneg Moerdiono, menyampaikan hasil-hasil KTI ke-10 Gerakan Non-blok (GNB) kepada PM Jepang serta memberitahukan keinginan untuk menyampaikan hasil-hasil KTI GNB kepada negara-negara anggota G-7 Jainnya. Negara-negara G-7 masing-masing Jepang, AS, Perancis, ltalia, Inggris, Jerman, dan Kanada. Wartawan Pembaruan Bachtiar Sitanggang dan Annie Bertha Simamora melaporkan dari Tokio Selasa pagi.
Terhadap penjelasan Presiden Soeharto itu, PM Kiichi Miyazawa menegaskan, Jepang akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya untuk memulai dialog Utara Selatan dan sepenuhnya akan berkonsultasi dengan Presiden Soeharto.
Fundamental
Kepada Miyazawa, Presiden Soeharto menjelaskan beberapa basil KTT GNB yang dianggap fundamental, pertama, hilangnya keragu-raguan di antara anggota GNB sendiri maupun bangsa-bangsa lain mengenai relevan atau tidak relevannya GNB setelah berakhir perang dingin dengan bertambahnya, anggota GNB dan jumlah peninjau serta para tamu dan melihat berhasilnya KTT ke-10 justru menunjukkan bahwa GNB masih relevan.
Hal kedua yang menonjol dari suasana dan hasil-hasil KTT ke-10 GNB, bidang ekonomi merupakan prioritas, bukan Jagi bidang politik kendatipun tetap mendapat perhatian.
Ketiga, kerja sama Selatan-Selatan akan mendapat perhatian yang lebih besar, sedang diusahakan agar lebih konkret, sekaligus untuk memberi bobot yang lebih besar bagi Selatan dalam dialognya dengan Utara.
Presiden Soeharto juga menekankan, semangat kemitraan KTT GNB itu bukan hanya antara Selatan-Selatan, tetapi juga Utara Selatan, menggantikan konfrontasi seperti yang terasa pada masa-masa sebelumnya.
PM Miyazawa, menurut Moerdiono, juga mengamati bahwa KTT ke-1 0 itu mencerminkan adanya pertukaran pikiran yang konstruktif di antara anggota-anggota. PM Jepang sendiri kataya, menjanjikan bahwa Jepang akan memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana dapat ikut melaksanakan hasil KIT GNB tersebut.
PM juga menyampaikan penghargaan dan kekagumannya atas kepemimpinan Indonesia khususnya kepemimpinan Presiden Soeharto dalam GNB.
Hubungan bilateral dalam pembicaraan antara Presiden Soeharto dan PM Miyazawa itu, kedua Kepala Pemerintahan mengatakan puas atas hubungan bilateral yang berlangsung sangat baik antara kedua negara. Presiden secara khusus menyampaikan terima kasih atas pengertian dan perhatian Jepang yang besar dalam ikut serta membantu Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Juga rasa terima kasih Indonesia atas kepeloporan Jepang hingga berlangsungnya sidang CGI, pengganti IGGI yang telah dibubarkan.
Menurut Mensesneg, dalam pertemuan tersebut, Presiden Soeharto menekankan peranan Jepang dalam membantu ekonomi Indonesia, yang dapat dilihat dari dua sudut.
Pertama, bantuan atau pinjaman dan kedua investasi. Kedua hal itu sangat berperan positif dalam membantu pembangunan Indonesia.
Presiden juga mengharapkan agar di tahun-tahun yang akan datang peranan Jepang tersebut bertambah lagi Kepala Negara juga mengutarakan keinginan Indonesia untuk meningkatkan ekspor nonmigas di tahun-tahun mendatang .
Menanggapi keinginan ini, PM Miyazawa mengatakan, telah menjadi kepentingan Jepang pula apabila Indonesia lebih berhasil meningkatkan pembangunan ekonominya.
Khusus mengenai peningkatan ekspor nonmigas Presiden Soeharto menjelaskan kebijakan-kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Juga dijelaskan dibentuknya tim pengendali anpinjaman luar negeri, Untuk mengendalikan pinjaman luar negeri tersebut khususnya pinjaman swasta, pemerintah sangat mendorong adaya proyek- proyek penanaman modal asing secara langsung.
Dalam hubungan ini Presiden menjelaskan soal pentingnya pembangunan proyek olefin, aromatic centre dan alumina untuk meningkatkan ekspor non migas. Presiden meminta kepada Pemerintah Jepang dapat memberi dukungan terhadap pihak swasta Jepang yang akan menangani proyek olefin tersebut.**
Sumber: SUARA PEMBARUAN (29/09/1992)
___________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 370-371.