Pesan Presiden Soeharto:
SELURUH APARAT PEMERINTAHAN MELAKSANAKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN
Presiden Soeharto meminta, Semua Gubernur, Bupati, Walikota serta seluruh aparat pemerintahan di daerah agar ikut berperanan aktif dalam melaksanakan program kependudukan secara nasional, termasuk program keluarga berencana.
Semua departemen dan semua lembaga yang berkecimpung dalam program kependudukan dan keluarga berencana diminta untuk kerjasama seerat-eratnya satu sama lain.
”Ini merupakan tekad dan program nasional kgharus kita laksanakan mulai dari tingkat "pusat sampai tingkat daerah," demikian Presiden.
Hal ini dikemukakan Presiden Soeharto ketika membuka Rapat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di lstana Negara, Selasa kemarin.
Presiden Soeharto mengatakan, karena tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang sekaligus menjadi pangkal kesejahteraan masyarakat, maka program keluarga berencana harus ditingkatkan pelaksanaannya, dengan mengaitkannya dengan program kependudukan secara keseluruhan.
Dewasa ini telah mulai dilaksanakan program-program peningkatan gizi. Juga telah mulai dirintis program-program peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan peranan wanita dalam pembangunan dan sebagainya.
Untuk selanjutnya, Presiden meminta agar semua kegiatan kependudukan lebih dikoordinasikan dan dipadukan satu dengan yang lain, bersamaan dengan peningkatan laksanaan program keluarga berencana. Sebab dengan keterpaduan semua usaha dan program, bukan saja berarti menghemat biaya, sarana dan tenaga yang tidak sedikit, tetapi juga lebih membuat berhasilnya usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sedang BKKBN ditugaskan untuk memikirkan dengan berkoordinasi dengan departemen dan instansi lain, guna menyusun gagasan-gagasan yang dapat menjadi bahan bagi Pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dibidang kependudukan dan keluarga berencana.
Masalah kependudukan begitu penting sehingga GBHN memberikan petunjuk-petunjuk. Kebijaksanaan kependudukan yang perlu ditangani antara lain meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian (terutama kematian anak-anak), perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang, pola urbanisasi yang lebih seimbang dan merata serta perkembangan dan penyebaran angkatan kerja, demikian Presiden.
Berkurang 80 Juta
Menurut Presiden Soeharto, program keluarga berencana nasional telah berhasil menurunkan tingkatkelahiran penduduk lebih dari 26 persen dari tingkat kelahiran tahun 1971.
Berdasarkan program yang sedang berjalan sekarang, maka semula direncanakan Bahwa penurunan yang akan dicapai pada tahun 2000 adalah 50 persen. Tetapi tantangan-tantangan pembangunan masih tetap akan besar sehingga untuk menjamin tingkat kesejahteraan rakyat yang memadai, tingkat kelahiran penduduk harus dipercepat penurunannya.
Oleh karena itu Presiden minta agar program itu dipercepat 10 tahun lebih awal, yaitu penurunan tingkat kelahiran 50 persen harus dapat dicapai tahun 1990.
Jika sasaran itu dapat dicapai, demikian Presiden, maka pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia akan sekitar 200 juta orang. Ini berarti pengurangan sekitar 80 juta manusia jika dibanding dengan perkiraan tahun 1971 jika seandainya tidak ada program keluarga berencana.
Di samping berbagai pelayanan dan penyediaan peralatan dalam program itu, demikian Presiden selanjutnya, kunci sukses yang sangat penting adalah sikap masyarakat sendiri.
Masyarakat harus disadarkan bahwa tujuan pokok keluarga berencana pada akhirnya adalah kesejahteraan keluarga. Keluarga yang kecil jelas akan memberi kesempatan yang lebih besar untuk membangun hidup sejahtera dan bahagia. Dengan kata lain, kata Presiden, membentuk keluarga kecil harus menjadi bagian dari sikap hidup setiap keluarga.
Diperluas dan Dipergencar
Presiden juga meminta agar program keluarga berencana tetap harus diintensifkan dan disebarkan. Yang telah mengikuti program keluarga berencana selama ini, hendaknya terus diyakinkan akan perlunya melaksanakan program tersebut. Yang belum mengikutinya, hendaknya diyakinkan agar segera mengikuti, demi kesejahteraan dari kebahagiaan keluarga mereka.
Program keluarga berencana yang telah banyak berhasil di pulau Jawa dan Bali, hendaknya terus ditingkatkan. Sedang di pulau-pulau lain harus segera diperluas.
Dari angka-angka peserta program Presiden melihat bahwa masyarakat pedesaan mempunyai kesadaran yang lebih tinggi daripada masyarakat di kota-kota besar.
Ini menunjukkan keluarga kecil telah menjadi bagian dari sikap hidup penduduk pedesaan. Sebaliknya kegiatan program keluarga berencana di kota-kota besar perlu lebih mendapat perhatian.
Karena itu, Presiden meminta agar kampanye keluarga berencana lebih, diperluas dan dipergencar, terutama pada kantor-kantor pemerintahan, perusahaan-perusahaan dan lingkungan kerja lainnya.
Di samping itu Presiden Soeharto juga meminta agar dipikirkan adanya rangsangan-ranggsangan bam bagi para aktivis keluarga berencana, baik petugas maupun anggota masyarakat.
Mereka pantas memperoleh penghargaan karena mereka bukan saja telah berusaha membuat keluarga yang sejahtera dan bahagia, tetapi juga menunjukkan tanggungjawab sosial untuk ikut mensukseskan pembangunan nasional demi kesejahteraan seluruh bangsa.
Sedang dalam laporannya, Ketua BKKBN Dr. Suwardjono Surjaningrat yang juga menjadi Menteri Kesehatan menyatakan, dalam rangka melembagakan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, terutama di kalangan peserta KB lestari, program keluarga berencana perlu mulai didukung oleh program-program pembangunan di luar program KB yang dapat diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan fertilitas baik langsung maupun tidak langsung.
Programprogram inilah yang diartikan sebagai program-program kependudukan yang mendukung program nasional keluarga berencana. (DTS)
…
Jakarta, Kompas
Sumber: KOMPAS (09/04/1980)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 961-963.