PIDATO PRESIDEN DI PBB MERUPAKAN MOMENTUM BAGI PENINGKATAN PERAN RI

 

 

Jakarta, Antara

Kesempatan Presiden Soeharto berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 24 September mendatang merupakan momentum yang baik bagi bangsa Indonesia untuk lebih berperan dalam meletakkan batu landasan bagi situasi dunia yang aman, tenteram dan damai, kata Letjen TNI (Purn) Hasnan Habib di Jakarta, Selasa. “Pada kesempatan itu Presiden Soeharto dapat memainkan perannya sebagai juru bicara bagi Negara Dunia Ketiga,” kata pengamat masalah-masalah internasional itu kepada ANTARA.

Menurut dia, Indonesia sesungguhnya sudah cukup lama berperan penting dalam ikut serta menciptakan situasi dunia yang aman dan damai.

Dengan kegigihan Indonesia melalui jalur ASEAN, katanya, PBB berhasil dilibatkan untuk ikut membahas masalah Kamboja. Inisiatif Indonesia dilibatkan untuk ikut membahas masalah Kamboja. Inisiatif lndonesia untuk terlibat dalam upaya pencegahan kekacauan di Kepulauan Spratly juga diakui oleh dunia, tambah Hasnan yang pemah jadi Dubes di Thailand.

Keberhasilan pembentukan APEC (Kerjasama Ekonomi Negara-NegaraAsia Pasifik) yang diprakarsai oleh Australia, menurut Hasnan, juga sangat tergantung dari persetujuan dari pihak ASEAN, yang secara otomatis suara Indonesia juga ikut berpengaruh.

Kemudian,tambahnya, peran Indonesia didalam Gerakan Non-Blok (GNB) juga diakui oleh negara-negara anggota GNB sehingga banyak negara anggotanya yang mendukung kepemimpinan Indonesia dalam GNB untuk periode 1992-1995.

Lewat saluran ASEAN, APEC dan GNB, kata Hasnan, Indonesia sebenarnya telah menempatkan posisinya dalam menghadapi berbagai masalah internasional. “Dalam kaitan ini, Indonesia sebenarnya telah menjadi juru bicara bagi Negara Dunia Ketiga,” tambahnya.

 

Delegasi Portugal

Pada kesempatan itu Hasnan juga mengatakan, tidak ada masalah dengan kehadiran empat delegasi Parlemen Portugal (bagian dari delegasi Parlemen Eropa) yang diundang sebagai tamu dalam Sidang Umum AIPO (Organisasi Antar Parlemen ASEAN) pada 21-26 September mendatang.

Persoalannya menjadi lain, jika delegasi Parlemen Portugal yang merupakan bagian dari delegasi Parlemen Eropa itu meminta ijin untuk berkunjung ke Timor-Timur. “Mereka harus berunding dulu dengan Pemerintah Indonesia kalau mau ke Timtim. Sebab mereka ke sini atas undangan AIPO,” kata Hasnan.

Menurut Hasnan, sangat tidak reievan kalau delegasi Parlemen Portugal yang datang untuk menghadiri sidang umum AIPO itu meminta ijin berkunjung ke Timtim.

Sidang Umum AIPO yang diadakan setahun sekali itu antara lain akan membahas berbagai masalah politik, ekonomi, sosial dan masalah organisasi.

Sidang umum AIPO yang akan berlangsung di Jakarta itu merupakan Sidang Umum yang ke-13 sejak AIPO dibentuk pada 2 September 1988.

 

 

Sumber : ANTARA (15/09/1992)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 202-203.