PKI DI BALIK G 30 S/1965:

DITINJAU DARI TAKTIK DAN STRATEGI GERAKAN KOMUNISME DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF SEJARAH)

Oleh : Dr. G. Ambar Wulan

Pusjarah TNI

1. Pengantar

Munculnya berbagai versi tentang interpretasi terhadap G. 30 S 1965 yang mengatasnamakan ‘pelurusan sejarah’ telah melahirkan pelbagai teori ‘siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Persoalan kontroversi ini muncul karena design dalam konstruksi sejarah ditujukan untuk ‘menciptakan’ dan bukannya ‘menemukan’; kebenaran yang didasarkan pada motivasi pengungkapan sejarah itu sendiri. Dalam penulisan sejarah dikenal konsep representasi yang menggunakan suatu peristiwa masa lampau hanya sebagai media untuk menciptakan perspektif baru dalam menginterpretasikan sejarah yang dirancangnya.

Metode sejarah yang digunakan sebagai cara untuk mengkonstruksi historiografi, yakni dari pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder dari berbagai pihak yang kemudian dikritisi, baik secara internal maupun eksternal untuk menyeleksi serta menetapkan fakta-fakta secara kredibel merupakan prosedur ilmiah sebagai upaya mempertanggungjawabkan kebenaran sebuah penulisan sejarah. Di samping itu, casuality factors, yakni pengusutan hubungan sebab akibat dalam kaitan peristiwa Gerakan 30 Sepetember atau G. 30 S/1965 dengan rentetan peristiwa sebelumnya merupakan neccesarry conditions yang dibutuhkan dalam proses penulisan sejarah yang bersifat diakronis dengan menelusuri metode gerakan PKI dari akarnya.

Dalam mengungkap dalang di balik G. 30 S tahun 1965, tentu saja hal ini tidak terlepas dari usaha memahami secara mendasar bagaimana bentuk-bentuk infiltrasi sebagai taktik dan strategi yang digunakan PKI pada awal kemunculannya hingga tahun 1965 beserta kondisi-kondisi yang mendukungnya sampai meletusnya pemberontakan yang menggunakan nama Gerakan 30 September tersebut. Sejak masa persiapan dengan misi yang dikembangkan partai dalam rupa kebijakan dan strategi yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai aksi politik, sosial, ekonomi, dan budaya merupakan upaya pematangan situasi revolusioner yang diperlukan guna mewujudkan tujuan akhir perjuangan PKI, yaitu pengambilalihan kekuasaan serta mengubah Pancasila menjadi ideologi Komunis.

2. Strategi Mewujudkan Masyarakat Komunis: Dari Taktik Block Within Hingga MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan)

Secara historis, metode dalam pola-pola gerakan Komunisme di Indonesia mengalami kontinuitas yang menunjukkan konsistensi, terutama taktik infiltrasi (penyusupan) dan strategi ‘penyesuaian’ terhadap lingkungan yang dihadapi sebagai jembatan dalam mencapai tujuan akhirnya, yaitu menciptakan masyarakat Komunis sesuai ajaran Marxisme Leninisme. Sejarah Komunisme di Indonesia menunjukkan adanya konsistensi pola-pola infiltrasi dengan mengambil peran-peran di setiap momen dalam berbagai bentuk. Strategi ini tidak terlepas dari pernyataan Lenin bahwa “Revolusi tidak harus dilakukan oleh Partai Komunis, tetapi kemenangan akhir harus berada di tangan Partai Komunis” dengan melaksanakan pola pemanfaatan organisasi, kelompok, individu sebagai obyek infiltrasi. Konsep ini berkembang menjadi doktrin yang dijadikan secara konsisten sejak awal terbentuknya PKI pada tahun 1920 hingga terjadinya pemberontakan G. 30 S/PKI 1965.

Seperti pada tahun 1920, kelahiran PKI merupakan proses yang tidak terlepas dari penggunaan cara-cara infiltrasi yang dikenalkan oleh Lenin sebagai metode dalam upaya menyebarkan Komunisme Internasional ke seluruh dunia dengan mengimplementasikan taktik Block Within/Blok Dalam. Metode ini digunakan tokoh-tokoh Komunisme Belanda, yakni H.J.F.M Sneevliet, dkk. melalui ISDV (Indische Sociaal Demochratische Vereniging) guna melebarkan sayapnya dengan cara penyusupan sebagai usaha mengembangkan pengaruh idiologinya ke berbagai organisasi pergerakan nasional.

Pasca kongresnya pada 1923, PKI yang telah berkembang dengan cepat memutuskan untuk terus menggerakkan penyusupan ke tubuh SI (Serikat Islam) yang memiliki anggota besar. Selanjutnya, PKI mendirikan Barisan Pemuda dengan memperhatikan partisipasi wanita untuk memudahkan pengendalian SI Merah yang telah terkontaminasi ideologi kiri dengan mengganti nama SR (Sarekat Rakyat) yang kemudian dilebur ke dalam organisasi PK (Partai Komunis) pada tahun 1924. Kebesaran kekuatan PKI tidak berlangsung lama karena Pemerintah Hindia Belanda melarang setelah partai ini melakukan pemberontakan pada 1926 (Ruth T. Mc. Vey, 2010). Tindakan ini berdampak pada organisasi-organisasi pergerakan Boemi Poetra yang harus mengalami tindakan represif dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Banyak para pimpinan pergerakan, seperti Moh. Hatta, Soetan Syahrir ditangkap oleh pemerintah kolonial (G. Ambar Wulan, 2009). Sedangkan beberapa pimpinan PKI, antara lain Muso dan Alimin melarikan diri ke Moscow.

Kepulangan Muso dari Moscow bulan Agustus 1948 yang membawa misi Komintern baru, yakni garis keras Zhadanov meradikalkan dan menempatkannya sebagai pimpinan anggota-anggota khusus PKI. Dalam waktu cepat Muso berhasil menjadikan PKI sebagai partai besar dengan kekuatan terletak pada kaum buruh dan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) sebagai kekuatan bersenjata FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang telah dibina Amir Syarifuddin sejak ia menjabat sebagai menteri pertahanan dan kemudian perdana menteri. Penggalangan PKI melalui Front Nasional menjadi alternatif strategis PKI karena peluang untuk memperoleh kekuatan melalui jalur parlemen tidak memungkinkan lagi. Dengan dalih menghadapi ancaman serangan militer Belanda, PKI menyerukan untuk melakukan pertahanan rakyat, seperti penggelaran Brigade ke-29 TNI yang berhasil disusupi PKI dan sebagian besar anggotanya berasal Pesindo untuk melakukan perebutan daerah-daerah pedesaan tanpa bertempur. Pada 18 September 1948, PKI memukul perjuangan RI dari belakang dengan melakukan pemberontakan dan memproklamirkan berdirinya Republik Sovyet di Madiun. Presiden Soekarno menyebutnya sebagai tindakan awal PKI di bawah Muso untuk merebut kekuasaan seluruh pemerintah RI. Sikap tegas pemerintah, yakni menumpas PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya (Pusjarah TNI, 2009).

Kegagalan pemberontakan PKI ini mendorong dilakukan pembaharuan kebijakan PKI selanjutnya di bawah pimpinan D.N. Aidit yang baru tiba di Indonesia dari pelariannya ke luar negeri. Dalam hal ini D.N. Aidit melakukan revisi kebijakannya dengan menghindari ‘perang terbuka’ (open rebellion) seperti yang dilakukan Muso di Madiun. Hal tersebut didasarkan pada posisi PKI belum menjadi king marker, oleh karena itu Aidit kemudian membangun sebuah front nasional melalui kerjasama antar berbagai partai politik dan unsur-unsur masyarakat lainnya dengan tetap mempertahankan independen PKI, baik secara politis, idiologis maupun organisatoris. Di samping itu, buruh dan tani menjadi basis kekuatan yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan PKI secara lebih efektif.

Bagi PKI, kompromi dengan menyesuaikan ideologi Marxisme-Leninisme dengan situasi di Indonesia merupakan taktik jangka pendek yang dilakukan hingga saatnya PKI mampu mengumpulkan kekuatan dan pengaruh yang memadai. Hal ini menjadi pijakan PKI dalam menentukan bentuk kebijakan, taktik perjuangan, dan bentuk organisasi partai. Dalam Kongres Nasional ke-V PKI pada 1954, Aidit menyatakan tekadnya untuk “meng-indonesiakan Marxisme-Leninisme” dan menempuh taktik komunis klasik, yaitu Front Persatuan Nasional. Artinya, PKI bekerjasama dengan golongan-golongan Non-Komunis dan bersedia mendukung pemerintah sekalipun dianggap borjuasi nasional. Taktik ini sejalan dengan pendekatan yang dilakukan Uni Soviet dan RRC terhadap negara-negara baru merdeka di Asia (termasuk Indonesia) dalam rangka global strategy gerakan Komunis Internasional (Pusjarah TNI, 2009).

Dalam melaksanakan program perjuangan partai yang dihasilkan kongres tersebut, pada tahun 1955 dirumuskan strategi PKI yang disebut MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan), yakni: Pertama, perjuangan gerilya oleh massa petani di pedesaan. Kedua, perjuangan revolusioner oleh kaum buruh di perkotaan, terutama oleh kaum buruh transport. Ketiga, bekerja intensif dikalangan kekuatan bersenjata musuh. Dengan MKTBP, PKI melakukan persiapan bagi pelancaran revolusi sosial. Dalam mengimplementasikan MKTBP, PKI melaksanakan infiltrasi secara intensif di kalangan militer-polisi. Pelaksanaan bekerja di kalangan bersenjata ini dilakukan sangat rahasia sehingga kader-kader di tingkat CC (Comite Central) PKI pun tidak semua mengetahuinya. Sesuai derajat kerahasiaannya, Sidang Politbiro PKI mendelegasikan wewenang secara absolut kepada ketua CC PKI terpilih, yaitu D.N. Aidit.

Selain itu, kongres juga berhasil menyusun konsepsi strategis partai dalam menjawab permasalahan dan tantangan jaman, berjudul “Jalan Baru yang Harus Di Tempuh Dalam Memenangkan Revolusi”. Konsepsi ini ditegaskan dalam AD/ART PKI yang menyebutkan, “Jika revolusi Indonesia yang bersifat nasional dan demokratis sudah mencapai kemenangan sepenuhnya, kewajiban PKI selanjutnya adalah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan sistem Sosialisme dan sistem Komunisme di Indonesia…” (AD/ART PKI, 1962: hlm. 11).

Situasi politik dekade 50-an dalam demokrasi parlementer yang ditandai jatuh bangunnya kabinet saat itu, telah memberi peluang PKI menanamkan dan memperbesar pengaruhnya ke dalam lingkungan militer-polisi. Proses penetrasi ke dalam lingkungan angkatan bersenjata ini tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan militer-polisi. Meskipun PKI memahami bahwa militer-polisi dilarang masuk dalam partai politik. Di ladang ini, Aidit menugasi Syam Kamaruzaman untuk membantunya mencari bentuk organisasi yang tepat dan efisien dalam meningkatkan pengaruh idiologi Komunis ke dalam tubuh militer-polisi. Kebutuhan itu mencetuskan dibentuknya Biro Chusus (BC) dengan Syam Kamaruzaman ditunjuk sebagai ketuanya.

Adapun tugas pokok BC, diantaranya mengorganisir anggota militer-polisi agar sewaktu-waktu dapat digerakkan bagi kepentingan program PKI. Selain itu, BC bertugas mengumpulkan data serta bahan-bahan informasi yang menyangkut strategi militer dan imbangan kekuatan dalam tubuh ABRI. Tugas penting lainnya, yakni memperuncing pertentangan dan memecah belah kekuatan dalam tubuh militer-polisi. Di tingkat CC, BC pusat bertanggung jawab mengkoordinasikan semua BC di daerah-daerah. Di samping taktik dan teknik mendekati sasaran, pengawasan merupakan tugas vita BC terhadap aktifitas kader PKI di lingkungan ABRI. Cara kerja intensif di ABRI sebagai salah satu implementasi MKTBP melalui Biro Chusus PKI, idiologi Komunis dapat dikembangkan dalam tubuh militer-polisi secara pesat, baik di AD, AL, AU maupun Kepolisian RI (Sekneg RI, 1994: 42-45).

Dengan demikian, pemberontakan G. 30 S/PKI 1965 adalah gerakan yang melibatkan seluruh unsur PKI dengan menggunakan sejumlah unsur tentara yang telah dibina melalui jalur rahasia Biro Chusus tersebut. Hal ini tercermin dari aktivitas pengiriman sejumlah anggota Politbiro serta CC PKI ke berbagai daerah untuk membantu CDB (Central Daerah Besar) setempat. Ketua CC PKI D.N. Aidit dalam strategi tahap awal gerakan memang tidak melibatkan secara langsung unsur-unsur resmi PKI sesuai pernyataan Lenin bahwa revolusi tidak harus dilakukan oleh Komunis tetapi kemenangan terakhir harus berada di tangan Komunis.

3. Bagaimana Malam G. 30 S 1965 Dirancang Sebagai “Sasaran Antara” Menuju Kudeta

Selama bulan September 1965 diselenggarakan rapat-rapat khusus Politbiro yang dipimpin D.N. Aidit guna menentukan tindakan pendahuluan. Gerakan itu secara garis besar merumuskan action plan atau langkah-langkah yang diserahkan pada Syam Kamaruzaman untuk ditindaklanjuti. Rancangan itu mendasarkan pada analisa kondisi, diantaranya PKI menyadari posisinya belum sebagai king maker, karena kedudukan secara kuat saat itu masih berada di tangan Presiden Soekarno. Dalam kondisi itu, PKI tidak mau terlibat dalam pemberontakan secara langsung (open rebellion) seperti yang dilakukan Muso ketika memimpin pemberontakan PKI Madiun pada 1948.

D.N. Aidit selaku ketua CC PKI sejak Agustus 1965 telah menginstruksikan Syam Kamaruzaman untuk menyusun rencana organisasi G. 30 S/PKI sebagai Top Secret, sehingga rencana ini tidak banyak diketahui anggotanya. Diantaranya, tercermin dalam pernyataan Ketua CGMI waktu itu yang mengatakan bahwa CGMI sebagai ormasnya tidak mengetahui rencana rahasia tersebut. Selain itu, sangat normatif apabila semua anggota partai tidak mengetahuinya karena sentralisme kepemimpinan PKI menyerahkan keputusan-keputusan pada pucuk pimpinan partai. Bahkan dalam memutuskan hal terpenting dapat diserahkan pada ketua partai dengan Biro Chusus nya (J.B. Soedarmanto, 2004: 99 dan 106).

Rapat teknis yang diselenggarakan selama bulan September 1965 di Jakarta yang dihadiri beberapa tokoh CC PKI, seperti D.N. Aidit, Syam kamaruzaman, Supono, Nyono, Waluyo serta para perwira progresif yang berhasil dibina Brigjen Supardjo (hadir pada rapat terakhir), Kolonel A. Latief, Letkol Untung , Mayor Udara Sujono, sebagai berikut:

Rapat 6 September 1965 Syam menyampaikan pembahasan materi tentang issue “Dewan Jenderal” yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution dan Letjen A. Yani yang disebutnya hendak melakukan “coup” terhadap pemerintah. Selain itu, rapat membahas sakitnya Presiden Soekarno serta menyampaikan instruksi Ketua CC PKI untuk mengadakan gerakan mendahului “coup” Dewan jenderal.

Rapat 9 September 1965 dengan materi tentang persetujuan melakukan gerakan dan perwujudan pengorganisasian dan pengaturan kesatuan-kesatuan yang ada di Jakarta serta kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan untuk mendukung gerakan.

Rapat 13 September 1965 menghasilkan beberapa keputusan, antara lain peninjauan kesatuan yang ada dan tambahan Pasukan Pengamanan Pangkalan (P-3) AURI dari Mayor Udara Sujono.

Rapat 15 September 1965 membahas kesatuan-kesatuan yang dapat diikutsertakan dalam gerakan, yaitu Batalion Tjakrabirawa pimpinan Letkol Untung, Batalyon Brigif I Kodam V/Jaya pimpinan Mayor A. Sigit dan Pasukan P3AU pimpinan Mayor udara Sujono. Di samping itu Syam menyampaikan rencana kehadiran Batalyon 454 Para/Diponegoro dari Jawa tengah pimpinan Mayor Sukirno dan batalyon 530 Para/Brawijaya dari Jawa Timur pimpinan Mayor Bambang Supeno yang akan membantu gerakan.

Rapat 19 September 1965 membahas masalah organisasi gerakan dengan susunannya, yakni bidang politik dipimpin Syam Kamaruzaman, bidang militer dipimpin Letkol Untung dan Kolonel Latief, bidang observasi dipimpin Waluyo (anggota CC PKI). Khusus bidang militer dibagi dalam pasukan penggempur dengan nama Pasopati dipimimpin Lettu Dul Arief (Tjakrabirawa), pasukan teritorial dinamai Bima Sakti di bawah Kapten Suradi (Brigif I Kodam V/jaya), dan pasukan cadangan dinamai Gatotkaca dibawah Mayor Udara Gatot Sukrisno . Syam menyebutkan bahwa pimpinan seluruh gerakan adalah Letkol Untung. Penunjukkan ini didasarkan kedudukannya sebagai pengawal presiden yang cocok dengan tema gerakan yang dirancang yaitu “menyelamatkan Presiden Soekarno”. Pangkat letkol dinyatakan pangkat tertinggi dalam gerakan.

Rapat 22 September 1965 membahas penetuan sasaran masing-masing pasukan. Seperti, sasaran pasukan Pasopati yakni para jenderal (Dewan Jenderal), sasaran Bima Sakti yakni RRI, telekomunikasi, dan teritorial, sedang pasukan Gatotkaca bertugas mengkoordinir kegiatan di Lubang Buaya dan menghimpun tenaga cadangan. Selain itu, Syam menugaskan Letkol Untung menghubungi Yon 530 dan Yon 454 setelah batalyon-batalyon itu berada di Jakarta.

Rapat 24 September 1965 membahas, diantaranya persoalan tempat komando bagi pimpinan gerakan dan penentuan daerah pemundurannya (Kompleks Halim dan daerah Pondok Gede). Tempat komando ditentukan di Gedung P.N. Areal Survey, Penas, Jakarta Timur yang di sebut Central Komando (Cenko). Nyono (anggota CC PKI) mendapat tuga membentuk sektor, seperti Sektor Kebayoran Baru, kebayoran lama, mampang Prapatan, Pasar Manggis, Senayan, dll.

Rapat 26 September 1965 membahas laporan Mayor Udara Sujono tentang persiapan Cenko di Gedung Penas dengan persiapan daerah pemunduran di Halim dan Pondok Gede. Pada pertemuan ini dilaksanakan pembentukan sektor-sektor dan juga diputuskan untuk mengadakan pemeriksaan menyeluruh rencana pelaksanaan gerakan.

Rapat 29 September 1965 menghasilkan keputusan-keputusan final pelaksanaan gerakan dan dilakukan pengecekan organisasi gerakan militer, tenaga cadangan, serta pasukan Yon 454 dan Yon 530 yang telah berada di Jakarta sejak 25 September 1965. Selain itu ditentukan sasaran gerakan, tempat pengamanan setelah diambil tindakan, penetuan hari H dan jam D bagi pelaksanaan gerakan, yakni tanggal 30 September 1965 sesudah tengah malam. Nama gerakan ditentukan oleh Ketua CC PKI D.N. Aidit yaitu Gerakan Tiga Puluh September (G. 30 S) dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan. Pada saat itu, Syam menyatakan akan membentuk Dewan Revolusi sebagai rencana jangka pendek dan dalam jangka panjang menuju pembentukan pemerintahan yang dikuasai kaum Komunis seutuhnya. Sesuai penjelasan Syam, gerakan ini akan melahirkan “Dewam Revolusi” dengan mendemisionerkan Kabinet Dwikora dan Letkol Untung ditunjuk sebagai ketuanya. Selanjutnya semua komando gerakan sudah harus berada di Cenko I pada pukul 23.00 pada 30 September 1965 (Aminudin Kasdi dan G. Ambar Wulan, 2005: 49-53).

Selama bulan September itu Syam melakukan pertemuan-pertemuan pula dengan tokoh-tokoh Biro Chusus Daerah. Seperti, pertemuannya dengan pimpinan Biro Chusus Jakarta, yakni Endro Sulistyo, Syam mengingatkan untuk memantabkan group-group di kalangan militer-polisi. Dengan pimpinan Biro Chusus Jawa Barat Harjana, alias Lie Tung Tjong, Syam memerintahkan untuk memantau terus menerus pengumuman-pengumuman melalui RRI. Sedangkan Biro Chusus Jawa Timur pimpinan Roestomo dan Biro Chusus Jawa Tengah melaporkan pada Syam bahwa mereka telah membina para anggota ABRI yang ikut defile pada HUT ABRI 5 Oktober 1965 di Jakarta. Bagi para pimpinan Biro Chusus di Sumatera Barat dan Utara, yakni Amir diingatkan oleh Syam untuk mendengarkan siaran RRI sebagai patokan bertindak.

Rancangan Biro Chusus ini dilakukan secara under cover, dalam hal ini hanya Aidit dan Syam yang merencanakan penyelenggaraan rapat-rapat di bulan September 1965, baik di pusat maupun di daerah yang kemudian dikomunikasikan secara amat terbatas dan, selanjutnya para perwira yang diperankan untuk bertindak melaksanakan operasinya di lapangan. Adapun, gerakan ini memiliki dua target, yaitu target militer dan dilanjutkan dengan target politik. Target militer bertujuan mengeliminasi pimpinan-pimpinan dalam angkatan bersenjata dan target politiknya, setelah operasi berhasil akan dibentuk Dewan Revolusi.

Dua pengumuman yang disiarkan melalui RRI merupakan hard fact yang mendukung pemahaman G. 30 S/1965 adalah sasaran antara menuju kudeta. Pengumuman pertama berlangsung pada 1 Oktober 1965 pukul 07.30 (pagi), RRI Pusat diduduki dan dipakasa menyiarkan berita Gerakan 30 September yang menyebutkan “.. adanya gerakan militer dalam tubuh AD yang dibantu pasukan-pasukan bersenjata lainnya di bawah pimpinan Letkol Untung….”. Pada tahap gerakan militer tersebut ditujukan untuk menciptakan suatu alibi bahwa gerakan ini seolah-olah murni gerakan dalam tubuh Angkatan Darat (AD).

Pengumuman kedua yang disiarkan melalui RRI ini berlangsung pada pukul 14.00 (siang) dari bagian penerangan Gerakan 30 September, yakni lahirnya Dekrit No. 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia sebagai sumber dari segala kekuasaan negara dan menyatakan Kabinet Dwikora dalam status demisioner hingga terbentuknya kabinet baru yang dilaksanakan oleh Dewan revolusi Indonesia yang akan dibentuk dari pusat hingga daerah-daerah. Dengan demikian Dekrit ini telah menunjukkan bahwa G. 30 S 1965 adalah gerakan politik yang ditujukan bagi main goal PKI dalam merebut kekuasaan guna membangun pemerintahan yang belandaskan pada idiologi Komunis.

4. Penutup: Tidak Ada Tempat Komunisme di Bumi Pancasila

Mengapa kita menentang Komunisme? Pertanyaan ini mengandung suatu posisi bahwa dalam ajaran Komunis terdapat pokok-pokok pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa, PKI menjadi organisasi terlarang, bukan saja dalam sejarahnya telah melakukan dua kali pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia seperti yang terjadi pada 1948 dan 1965, tetapi juga karena ajaran Komunisme yang menjadi landasan pemikiran serta pembenaran kegiatan politik PKI.

Perbedaan mendasar antara Pancasila dan Komunisme tidak hanya terletak pada Sila pertama saja, tetapi juga dengan sila-sila lainnya sebagai suatu keseluruhan wawasan. Perbedaan ini dapat dijelaskan bahwa komunisme adalah idiologi totaliter yang tidak mengakui demokrasi. Dalam realitanya, partai-partai Komunis selalu melakukan perebutan kekuasaan dan tidak pernah mengijinkan diadakan pemilihan umum secara bebas. Sebagai idiologi totaliter, Komunisme berorientasikan pada materialisme. Pancasila adalah idiologi terbuka yang terbuka pada demokratisasi dan kemanusiaan.

Selain itu, gambaran umum masyarakat yang dicita-citakan menurut idiologi Komunis tidak bercorak nasional dan tidak bertanah air. Oleh karena itu, satu-satunya faktor yang dapat memberikan jalan untuk membangkitkan semangat yakni dengan menggalang persatuan diantara mereka yang mempunyai nasib sama. Dengan demikian, revolusi Komunis adalah revolusi dunia, artinya tidak dibatasi oleh kesadaran apapun. Demikian pula masyarakat yang merupakan hasil revolusi dunia itu adalah masyarakat Komunis dunia pula. Pokok-pokok Komunis yang menunjukkan gambaran utopis inilah yang pada hakekatnya ditentang oleh pancasila. Dengan mengakui azas kemanusiaan yang adil dan beradab, secara tegas Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme adalah azas yang fundamental.

Pada akhirnya, perbedaan-perbedaan mendasar tersebut mempertegas bahwa Komunisme tidak memiliki tempat di bumi pertiwi ini. Menegakkan dan mengamalkan pancasila adalah kebutuhan mendesak di tengah upaya-upaya dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mereduksi dan menjauhkan idiologi tersebut dari kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini dan di masa depan. Oleh karena itu, tetap “Katakan Tidak Pada Komunisme” di bumi Indonesia tercinta ini.