POLITIK LUAR NEGERI YANG BEBAS – AKTIP [1]
Jakarta, Berita Yudha
Presiden Soeharto ketika melantik lima orang Duta Besar RI yang baru untuk Inggeris, Malaysia, Suriah, Tanzania dan Denmark/Norwegia hari Sabtu yl. menegaskan, politik luar negeri yang bebas aktip dan diabdikan kepada kepentingan nasional tampak semakin cocok dengan perkembangan dunia pada masa kini dimana jalin menjalinnya hubungan antar bangsa telah tercapai sedemikian eratnya, sehingga keselamatan bangsa yang satu menjadi bagian dari keselamatan bangsa yang lain.
Kita telah sama mengetahui, bahwa sejak Pemerintahan Orde Barn di bawah Presiden Soeharto, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktip dikembalikan pada rel yang seharusnya. Artinya, kita benar2 melaksanakan politik luar negeri itu secara murni dan konsekwen.
Kita tidak mengenal politik poros-porosan apalagi menunjukkan tendensi condong pada sesuatu blok. Dan pelakasanaan itujelas2 untuk diabdikan pada kepentingan pembangunan nasional. Politik luar negeri demikian itu secara pasti telah menempatkan Indonesia dalam deretan negara2 yang diperhitungkan dalam setiap perkembangan politik international.
Indonesia dikenal sebagai negara yang gigih menentang setiap bentuk penjajahan dan campur tangan apalagi intervensi sesuatu negara terhadap negara lain. Sikap tegas kita terhadap perjuangan Rakyat Arab dan Afrika serta sikap konsekwen kita terhadap politik kulit-putih di Afsel, merupakan bukti yang paling mudah dilihat. Kita tidak melihat adanya manfaat pakta2 pertahanan, karena ketahanan nasional haruslah diciptakan dan dijamin oleh negara yang bersangkutan, bukan oleh negara lain yang lebih besar dan lebih kuat.
Indonesia juga menolak bantuan sesuatu negara kepada negara lain didasarkan atas syarat2 politis, karena itu Indonesia hanya mau menerima bantuan ekonomi yang tanpa syarat apa2, kecuali atas dasar saling membantu, persahabatan dan saling menghormati. Dalam kaitan dengan ASEAN secara gamblang dapat terlihat, bahwa kelima negara2 anggautanya mendirikan perserikatan bangsa2 di Asia Tenggara atas dasar ingin bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat2nya melalui usaha2 pembangunan ekonomi.
Politik luar negeri sebagaimana yang dianut Indonesia itu tampaknya mendapat perhatian dan menarik sementara negara lain, di samping penghargaan2 yang diberikan oleh berbagai negara lain, khususnya negara2 di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dan sebagaimana dikemukakan Presiden di atas, politik luar negeri itu sudah tampak semakin cocok bagi kita. Artinya, keluar hubungan Indonesia dengan negara2 lain berjalan baik, penuh saling pengertian dan saling harga-menghargai. Ke dalam memperkuat kondisi2 yang membuat pembangunan nasional kita dapat berjalan lancar.
Tetapi di lain fihak kita sependapat dengan Presiden, bahwa politik luar negeri yang bebas aktip serta diabdikan bagi kepentingan nasional itu, tidak selamanya mudah untuk ditempuh. Hal itu dapat kita pahami karena tentu saja ada sementara negara, terutama negara2 yang tergolong negara besar dan kuat, mempunyai kepentingan politik sendiri2 dalam percaturan dunia ini dan Indonesia tentulah mau tidak mau masuk dalam percaturan ini. Usaha untuk terhindar dari terseretnya Indonesia ke dalam salah satu kepentingan politik itu, antara lain adalah usaha-yang hams kita lakukan dengan perjuangan yang gigih.
Kita dengan sendirinya menghormati dan menghargai politik luar negeri negara2 lain, di samping tentunya kita juga ingin agar politik luar negeri kita dihormati negara lain, karena pada dasarnya politik luar negeri itu hamslah diabdikan pada kepentingan nasional. Garis politik luar negeri itulah yang diambil Indonesia selama inidan untuk masa2 mendatang, sesuai dengan apa yang menjadi kepentingannya Rakyat Indonesia. (DTS)
Sumber: BERITA YUDHA (27/02/1978)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 622-624.