PRESIDEN 3 JAM DENGAN MENTERI, PANGLIMA DAN GUBERNUR, KENDALIKAN DAN HADAPI SECARA TEPAT KEGIATAN AKHIR-AKHIR INI [1]
Jakarta, Kompas
Presiden Soeharto Jumat kemarin menyatakan, kegiatan sekelompok kecil masyarakat akhir-akhir iniharus segera dikendalikan dan dihadapi secara tepat, sebab
jika tidak akan dapat menjurus pada kegiatan atau gerakan-gerakan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya Sidang Umum MPR.
Ia mengingatkan itu dalam pertemuan selama tiga jam lebih di Bina Graha, mulai jam 8 pagi sampai 11 siang lebih dengan sejumlah menteri dan pejabat teras ABRI.
Mensesneg Sudharmono yang mengumumkan hasil pertemuan meminta kepada para wartawan untuk tidak mengajukan sesuatu pertanyaan apapun kepadanya.
“Maaf, kali ini tidak ada pertanyaan,” katanya ia hanya membacakan hasil pertemuan itu dari naskah yang telah disiapkannya.
Hadir dalam pertemuan itu Mendagri Amirmachmud, Menteri Ekuin Prof. Widjojo Nitisastro, Menteri Nakertranskop/Menteri Pertanian a.l. prof. Soebroto, Menteri P dan K Dr. Sjarif Thajeb Mensesneg Sudharmono, Wapangab Jenderal Surono, Kas Kopkamtib Laksamana Soedomo., Kepala BAKIN Letjen Yoga Sugama, para Pangkowilhan I, II, II dan IV, para Pangdam V, VI, VII, VIII dan XVI dan para gubernur DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Bali serta Ditjen Sospol Depdagri.
Menurut Mensesneg Presiden Soeharto minta para pejabat dibidang masingmasing dandaerah masing-masing agar waspada dan siap siaga. terutama menghadapi adanya kegiatan kelompok kecil masyarakat akhir-akhir ini tersebut.
Dalam pertemuan yang menurut Mensesneg membahas situasi keamanan, politik dan ekonomi secara nasional dewasa ini. Presiden sekali lagi menekankan betapa pentingnya sidang Umum MPR yang akan datang itu sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi dankehidupan konstitusionil kita serta sebagai salah satu mata rantai penegakan UUD 45 dan Pancasila yang menjadi landasan dan cita-cita Orde Baru.
Dengan berlangsung dan suksesnya Sidang Umum MPR yang akan datang itu dimana MPR akan menilai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan mandatnya dimana MPR akan menetapkan GBHN ketetapan-ketetapan MPR lainnya memilih Presiden dan wakilnya Presiden, maka semuanya itu akan menjadi landasan tradisi kehidupan konstitusi dan juga akan menjadi landasan untuk membudayakan kehidupan konstitusionil dan kenegaraan berdasarkan Pancasila menurut Mensesneg.
Prihatin
Mensesneg Sudharmono menambahkan dalam pertemuan itu Menteri Dalam Negeri para Pangkowilhan dan para gubernur telah melaporkan dan menyampaikan pandangan-pandangan mengenai keadaan umum didaerah masing-masing.
Dalam pandangan-pandangan itu dapat disimpulkan bahwa keadaan keamanan pada umumnya tetap terkendali, namun dengan mengikuti perkembangan keadaan akhir-akhir ini, khususnya dibeberapa kota bear di Jawa mereka menyatakan keprihatinannya dan mereka akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin agar keadaan daerah masing-masing tetap tentram dan tertib. Sehingga jalannya Sidang Umum MPR yang akan datang yang dewasa ini bahan-bahan sidangnya sedang dalam taraf persiapan oleh badan Pekerja MPR dapat berjalan lancar dan berhasil.
“Bapak Presiden memberi petunjuk agar segala langkah yang akan diambil itu terkordinasi dan terintegrasi antara Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga memberikan kemanfaatan dan ketentraman bagi rakyat banyak”. demikian penutup keterangan Mensesneg Sudharmono.
Pertemuan Presiden dengan para pejabat teras tersebut menurut keterangan bukanlah mendadak tapi telah direncanakan sejak beberapa waktu berselang. Begitu pertemuan rampung dan para pejabat meninggalkan ruang kerja Presiden, merekapun dirubung wartawan, tapi tidak ada yang bersedia memberi keterangan. Mereka semua menunjuk keterangan akan diberikan Menpen a.i/Mensesneg Sudharmono. (DTS)
Sumber: KOMPAS (12/11/1977)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 418-419.