PRESIDEN ADAKAN INPRES BARU UNTUK PENINGKATAN JALAN
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto menetapkan pengadaan sebuah dana Inpres baru khusus untuk meningkatkan jalan2 yang dipilih yang dianggap akan besar manfaatnya untuk perkembangan suatu daerah kritis misalnya pada jalan2 kabupaten.
Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Purnomosidi Hadjisarosa dalam inspeksi tehnisnya di propinsi Aceh Selasa dan Rabu.
Kebijaksanaan Presiden itu, kata Menteri, dalam usaha memperbanyak panjang jalan yang dapat dilewati mengingat pentingnya peranan jalan, serta sesuai pula dengan azas pemerataan Pelita III.
Untuk pelaksanaan itu Presiden memberi petunjuk agar Departemen PU menyediakan alat2 besar yang diperlukan.
Menteri Purnomosidi mengatakan, ia menyadari bahwa masih ada Bupati2 yang berpendapat yang kalau jalan tidak diaspal maka itu sama saja dengan bukan jalan.
"Pokoknya sekarang sesuai dengan dana yang ada kita terus membangun jalan di daerah2. Janganlah khawatir kepada apa yang disebut jalan yang asal dapat lewat saja dulu, sebab itu dalam pengertian tehnis adalah jalan yang juga licin, bukan jalan yang masih dalam keadaan berkrikil saja. Nanti kalau sempat jalan itu juga akan terus ditingkatkan"
Menteri PU menambahkan, kalau jalan beraspal rusak maka harus dibetulkan dengan aspal kembali, yang berarti minta biaya yang banyak.
Jalan Negara
Menteri PU mengemukakan bahwa jalan negara dan propinsi ada sepanjang 35.000 km, pada awal Pelita I yang bisa dilewati hanya 40 persen saja.
Semula dirancangkan pada akhir Pelita ll dapat ditingkatkan menjadi 90 persen jalan yang dapat dilewati atau 10 persen (3500 km) saja yang tak dapat dilewati.
Namun kenyataannya sasaran itu tak tercapai, sebab masih ada 8000 km yang belurn dapat dilewati.
Dalam Pelita III ini sesuai dengan azas pemerataan pemerintah berusaha meningkatkan jalan secara merata diseluruh tanah air.
Dalam menuju terwujudnya pemerataan ini Menteri Purnomosidi menunjukkan pula, bahwa ia terpaksa menurunkan biaya pembangunan jalan Trans Sumatera, dengan mengutamakan kekuatan jalannya, tapi agak mengurangi kenikmatan.
Ia menunjukkan, pembangunanjalan Trans Sumatera pada seksi Sawah Tambang – Muaro Bungo dulu menelan biaya Rp 150 juta/km, kemudian seksi Sawah Tambang-Padang (hampir selesai) diturunkan jadi Rp 40 juta/km, sedang pada seksi yang akan ditenderkan turun lagi jadi Rp 25 juta/km saja, yaitu pada seksi Jambi – Muaro Bungo.
Dipihak lain Menteri PU mengemukakan, pembangunan jalan seperti Jagorawi misalnya memang mahal, tapi itu merupakan jalan tol (toll road) yang biaya pembangunannya ditanggung oleh pemakai jalan, sebab jalan tersebut terletak di daerah yang pemakaijalan mampu membiayai pembangunan jalan.
Di daerah-daerah yang pemakai jalan belum mampu membayar jalan maka pemerintah yang membangun.
Berbicara tentang kebijaksanaan dalam pemerataan pembangunan di daerahÂdaerah Menteri PU mengemukakan juga :
"Saya terpaksa menunda dulu pembangunan waduk Jatigede di Jawa Barat sebab itu memakan biaya ber-milyar2. Pemerintah kini memilih pembangunan proyek2 irigasi sedang-kecil, yang biayanya tak begitu mahal tapi dapat diadakan secara merata di semua daerah. (DTS)
…
Jakarta, Antara
Sumber: ANTARA (13/04/1983)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 481-483.