PRESIDEN: AKAN DIDORONG MENINGKATNYA PERANAN MPR

 

 

Jakarta, Kompas

Presiden mengemukakan, akan mendorong meningkatnya peranan MPR sebagai lembaga tertinggi negara di masa mendatang. Peningkatan peran itu akan ditunjukkan dalam penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di masa mendatang bahan-bahan yang dikumpulkan untuk GBHN oleh Presiden lewat Wanhankamnas (Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional) akan. disampaikan kepada Orsospol (organisasi sosial politik), dan mereka inilah yang akan menyampaikan bahan-bahan GBHN itu kepada wakil-wakil mereka di MPR.

Keinginan Presiden tersebut disampaikan kepada wartawan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr. Watik Pratiknyo seusai bertemu Kepala Negara di Bina Graha, Jakarta, hari Selasa kemarin (10/3). Para pengurus PP Muhammadiyah yang bertemu Presiden kemarin selain Watik Pratiknyo ialah KH Ahmad Basir (Ketua PP), Prof Dr. H. Ismail Suny SH MCL (Wakil Ketua), Dr. Anlin Rais (Wakil Ketua), H. Ramli Thaha SH (Sekretaris) , Prodjokusumo (Bendahara), Drs. Sutrisno Muhdan (Kedua Bidang Pendidikan) dan KH. AR. Fachruddin (Pembantu Umwn).

Sebelumnya di tempat yang sama Presiden juga menerima PP Syarikat Islam/Lajnah Tanjidziyah yang dipimpin ketua umumnya, H Taufiq R Tjokroaminoto.

Selama ini dalam mekanisme penyusunan GBHN , Presiden melalui Wanhankarnnas menghimpun bahan-bahan dari masyarakat dan kemudian diserahkan kepada MPR.

Jadi Presiden menegaskan, demikian kata Watik, bahan bahan yang selama ini dikumpulkan melalui Wahankatnnas akan disampaikan kepada Orsospol, dan mereka inilah nanti yang menyampaikan kepada wakilnya di MPR.

Jadi dengan mekanisme inimaka peran MPR akan semakin meningkat. Apalagi menurut rencana Presiden akan menyerahkan ini bulan Oktober 1992, saat pelantikan anggota MPR. Dengan ada waktu lima sampai enam bulan sampai SU MPR 1993, sehingga cukup waktu untuk Badan Pekerja mengolah masukan dari Orsospol tersebut, tutur Kepala Negara.

Menurut Presiden, mekanisme yang berjalan selama ini, berlatar belakang keadaan saat awal Orde Baru di mana MPRS memang belum mampu melaksanakan tugasnya sehingga menugaskan Presiden untuk melaksanakan pembangunan nasional, dan berdasarkan itu Presiden kemudian membuat satu tradisi.

Tradisi ini, lanjut Presiden, di masa periode mendatang mudah-mudahan tidak akan dijalankan lagi. “Bahan-bahan GBHN tersebut akan disampaikan. kepada ormas kekuatan politik yang nanti akan menyalurkan aspirasinya melalui fraksi-fraksi di MPR untuk penyusunan GBHN.”

Menurut Ismail Suny, yang mengaku telah membantu Wanhankarnnas dalam menghimpun bahan-bahan GBHN sejak tahun 1980 hingga sekarang, dalam mekanisme yang dulu sebenarnya fraksi-fraksijuga memperoleh kesempatan untuk membicarakannya dalam Badan Pekerja. Tapi dalam mekanisme baru penyampaikan GBHN nanti, Presiden ketika melakukan pelantikan anggota MPR nanti juga menyampaikan GBHN kepada partai-partai, Golkar, Orsospol. “Jadi walau sudah disiapkan oleh Presiden seperti biasa untuk MPR, tetapi akan disampaikan lebih dulu kepada Orsospol pada 1 Oktober, saat pelantikan ,”ujarnya.

“Sebab mekanisme pembicaraan di Badan Pekerja memang sudah ada. Jadi sekarang ditambah mekanisme baru Orsospol juga menerima bahan yang sudah dibuat itu. Orsospol tidak terikat, boleh memperbarui ,mengubah dan lainnya,” lanjut Suny.

 

Mencalonkan Presiden

Dalam pertemuan dengan Kepala Negara, baik PP Muhammadiyah maupun PP Syarikat Islam menyampaikan keinginan mereka untuk mencalonkan kembali Presiden Soeharto untuk masa jabatan sebagai Presiden mendatang ini.

Sebelum menyampaikan keinginannya untuk mencalonkan kembali Presiden Soeharto. PP Muhamrnadiyah rnelalui Dr. Watik menyatakan, “dalam masalah kepemirnpinan nasional seluruh keluarga besar Muhammadiyah menghendaki agar kepemimpinan yang sudah teruji sejak kelahiran Orde Baru dapat terus melanjutkan proses pembangunan nasional, dan hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi demokrasi di Indonesia.

Jadi saran Muhamrnadiyah, kata Ismail Suny, sesuai dengan praktek yang dilakukan sejak awal Orba hingga kini, orang yang sudah teruji, itulah calon. Tapi walaupun Muharnmadiyah punya harapan, tetapi yang menentukan tetap MPR.

“Harapan Muhammadiyah, agar orang yang telah teruji memimpin negara ini sebagai calon, kalau Saudara tanya lagi… ya Pak Harto, itu kan yang telah tersirat,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Syarikat Islam ST Ali Hamzah mengatakan dalam pertemuan dengan Kepala Negara telah disampaikan dukungan kaum SI terhadap pencalonan kembali Haji Mohammad Soeharto untuk menjadi Presiden!Mandataris MPR masa jabatan 1993-1998. “Hal ini telah disampaikan kepada Presiden dan akan disampaikan kepada seluruh fraksi yang ada, juga kepada Orsospol dan Golkar,” ujarnya. Menanggapi permintaan ini, kata Ali Hamzah, Presiden menyarankan agar SI menyampaikannya kepada MPR karena merekalah yang menentukan.

Wakil Presiden, kemarin juga dipertanyakan mengapa Muhammadiyah tidak mencalonkan Wakil Presiden. Ismail Suny mengatakan, sudah ada empat wakil Presiden dalam pemerintahan di bawah Presiden Soeharto.“Jadi secara konvensional bisa disebut,tidak ada orangjadi Wakil Presiden dua kali….boleh saja Pak Dhannono (Wapres Sudharmono) dipilih dua kali, boleh saja, tidak ada larangan,” kata Ismail Suny.

Kemarin PP Muhammadiyah bertemu Presiden dalam rangka bersilaturahmi dan melaporkan hasil-hasil Sidang Tanwir 1992 yang hasilnya antara lain berkaitan dengan mensukseskan pemilu untuk selanjutnya menghadapi SU MPR 1993.

Dalam pertemuan SI dengan Presiden juga dibicarakan masalah agama, dakwah, kesejahteraan rakyat, koperasi, ketenagakerjaan dan lainnya.

 

 

Sumber : KOMPAS (11/03/1992)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 97-99.