PRESIDEN AKAN MERESMIKAN SEJUMLAH PROYEK DIKALBAR [1]
Jakarta, Suara Karya
Presiden Soeharto akan meresmikan sejumlah proyek di Kalimantan Barat, Sabtu (30/5) mendatang. Hal ini dikemukakan Gubernur Kalimantan Barat Pardjoko Soetjokoesomo, seusai melaporkan peresmian proyek itu kepada Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta, Selasa kemarin.
Seperti dikemukakannya kepada wartawan di Pontianak sehari sebelurnnya, Gubernur Kalbar (Kalimantan Barat) di Bina Graha juga mengatakan, acara peresmian berbagai proyek itu akan dipusatkan di Entikong, Kabupaten Sanggau, yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur.
Proyek yang akan diresmikan itu antara lain, proyek peningkatan jalan raya Tanjung-Balai Karangan-Entikong batas Serawak Malaysia Timur sepanjang 94,8 km. Peningkatan jalan raya tersebut dengan konstruksi agregat kelas A dan B telah menelan biaya sekitar Rp 19,8milyar.
Menurut Gubernur Pardjoko, jalan raya itu merupakan satu-satunya jalan darat yang menghubungkan wilayah RI (Kalbar) dengan wilayah Malaysia (Serawak) .
Adanya jalan raya yang menghubungkan kedua wilayah negara yang bertetangga itu, diharapkan selain akan dapat mempererat hubungan antara kedua bangsa yang serumpun, juga diharapkan akan dapat memperlancar arus wisatawan dan perdagangan antar kedua negara. Pada tahap selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
Pabrik Minyak
Dalam kesempatan itu, Presiden Soeharto juga akan meresmikan proyek pembangunan pabrik minyak kelapa sawit di Ngabang, Kabupaten Pontianak dan di Parindu Kabupaten Sanggau serta Rumah Sakit di Parindu.
Pabrik minyak kelapa sawit di Ngabang berkapasitas 30 ton tandan buah segar perjam. Kebun kelapa sawit di Ngabang dan sekitarya sekarang ini seluas 3.500 ha kebun inti, dan 8.000 ha kebun plasma/PIR. Sedang pabrik di Parindu, berkapasitas 30 ton tandan buah segar per jam untuk mengolah hasil kebun kelapa dan 5.000 ha kebun plasma/PIR. Kedua pabrik tersebut dibangun dengan biaya Rp 15,5milyar.
Sementara itu, Proyek Rumah Sakit di Parindu merupakan rumah sakit modem yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Rumah sakit ini selain melayani para karyawan PTP VII, juga melayani masyarakat umum. Rumah Sakit ini dibangun dengan biaya Rp 4,4 milyar.
Menurut Gubernur pada kesempatan itu Presiden juga akan menyerahkan sertifikat kepada petani plasma, transmigran, sertifikat Prona serta sertifikat wakaf. Penyerahan itu sekaligus akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sertifikat tersebut jumlahnya mencapai 14.800 yang diselesaikan dalam waktu setahun. Setelah itu Presiden juga akan mengadakan temu wicara dengan para petani plasma dan transmigran.
Gerbang Entikong
Gubernur mengatakan dampak dengan dibukanya gerbang Entikong ini bagi kegiatan sosial budaya akan semakin meningkat, karena hubungan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan itu masih dalam satu keluarga yakni suku Than.
“Sejak dibukanya pintu gerbang perbatasan ini, hubungan perdagangan meningkat sampai hingga 75 persen antara masyarakat di seberang perbatasan yang masuk kewilayah Indonesia membeli barang-barang seperti garmen, rokok dan ban mobil karena harganya lebih murah, “kata Pardjoko,
Menurut Pardjoko, setiap pelintas batas dari wilayah Indonesia yang akan memasuki Malaysia Timur harus memiliki paspor dan dikenakan biaya fiskal Rp 50.000. Namun bagi mereka yang tinggal persis di perbatasan masih bisa menggunakan pas lintas batas tidak perlu lagi memiIiki paspor dan bebas dari kewajiban membayar fiskal.
Ditanya apakah setelah dibukanya pintu gerbang, masih ada orang-orang yang masuk ke wilayah Malaysia melalui “jalan tikus”, Pardjoko mengatakan, sekarang sedang direncanakan untuk membangun lagi gerbang di sepanjang perbatasan menuju Kuching. “Jalan tersebut sudah mulai diaspal,dan akan lebih dekat menuju Kuching sekitar satu jam, sedangkan kalau dari Entikong memerlukan waktu sekitar 2,5jam.” (S-05/KH-3)
Sumber: SUARAKARYA(27/05/1992)
___________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 530-531.