PRESIDEN: BANTUAN CGI TUNTUT TANGGUNG JAWAB LEBIH BESAR[1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto mengatakan bantuan Kelompok Konsultasi untuk Indonesia (CGI) 5,1 miliar dolar AS selain mencerminkan kepercayaan juga menuntut tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaannya.
Tanggapan Kepala Negara itu disampaikan kepada Menkeu Mar’ie Muhammad di Istana Merdeka, Kamis setelah mendengar laporan tentang sidang CGI di Paris tanggal29-30 Juni. CGI dibentuk tahun 1992 untuk menggantikan peranan IGGI.
Seusai menemui Kepala Negara, Mar ‘ie mengatakan kepada pers bahwa bantuan 5,1 miliar dolar AS itu naik 3,2 persen dibanding bantuan CGI yang disetujui pada sidang pertama tahun 1992 sebesar 4,9 miliar dolar AS.
CGI terdiri atas 18 negara dan 10 lembaga keuangan internasional. Pada sidang kedua ini ada dua negara yang belum menyampaikan komitmen pinjaman mereka bagi Indonesia yaitu Italia serta Swedia. Namun sebaliknya ada beberapa negara yang pada tahun 1992 tidak memberikan bantuan ternyata tahun 1993 menjanjikan bantuan yaitu Kanada 30,5 juta dolar AS serta Spanyol 100 juta dolar AS.
Menkeu yang didampingi Wakil Ketua Bappenas Rahardi Ramelan mengatakan peningkatan bantuan CGI ini mencerminkan kepercayaan mereka terhadap perekonomian Indonesia termasuk pengelolaan utang luar negerinya.
“Jika pinjaman itu dikelola secara baik maka tingkat pengembalian pinjaman(repayment capacity) akan semakin baik pula,” katanya.
Turunnya Fast Disbursing
Untuk tahun 1993/94, pada pinjaman 5,1 miliar dolar AS ini tercakup pinjaman yang segera dapat dicairkan/fast disbursing sebanyak 300 juta dolar AS dari Jepang dan 25 juta dolar AS dari AS.
Mar’ie mengatakan jika dibandingkan dengan pinjaman fast disbursing tahun 1992/93 sebesar satu miliar dolar AS memang terlihat penurunan cukup tajam.
Namun ia mengatakan penurunan ini sebenarnya sudah bisa diperkirakan karena pada sidang CGI pertama 1992, para donor telah memberikan persyaratan bagi penurunan secara bertahap bahkan penghapusan. Menurut Mar ‘ie, penghapusan atau pengurangan itu terjadi karena para donor berpendapat kemampuan ekonomi Indonesia sudah semakin membaik.
” Masih diberikannya pinjaman fa st disbursing ini juga mencerminkan bahwa mereka tetap mempercayai pengelolaan ekonomi Indonesia yang konsisten dan berkelanjutan. Ia mengatakan pinjaman fast disbursing ini bisa dicairkan tanpa menunggu kemajuan proyek yang dibiayainya dan juga dapat dirupiahkan.
70 Miliar dolar AS
Ketika ditanya tentang pinjaman Indonesia, Mar ‘ie menjelaskan khusus pinjaman pemerintah sampai dengan 31 Maret 1993 mencapai 50,887 miliar dolar AS. Sementara itu pinjaman swasta hingga akhir 1992mencapai 20miliar sehingga totalnya sekitar 70,8 miliar dolar AS.
Ia mengemukakan DSR (debt service ratio yang mencerminkan perbandingan basil ekspor dengan kewajiban membayar utang) untuk pemerintah adalah 20 persen dan sepuluh persen untuk sektor swasta.
Sementara itu, Wakil Ketua Bappenas Rahardi Ramelan menjelaskan pinjaman ini untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor seperti pertanian, pengairan, pertambangan dan energi, perhubungan dan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, iptek, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Rahardi Ramelan menyebutkan perbaikan kernbali daerah Flores yang terkena gempa, 13 Desember 1992 akan mendapat prioritas.
Ia menjelaskan pula pinjaman CGI ini akan dipakai untuk membiayai listrik pedesaan, pembangunan Iapangan terbang di kawasan Indonesia timur, pengembangan guru sekolah menengah, sanitasi dan air min urn untuk penduduk berpenghasilan rendah. Dana 5,1 miliar dolar AS ini juga untuk membangun pelabuhan perikanan di Jakarta, pengembangan pertanian di Irian Jaya, pengembangan rumah sakit rehabilitasi Soeharto. (T/ EU02/EU-09/1/07/9313:49)
Sumber: ANTARA(Ol/07/1993)
____________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 527-529.