PRESIDEN DAN KWI: PRIHATIN SOAL TIMTIM[1]

Jakarta, Kompas

KWI sependapat dengan Presiden yang merasa prihatin atas berbagai peristiwa di Timtim. Untuk itu, Presiden minta masalah ini tidak dibesar-besarkan. Sambil berupaya demikian, menumt Kepala Negara, harus diupayakan cara bagaimana agar masyarakat Timtim tidak mudah curiga terhadap warga negara Indonesia bukan asal Timtim.

Harapan Presiden itu disampaikan ketika menerima pimpinan Konperensi Wali gereja Indonesia (KWI) di Istana Merdeka, Jakarta, hari Selasa (26/9). Dengan dipimpin Julius Kardinal Darmoatmodjo SJ, pengurus KWI melaporkan rencana Sidang Agung KWI di Jakarta, tanggal 28 Oktober hingga 2 November ini.

Ketua KWI didampingi Sekjen Mgr Martinus D, Situmorang OFM Cap Sekretaris EksekutifKWI Mrg V Kartosiswoyo Pr yang sekaligus Ketua I Panitia Sidang Agung KWI serta Frans Seda dan Prof. Dr. Ir.PK Haryasudirja, penasihat Panitia Sidang Agung KWI, dan Dra. Ny. BK. Indarwahyanti Granitu, Ketua Panitia Pelaksana Sidang Agung KWI.

“Saya melihat ini masalah kompleks. Beliau juga melihat masalahnya tidak hanya menyangkut SARA. Tapi juga sosial. Presiden jelaskan baru saja ada rekrutmen calon pegawai. Banyak diantara warga Timtim tidak lulus. Ini juga menimbulkan keresahan,” ucap Kardinal.

Menurut Kepala Negara, karena jumlah peminat tidak sebanding dengan alokasi di tempat tersedia. Padahal, pemerintah sebenamya ingin menampung mereka sebanyak-banyaknya untuk antara lain dikirim ke propinsi lain sehingga dapat menambah pengalaman. Presiden Soeharto mengharapkan semua pihak tidak membesar-besarkan masalah Timor Timur (Timtim) sebab langkah tersebut hanya merugikan semua pihak, termasuk Gereja Katolik. Kepala Negara melihat pentingnya partisipasi Gereja Katolikuntuk turut menangani masalah-masalah sosial umat sekaligus warga Timtim.

Bukan Persoalan Gereja

Menurut Kardinal, sekarang iniada kecenderungan melihat persoalan di Timtim sebagai persoalan gereja Katolik. “Itu tidak benar. Itu masalah di daerah-daerah tertentu yang kebetulan mayoritas masyarakatnya Katolik. Tetapi masalah nasional dan bukan masalah Gereja Katolik” katanya. Kita semua harus menyelesaikannya. Masalah Timtim ini masalah nasional dan internasional. Justru karena itu, Paus sangat berhati-hati dalam bertindak secara formal,” kata Kardinal.

Menurut Kardinal, di dalam negeri masalah itu harus diselesaikan secara nasional. Itu bukan berarti peran gereja selama ini tidak ada Kardinal menjelaskan banyak susah dari pihak KWI untuk membantu menyelesaikan masalah Timtim. Pihak KWI pun, seperti dikatakan Kardinal, sering berhubungan dengan Uskup Belo dalam berbagai forum. Kardinal mengatakan, meskipun Keuskupan Agung Timtim belurn menjadi anggota KWI, KWI juga belurn banyak membantu pengiriman tenaga pastur, bruder dan suster untuk membantu kepentingan pastoral di Timtim. Maka hubungan dengan gereja di Timtim jauh lebih baik.

“Jadi hubungan secara non formal sudah lama ada dengan Uskup Belo, Uskup Belo sendiri sering mengirimkan calon pastomya, misalnya ke Flores, Malang, dan Kupang .Jadi, hubungan gereja sangat luwes sangat baik,”jelas Kardinal

Prihatin

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai sikap Gereja Katolik terhadap peristiwa di Timtim terakhir, Kardinal mengatakan, sudah saya beri komentar. “Kami prihatin terhadap kejadian itu dan mengharapkan jangan sampai terulang lagi. Karena kecuali merusak kerukunan agama, sebenarnya juga merusak Pancasila sendiri dan sebenarnya juga menohok keagungan agama yang mau dibela.”

“Asal sudah melampaui batas-batas hukum main hakim sendiri, melanggar batas kemanusiaan, Gereja memang tidak bisa menerima,” lanjut Kardinal mengenai kerusuhan di Timtim.

Salah Kutip

Menjawab pertanyaan Kardinal mengatakan KWI setuju dengan segala bentuk penyelesaian “yang penting adalah bagaimana keadaan bersama dengan Indonesia ini dirasakan menjadi paling baik untuk kesemuanya, bukan hanya untuk Timtim saja,” katanya. Frans Seda (penasihat Panitia Sidang Agung KWI), menyatakan Uskup Belo tidak menginginkan Timtim dijadikan kawasan khusus Katolik. “Itu salah kutip Belo sendiri tidak menginginkan Timtim menjadi daerah khusus untuk orang Katolik. Yang benar saja. Belo setuju, daerah khusus atau daerah otonom yang mempunyai latar belakang tertentu. Tetapi bukan daerah khusus untuk Katolik, Untuk apa orang Katolik dikandangin. Sejak kapan orang Katolik dikandangin,” kata Seda. Ditanya lagi apakah yakin bahwa wartawan salah kutip pernyataan Belo, Seda menyatakan yakin sekali. Belo, katanya, tidak begitu picik untuk bicara seperti itu. Seda malah mengaku telah berbicara dengan Belo. Sekretaris KWI Situmorang menambahkan. “Pak Frans mana bisa ngomong kalau belum bicara dengan Belo.”

Positif

Kardinal mengatakan, Presiden menilai Sidang Agung ini sangat positif “Karena dari satu pihak memang, agama bagaimanapun, itu penting menjadi motivasi hidup, meskipun sudah ada tatanan hidup, tatanan hukum. dan lain-lainnya,” kata Kardinal dan menegaskan agama menjadi penting untuk memotivasi dan menata moralitas hidup seseorang dalam rangka berbangsa dan bernegara Presiden, lanjut Kardinal, juga sangat mendukung upaya sidang dalam mengangkat masalah generasi muda dan keluarga. Terutama karena di tengah arus globalisasi sekarang ini, pengaruh agama sangat dibutuhkan demi kebaikan bersama. Untuk itu, menurut, Kardinal, Presiden pun berpesan, umat Katolik pun perlu semakin menyadari kemajemukan masyarakat Indonesia, yang tidak hanya dibidang agama, tetapi juga suku dan pandangan. “Maka juga perlu menanamkan semangat hidup yang tidak hanya tahu hak-haknya, tetapi juga yang tahu kewajiban sebagai warga negara, sudah ditata dalarn konsensus, yaitu kita mendasarkan diri pula Pancasila. Sernoga kemajemukan itu yang ada memang bisa diserasikan satu sama lain, dan Katolik akan mencoba hal itu.” tegas Kardinal.

Sumber: KOMPAS (27/09/ 1995)

______________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 275-278.