PRESIDEN: DEMOKRASI TANPA ATURAN HANYA HASILKAN ANARKI[1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto menegaskan, perbedaan pendapat di kalangan masyarakat merupakan hal yang sah, namun diingatkan jika demokrasi diterapkan tanpa aturan, maka yang terjadi adalah anarki.
“Keinginan politik apa pun sah diperjuangkan dengan cara-cara yang demokratis dan konstitusional, “tegas Presiden pada Rapat Paripuma DPR Masa persidangan I Tahun 1994-95, di Gedung MPR/DPR, Selasa.
Pada acara yang dipimpin Ketua MPR/DPR Wahono dan dihadiri Wapres Try Sutrisno serta para pejabat tinggi lainnya, Kepala Negara mengemukakan, perbedaan pendapat merupakan salah satu ciri demokrasi.
“Setiap pendapat -meskipun berbeda-harus kita hormati,sebagai bagian dari hak azasi manusia. Namun sebagai negara hukum, demokrasipun ada aturan aturannya,” kata Presiden.
Aturan-aturan itu ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang yang merupakan produk hukum sesuai dengan kehendak rakyat. “Tanpa aturan dan tanpa mematuhi aturan, maka yang terjadi adalah anarki, bukan demokrasi, “tegas Presiden kepada para wakil rakyat.
Kepada masyarakat, Kepala Negara mengemukakan karena bangsa ini bersifat majemuk dan sejarah pembangunan masih muda , maka bisa muncul kerawanan terutama terhadap unsur-unsur yang dapat membawa perpecahan.
“Keterbukaan tidak berarti bebas tanpa batas. Lebih-lebih bersifat permusuhan , mencipt akan suasana adu domba dan memaksakan pendirian secara tidak konstitusional ,” demikian Kepala Negara pada acara yang disebut “untuk membulatkan laporan kepada rakyat melalui Dewan tentang pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Repelita V”.
Stabilitas
Pada acara yang diadakan setiap tahun ini, Presiden Soeharto juga menyinggung masalah politik dengan mengemukakan bahwa sekalipun prioritas pembangunan adalah sektor ekonomi, pembangunan bidang politik tetap mendapat perhatian besar. “Prioritas pembangunan memang bidang ekonomi. Namun sejak awal, kita sadar bahwa tanpa dllkungan politik, maka pembangunan ekonomi tidak mungkin berhasil,” tegas Presiden.
Dukungan politik mensyaratkan dua hal, yaitu terciptanya stabilitas politik serta partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Presiden mengingatkan, stabilitas politik merupakan prasyarat bagi kelancaran pembangunan, tanpa di ganggu gejolak. Gejolak-gejolak politik akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memusatkan perhatian pada pembangunan. Gejolak politik tdak membawa rasa tentram dan aman yang amat di perlukan untuk memobilisasi segala sumber daya bagi pembangunan, “kata presiden pada acara yang juga dikaitkan dengan peringatan HUT ke -49 proklamasi RI.
Pemerintah, kata kepala negara, sangat menyadari sejak awal pembangunan bahwa pembangunan memerlukan partisipasi semua golongan, lapisan dan kalangan masyarakat. Ini berarti pembangunan memerlukan demokrasi. Pengalaman banyak negara menunjukan bahwa tanpa partisipasi yang penuh dan ikhlas dari masyarakat, tanpa demokrasi, kemajuan tidak dapat tercapai secara optimmal, ”kata presiden. Banyak kita. Membangun demokrasi lebih dari sekedar kebutuhan. Demokrasi merupakan amanat konstitusi. Para pendiri republik telah menunjukan kepada kita jalan demokrasi yang harus kita tempuh, ”kata kepala negara pula.
bukan paksaan
berkaitan dengan masalah demokrasi ini, presiden soeharto mengatakan hal itu amat berkaitan erat dengan stabilitas politik. “stabilitas politik yang kita kehendaki bukan yang terjadi karena paksaan atau karena tidak ada pilihan. Stabilitas politik adalah kepentingan kita semua. Stabilitas politik yang mantap merupakan hasil pelaksanaan demokrasi yang segar dan sehat. Stabilitas politik yang kukuh tercipta karena masyrakat luas mendukungnya,”kata presiden.
Kepala negara berkata pula “stabilitas politik tidak berarti mempertahankan nilai-nilai usang atau melanggengkan status quo”. Menurut presiden, yang diperluakn masyarakat bukanlah stabilitas politik yang statis melainkan yang dinamis. Ini membuka proses pembaharuan yang menghasilkan stabilitas politik yang makin kukuh lagi. Diingatkan bahwa sekalipun pembaharuan memungkinkan di terimanya berbagai gagasan dan nilai –nilai baru setelah di bahas secara terbuka dan mendalam, hal-hal baru yang tidak sesuai dengan jati dri dan hakekat kebangasaan haru di tolak secara tegas dan di jauhi. Kepala negara mengemukakan stabilitas nasional memerlukan suasana yang aman dan tertib dan dalam hal ini ABRI telah berperan cukup besar sebagai stabilisator dan dinamisator.. (T.EU02/B/PU08/RB1/16/08/94 00:42)
Sumber: ANTARA(16/08/1994)
________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 94-95.