PRESIDEN DI PEMUKIMAN NELAYAN: KALAU PANEN, BAYAR CICILAN

 

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto Sabtu kemarin meninjau ke pemukiman nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, dan Perumnas Setia Mekar, Bekasi, Jabar. Di dua lokasi yang dihuni masyarakat golongan ekonomi lemah itu, Kepala Negara berdialog langsung, terutama tentang kehidupan mereka sehari-hari.

Sambil betjalan kaki di pemukiman nelayan dengan sistem sewa beli itu, Presiden berkali-kali menegur sapa masyarakat setempat. Dialog yang berlangsung pun sifatnya spontan, seperti halnya peninjauan kali ini yang nyaris tanpa acara protokoler.Tapi justru dengan begitu kelihatan lebih jelas bagaimana kehidupan nelayan Muara Angke itu.

Kepada beberapa nelayan, Kepala Negara menanyakan kehidupan mereka setelah menghuni rumah dengan sistem sewa beli itu. Dibandingkan dengan ternpat tinggal semula, mereka menilai keadaan sekarang sudah lebih baik.

“Rumah saya dulu gubuk di Kali Baru. Sekarang bagus,” kata seorang di antaranya. Mereka menghuni rumah tipe 21 yang dibangun di atas tanah 60m2 Terdapat 540 pemukiman nelayan yang dibangun di Delta Muara Angke itu sejak tahun 1975. Tahap terakhir dibangun 203 rumah bertipe sama.

 

Penuhi Kewajiban

Rumah itu terdiri satu kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Sewanya sebulan sekitar Rp 9.000, dan dapat dibeli dengan cicilan sekitar 13 tahun . “Cita-cita kami, rumah ini mau diperluas pak,” ujar lainnya.

Mendengar ini, Kepala Negara berpesan agar memperluas rumah jangan sembarangan. Harus diingat bahwa tanah yang tersedia terbatas. “Jangan karena uangnya banyak, semaunya sendiri,” tambahnya.

Minat memperluas rumah di kalangan nelayan setempat rupanya memang menjadi idaman. Penghasilan mereka yang diakui sekitar Rp 100.000 sampai Rp 150.000 per bulan di musim angin barat, terasa sangat mencukupi untuk merenovasi.

Tapi Kepala Negara mengingatkan, sebelum keinginan memperluas rumah itu dilakukan, sebaiknya segala kewajiban dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya kewajiban membayar cicilan motor tempeI.“Kalau panen, lebih baik membayar juga untuk bulan berikutnya,” kata Kepala Negara.

Para nelayan mengakui, dengan adanya motorisasi dirasakan makin membantu, karena dengan alat bantu itu mereka dapat mencari ikan jauh ke tengah laut, sehingga hasil tangkapan lebih banyak. Daerah Muara Angke ini dikembangkan Pemda DKI Jakarta untuk pemukiman nelayan, sekaligus diintegrasikan dengan kegiatan di Pelabuhan Muara Baru. Selain itu, Muara Angke juga dikembangkan sebagai pusat latihan bagi kaum nelayan tradisional.

Di tempat yang sama, Kepala Negara juga berdialog dengan ibu-ibu dan warga lainnya. Suatu ketika, Kepala Negara menegur seorang bocah yang tengah membantu ibunya membetulkan jala.

“Siapa namanya ?” “Ujang.”

“Sekolah nggak ?” “Nggak ….”

Kenapa?”

“Nggak punya duit… !” kata Ujang, 8 tahun, dan Presiden pun tertawa. “Kalau SD tak perlu duit,” kata Kepala Negara. “Bilang sama bapaknya, sekolah SD tidak bayar, tapi harus rajin. Mau sekolah nggak?”

“Mau,” kata Ujang, mantap.

Kemudian Presiden pun bertanya kepada bapakn ya Ujang. “Kenapa nggak disekolahkan.”

“Nanti pak, mungkin lima tahun lagi …!” Presiden pun tertawa, karena umur Ujang sekarang sudah delapan tahun, berarti ia sudah waktunya untuk masuk SD sekarang juga. “SD tidak perlu bayar, kalau tidak mampu bisa menjadi anak asuh. Jangan sampai anak bapak ini jadi buta huruf,” kata Kepala Negara. Bapaknya Ujang pun mengangguk-angguk, polos.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara antara lain didampingi Menteri Negara Perumahan Rakyat Siswono Yudohusodo, Kepala Badan Pertanahan Nasional Ir. Sony Harsono, dan Gubemur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto. Kepala Negara juga mendapat penjelasan tentang Muara Angke dari Kepala Dinas Perikanan DKI Jakarta, Ir. Soemaryo Wijoyo.

 

Kapling Siap Bangun

Setelah itu, Presiden Soeharto juga mengadakan peninjauan ke Perumnas Setia Mekar, khususnya ke lokasi kapling siap bangun (KSB).

Dirut Perum Perumnas Ir. Suradi Wongsohartono melaporkan, di Setia Mekar ini terdapat 107 kapling 59 di antaranya sudah mulai dibangun oleh penghuninya , sementara empat lainnya malah sudah ditempati.

Lokasi KSB merupakan kesatuan dari lingkungan perumahan dan pemukiman Perum Perumnas Setia Mekar yang luasnya 121 ha, dengan 400 rumah yang telah dihuni. Dalam Pelita V akan dibangun lagi sekitar 350 unit rumah di lokasi itu.

Secara nasional, KSB yang disediakan Perum Perumnas tersebar di lima kota, yakni Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan. Jumlah yang dipasarkan 459 unit kapling, sementara rencana selama Pelita V ini 20.000 KSB. Kapling yang ditawarkan luasnya 54, 60, dan 72 m2, dengan jalan setapak konstruksi sederhana.

Sementara Dirut BTN, M. Djakile mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan perumahan dengan dukungan KPR-BTN adalah keterbatasan kemampuan masyarakat. Karena itu dalam Pelita V ini diperkenalkan KSH dengan syarat kredit yang cukup ringan, uang muka hanya 10 persen, suku bunga 12 persen, dan jangka waktu bisa 20 tahun.

Dengan syarat seperti itu, KSB berukuran 54m2 harganya di Setia Mekar sekitar Rp 1.200.000, angsuran per bulan sekitar Rp 12.100, sehingga KSB dapat dijangkau oleh mereka yang berpenghasilan sekitar Rp 30.500 per bulannya.

Dalam Pelita V ini direncanakan pengadaan KSB melalui BTN sebanyak. 50.000 unit dengan dana sebesar Rp 82,6 milyar.

Sejak diterapkannya KPR-BTN Desember 1976, sampai akhir Pelita IV lalu telah dibangun 532.929 rumah BTN tersebar di 27 propinsi dengan jumlah KPR Rp 2,2 trilyun lebih.

 

 

Sumber : KOMPAS(16/04/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 798-800.