PRESIDEN INSTRUKSIKAN PEMDA JANGAN KEJAR KORBAN KEKERINGAN
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto hari Senin (30/9) menginstruksikan semua pejabat Pemerintah Daerah untuk tidak mengejar-ngejar masyarakat pedesaan yang terpaksa mencari nafkah ke kota, karena sawahnya kekeringan.
Instruksi itu dijelaskan Sesdalopbang Soligin GP kepada wartawan setelah melapor kepada Kepala Negara di Istana Merdeka, tentang persiapan akhir pelaksanaan berbagai proyek padat karya.
Proyek ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat desa yang sulit mencari nafkah akibat kemarau panjang. “Presiden minta agar penduduk desa yang ke kota jangan diusir. Yang penting, mereka harus tertib ketika mencari uang,” kata Solihin mengutip ucapan Presiden.
Ketika bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto di Istana Negara, Solihin memperoleh keterangan bahwa Jakarta kini mulai dibanjiri penduduk dari daerah-daerah di sekitarnya yang terpaksa datang untuk mencari nafkah.
Sawah yang kekeringan akibat kemarau hingga bulan Agustus 1991 mencapai 359.866 ha, dan 65.546 ha diantaranya mengalami puso, artinya hasilnya rusak berat sehingga tidak bisa dipanen. Sawah puso itu mengakibatkan penderitaan 282.180 KK petani.
Kepala Negara juga mengingatkan semua pejabat Pemda untuk terus memantau dampak kekeringan itu, sehingga tidak ada satu daerah pun yang bisa lolos dari pengamatan Pemerintah.
Jika timbul dampak, Presiden mengharapkan agar Pemda berusaha menanggulanginya terlebih dahulu. Jika Pemda tidak sanggup memecahkannya, baru dilaporkan kepada Pemerintah Pusat yang akan membantu.
Ketika berbicara tentang proyek padat karya itu, Presiden mengatakan, uang yang diterima para pekerja, sama sekali tidak boleh dianggap sebagai upah, melainkan hanya uang perangsang kerja. Proyek padat karya itu akan dimulai pada 1 Oktober.
Tidak Semua
Sesdalpobang Solihin yang ditunjuk Presiden untuk memimpin Tim Penanggulangan Dampak Kekeringan ini mengatakan, Pemerintah telah menyediakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Rp 11,8 miliar untuk membiayai proyek-proyek padat karya itu.
Namun diingatkan, dana itu tidak cukup untuk menampung seluruh korban kekeringan. Setiap pekerja akan memperoleh uang Rp 900/hari.
Oleh karena itu, berbagai instansi Pemerintah kemudian melakukan kegiatan yang bisa membantu menambah dana proyek padat karya itu.
Solihin memberi contoh, Depsos juga melaksanakan padat karya, dan setiap pekerja akan menerima Rp 1.250/hari, sementara Bulog menjual beras dengan harga Rp 450/kg.
Presiden memerintahkan Bulog untuk terus meJakukan operasi pasar terutarna pada Januari dan Februari, pada saat para petani menunggu hasil panennya.
Sumber :ANTARA (30/09/1991)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal.717-718.