PRESIDEN: LIBATKAN PENDUDUK SETEMPAT DALAM PEMBANGUNAN DI TIMTIM
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto hari Sabtu minta agar pembangunan di Timor Timur dan Irian Jaya, di samping harus memperhitungkan dimensi lingkungan, juga harus mempertimbangkan keterlibatan penduduk setempat.
Dalam petunjuknya ketika menerima Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim di Bina Graha, Jakarta, Kepala Negara menambahkan bahwa pembangunan itu hendaknya memperhatikan pula aspek adat masyarakat setempat, pengembangan infrastruktur yang bisa membantu pertumbuhan daerah, serta peningkatan penerimaan daerah.
“Selain itu, harus dipertimbangkan agar kebutuhan produsen di perusahaanperusahaan di sana nantinya bisa dipenuhi oleh masyarakat setempat, misalnya sayur mayur, ayam dan telor,” katanya sebagaimana dikutip Emil Salim.
Semua aspek tersebut diminta oleh Presiden dijadikan acuan dalam penyusunan analisa dampak lingkungan berbagai proyek pembangunan yang akan dikembangkan di Timtim dan Irja.
Dijelaskannya bahwa pemerintah akan mengembangkan pembangunan di Propinsi Timor Timur dengan menerapkan rencana umum tata ruang seperti yang kini diterapkan untuk menata kawasan Bogor-Puncak-Cianjur di Jawa Barat.
Emil menjelaskan bahwa penerapan rencana umum tata ruang itu akan diterapkan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam di Timtim, yang dewasa ini tercatat paling baik di Indonesia.
“Rencana umum tata ruang tersebut kini sudah dirintis oleh Bappeda dan Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup di sana,” katanya.
Pembangunan di Irja sekarang, kata Menteri, menghadapi perkembangan penting sehubungan adanya rencana pembangunan pabrik kertas serta perluasan tambang tembaga yang selama ini dikelola oleh PT. Freeport.
Ditinjau Kembali
Tentang penataan kawasan Bogor-Puncak-Cianjur sendiri, Emil Salim menjelaskan bahwa pemerintah akan meninjau kembali totalitas pelaksanaan rencana umum tata ruangnya selama ini.
Peninjauan kembali tersebut dilakukan menyusul adanya kasus pembangunan bendungan di Sungai Ciliwung untuk kepentingan pribadi baru-baru ini.
“Ada seorang kepala desa yang dimutasi dan ada teguran internal terhadap sejumlah aparat setempat yang diduga puny a kepentingan dalam kasus tersebut,” katanya.
Ketika ditanya berapa sebenarnya persentase ideal jumlah rumah atau bangunan villa di kawasan Puncak, Emil Salim hanya mengatakan “Arah pengembangannya bersifat untuk mendukung rekreasi.”
Presiden Soeharto seusai menerima Emil Salim, di ternpat yang sama menerima Menteri Muda Keuangan Nasrudin Sumintapura, Dirjen Pariwisata Joop Ave, dan Dubes RI untuk PBB Nana Sutresna.
Tidak ada keterangan tentang apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu kecuali Joop Ave menjelaskan bahwa ia melaporkan rencananya untuk mempromosikan Kraton Solo sebagai obyek pariwisata.
Sumber : ANTARA(18/02/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 388-390.