PRESIDEN: MASIH BANYAK LAGI YANG HARUS DIKERJAKAN[1]

Jakarta, Suara Pembaruan

Presiden Soeharto mengatakan, keberhasilan bangsa Indonesia membangun koperasi, pertanian dan melaksanakan keluarga berencana nasional merupakan kunci penting keberhasilan bangsa dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat yang menjadi tujuan pembangunan.

“Kita bersyukur bahwa pembangunan yang kita laksanakan sampai sekarang telah banyak mencapai kemajuan-kemajuan. Di tengah-tengah berbagai kesulitan, di tengah-tengah suasana ekonomi dunia yang serba tidak menentu, kita berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Struktur ekonomi kitapun bertambah seimbang pada tingkat yang makin tinggi. Pemerataan makin kita perluas, ” kata Kepala Negara pada peringatan Hari Koperasi ke-45, Hari Krida Pertanian ke-20 dan Hari Gerakan Keluarga Berencana Nasional ke-22 (Pertasikencana) di Parkir Timur Senayan Jakarta Minggu petang.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara menerima penyerahan plakat dari Gerakan Pertasikencana. Selanjutnya Presiden Soeharto menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan kepada 51 orang dan Satya Lencana Wira Karya kepada 26 orang. Yang menerima Satyalencana Pembangunan termasuk tiga pengusaha swasta masing-masing Sigit Haryoyudanto Komi saris Utama PT Ariyo Seto, Soedono Salim Preskom PT lndocement Tunggal Perkasa dan H Mohammad Hasan Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia-atas jasa-jasa mereka membina dan menjalin kerja sama dengan koperasi KUD. Tetapi, kata Kepala Negara, bangsa Indonesia tetap sadar, masih banyak lagi yang hams dikerjakan, masih banyak yang harus diperbaiki dan dikoreksi.

“Kita sadar bahwa pembangunan merupakan tugas besar  dan sangat berat Pengalaman menunjukkan bahwa perjuangan untuk membangun ternyata tidak lebih ringan daripada perjuangan untuk merebut, menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan.”

Prioritas

Dalam melaksanakan pembangunan secara sadar, diberikan perhatian yang besar pada pembangunan ekonomi. Prioritas utama diberikan pada bidang pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan. “Kita bersyukur, bahwa berkat kerja keras, sejak hampir sepuluh tahun yang lalu kita berhasil mencapai swasembada beras.”

Tentu saja, kata Presiden, pembangunan bidang pertanian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok rakyat. Pembangunan pertanian meliputi bidang-bidang yang sangat luas, termasuk pembangunan perikanan, peternakan dan perkebunan. Bahkan tidak hanya untuk mencukupi keperluan sendiri, tetapi juga untuk diekspor. Pembangunan pertanian ini sangat penting, karena bidang pertanian itu dapat membuka lapangan kerja yang sangat luas dan dapat menjadi wahana untuk memperbaiki kesejahteraan lapisan terbesar masyarakat Indonesia.

“Kita menyadari bahwa tingkat kesejahteraan para petani kita belurn mencapai tingkat yang tinggi. Kita masih harus berusaha lebih keras dan lebih tekun lagi, justru ketika pembangunan kita akan memasuki era tinggal landas, yang tidak lama lagi akan kita masuki. Berbagai upaya masih harus kita lakukan untuk terus meningkatkan kesejahteraan kaum petani,” kata Presiden.

Keluarga  Berencana

Presiden Soeharto juga mengatakan erat kaitannya dengan tekad bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu adalah pelaksanaan program keluarga berencana. Bagi bangsa Indonesia sasaran program keluarga berencana bukan sekadar membatasi kelahiran, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai kesatuan terkecil masyarakat. Penduduk yang besar memang merupakan kekuatan pembangunan. Namun, penduduk yang besar juga memerlukan sarana kehidupan yang besar. Apabila kemajuan pembangunan tidak dapat mengejar pertumbuhan jumlah penduduk, maka mustahil dirasakan kemakrnuran dan kesejahteraan yang diidam-idamkan.

“Kita bersyukur bahwa program keluarga berencana kita pun berhasil. Hal itu terutama disebabkan oleh kesadaran masyarakat sendiri. Kita telah berhasil menanamkan kesadaran bahwa keluarga kecil merupakan kunci bagi terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera , yang menjadi landasan kuat bagi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Meskipun demikian, kita harus tetap menjaga dan terus meningkatkan pelaksanaan keluarga berencana.”

Untuk tahun-tahun mendatang, kata Kepala Negara, gerakan keluarga berencana tidak boleh hanya menyangkut pengendalian kelahiran, tetapi juga harus makin mendewasakan usia kawin, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan keluarga berencana, perlu terus ditingkatkan peran masyarakat sehingga keluarga berencana merupakan bagian kehidupan dan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, keluarga berencana merupakan gerakan masyarakat yang berlangsung secara mandiri dan makin mantap.

“Yang juga sangat penting kita lakukan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pembangunan koperasi. Membangun koperasi merupakan amanat UUD yang tidak boleh ditawar- tawar. Kita harus melaksanakannya, betapapun besarnya rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Kita menyadari sepenuhnya bahwa membangun koperasi itu tidak mudah, “katanya.

Dalam berbagai kesempatan, menurut Kepala Negara, sering ditekankan tanggungjawab membangun dan membina koperasi terletak di pundak semua pihak. Pembinaan koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah, para ahli ekonomi, para pengusaha, para pemikir koperasi, para pencinta dan gerakan koperasi itu sendiri. Koperasi yang kuat dan luas akar-akarya di tengah-tengah masyarakat akan mempercepat terwujudnya pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Memperluas dan memperkuat koperasi ini harus menjadi salah satu pusat perhatian nasional kita pada saat kita bersiap-siap memasuki Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, “kata Kepala Negara .

Anggota Koperasi

Sementara itu, Menkop/Kabulog Bustanil Arifin SH, yang mewakili tiga instansi, Depkop, Deptan dan BKKBN, pada Hari Pertasikencana itu mengatakan, pembinaan anggota koperasi merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak dalam pembangunan koperasi. Anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi menjadi titik sentral dalam pengembangannya sehingga koperasi menjadi mandiri dan tangguh.

Hal tersebut, kata Bustanil, yang didampingi Mentan Ir.Wardojo dan Ketua BKKBN Dr. Haryono Suyono, selaras dengan sub-tema hari koperasi ke-45, yaitu “Dengan Koperasi Mandiri Kita Tingkatkan Sumber Daya Manusia dan Kepedulian Lingkungan untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi”

Di bagian lain, Bustanil mengatakan, kegiatan usaha koperasi selama PJPT telah berkembang di berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi pedesaan yang secara fungsional telah mencakup kegiatan produksi, pengelolaan dan distribusi barang­-barang dan jasa pertanian.

Sejalan dengan proses transformasi struktur ekonomi dewasa ini, perkembangan koperasi telah masuk pula ke dalam jalur pengembangan industri kecil, kerajinan rakyat dan jasa lainnya. Dikatakan , kunci keberhasilan pembangunan koperasi tersebut terletak pada pelaksanaan yang konsisten terhadap kebijaksanaan keterkaitan usaha. Berbagai keterkaitan usaha dengan swasta dan BUMN telah dilaksanakan pada koperasi yang hasilnya sangat menggembirakan.

“Oieh karena itu akhir-akhir ini keterkaitan usaha semakin ditingkatkan dan dimantapkan, misalnya pemilikan saham sebagaimana yang dianjurkan Presiden Soeharto, “ujar Bustanil.

Dikatakan, sebanyak 1.1415 koperasi KUD telah memiliki saham dengan jumlah 54 juta lembar yang bernilai Rp 62 miliar dari 139 badan usaha swasta. Sedang dana keuntungan BUMN yang disisihkan untuk koperasi dari 1-5 persen sejak  tahun 1990 mencapai Rp 28,6 miliar dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan lagi sebesar Rp 34,8 miliar.

Menyinggung sektor pertanian, dijelaskan, beberapa tahun terakhir nilai dan volume ekspor produk pertanian meningkat, terutama tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Keberhasilan di sektor pertanian tidak lepas dari dukungan KUD dan instansi lain yang memberi dampak positif pada anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

Selanjutnya ketika melaporkan perkembangan gerakan keluarga berencana (KB), Bustanil mengatakan, keberhasiIan gerakan KB di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dunia internasional. Hal itu terbukti dengan diberikannya penghargaan di bidang kependudukan kepada Presiden Soeharto oleh Population Institute dari Amerika Serikat dan dari Perserikatan Bangsa Bangsa beberapa waktu lalu.

Beberapa hal yang menunjukkan keberhasilan itu adalah angka partisipasi dalam gerakan KB telah mencapai 75 persen, sedangkan lima propinsi telah mencapai keadaan penduduk. tumbuh seimbang, yaitu Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan DIYogyakarta. Pada masa mendatang akan menyusul propinsi lain, hingga secara nasional keadaan penduduk tumbuh seimbang tercapai pada Pelita VII.

(M-5/Y-1/S-22)

Sumber: SUARA PEMBARUAN (13/0711992)

___________________________________________________________

 

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 534-537.