Presiden Memberi Penjelasan Di New York : MENGELUARKAN PENDAPAT HARUS RASIONAL DAN BERMUTU TINGGI

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

“Mahasiswa Itu Sekedar Ingin Tahu ”

Presiden Soeharto kembali menegaskan, dalam Demokrasi Pancasila perbedaan pendapat dibenarkan dan mengeluarkan pendapat juga tidak dilarang, tetapi pendapat itu hendaknya rasional dengan akal sehat dan harus bermutu tinggi. Bermutu tinggi mempunyai tiga syarat yaitu tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat, tidak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kepala Negara mengemukakan itu di depan sekitar seribu orang masyarakat Indonesia di New York di Wisma Indonesia, kediaman Wakil Tetap (Watap) RI untuk PBB Nana S. Sutresna. Selain Watap RI,hadir juga Dubes RI untuk ASA. Ramly dan nyonya, Dubes RI untuk Mexico David Napitupulu dan nyonya, demikian wartawan Pembaruan Moxa Nadeak, Bachtiar Sitanggang dan Jennifer C. Mandagie melaporkan dari New York.

Mengeluarkan pendapat yang rasional, masuk akal dan bermutu tinggi itu, kata Kepala Negara, adalah sebagai patokan. Semua orang bisa mengemukakan pendapat, memusyawarahkannya, berdebat tetapi semuanya harus dikendalikan dengan mengutamakan kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan serta mengutamakan dasar negara. Kalau diperoleh dua pendapat yang sama kuatnya baru diadakan voting atau pemungutan suara. “Suara terbanyak adalah separo tambah satu atau lebih itulah yang diterima, akan tetapi benar-benar bahwa Demokrasi Pancasila itu tidak mengutamakan voting atau pemungutan suara, tetapi musyawarahlah yang lebih dahulu”.

Pada pertemuan yang akrab Kamis malam waktu setempat itu yang sedikit mengalami gangguan listrik, Kepala Negara menegaskan “semua itu tidak sulit dilakukan, kalau kita semua mendalami apa itu Pancasila dan apa itu UUD 45, dalam kaitannya dengan pembangunan nasional termasuk pembangunan politik yang juga telah dilaksanakan Orde Baru di mana dasar-dasarnya telah diletakkan sejak awal”.

 

Ragu-Ragu

Sasaran pembangunan di bidang politik, menurut Kepala Negara, adalah untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara agar mengetahui hak dankewajibannya sebagai warga negara sesuai Pancasila dan UUD 45. Dan untuk kesadaran politik itulah, diadakan penataran P-4 yang dilakukan terus menerus terutama kepada generasi muda agar tidak terpengaruh oleh gambaran-gambaran pelaksanaan demokrasi negara-negara lain.

Kepala Negara mengatakan itu dalam kaitannya dengan keadaan di dalam negeri akhir-akhir ini yang dinilainya masih ada keragu-raguan. “Seperti akhir-akhir ini terdapat di Indonesia yang masih ragu-ragu terhadap pelaksanaan Demokrasi Pancasila, karena menafsirkan UUD 45 kurang tepat terhadap satu pasalnya bahwa keputusan harus didasarkan pada suara terbanyak”.

“Kalau begitu berarti Demokrasi Pancasila mengutamakan suara terbanyak, padahal sebenamya demokrasi seperti itu adalah demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi yang diputuskan secara otoriter seperti di negara komunis”, tambahnya.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat seperti apa yang dikandung Pancasila dalam sila keempat. “Hanya pelaksanaan Demokrasi Pancasila itu belum matang, artinya masih ada yang menggunakan teori demokrasi barat yang kemudian ingin diterapkan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila sehingga tidak akan ketemu,” tegasnya.

Presiden Soeharto juga mengulangi masalah suksesi sebagaimana telah dijelaskannya pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin tanggal 3 Mei lalu dan yang telah dijelaskan Mensesneg Moerdiono kepada pers Senin, 5 Juni di ruang kerjanya.

 

Demonstrasi Mahasiswa

Kepada masyarakat Indonesia di New York itu, Kepala Negara juga mengatakan, barangkali saudara-saudara juga mengikuti perkembangan di tanah air. Di Cina juga terjadi demonstrasi mahasiswa, di dalam negeri juga ada demonstrasi mahasiswa. Tetapi mahasiswa itu sebenarnya hanya ingin tahu saja. Setelah dijelaskan, ya semuanya mengetahui karena mereka mau mendalarni Pancasila dan UUD 45. Kalau masih tetap tidak mau mendalami, masih tetap tidak mau menerima karena menggunakan ideologi dan landasan yang lain,ini tidak perlu kita besar-besarkan, ujar Kepala Negara.

Untuk itu, katanya, diperlukan pendidikan politik yang terus menerus karena memang tidak bisa berhenti terutama kepada para generasi muda, sampai mereka betul-betul sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga dari negara yang berideologi Pancasila dan berdasarkan pada UUD 45.

 

Ekonomi

Sebelumnya,Kepala Negara juga menguraikan secara panjang lebar mengenai pembangunan nasional di segala bidang yang telah dimulai sejak tahun 1969 dengan Pelita I sampai pada tahun I Pelita V.

Mengenai kehadirannya di negara “Paman Sam” itu dijelaskan adalah atas undangan Sekjen PBB untuk menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam bidang kependudukan. “Tapi itu adalah untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia”, kata Kepala Negara.

Keberhasilan di bidang kependudukan itu, katanya, akan terusdilakukan sampai titik pertumbuhan penduduk Indonesia nanti mencapai nol persen,yang mungkin bisa dicapai 250-300 tahun yang akan datang.

Penekanan pertumbuhan penduduk dan pengendalian kelahiran itu, menurut Kepala Negara, erat kaitannya dengan peningkatan kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Dan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai Indonesia tidak hanya di bidang kependudukan , malah di tahun 1985 Kepala Negara juga mendapat penghargaan dari badan pangan PBB-FAO di Roma, Italia.

Presiden juga secara terinci menjelaskan usaha-usaha pembangunan yang sekarang dilaksanakan di tanah air, yang dikatakan masih mengalami tantangan, rintangan dah hambatan yang tidak ringan. Hal itu terjadi sebagai akibat menurunnya harga minyak serta terjadinya apresiasi mata uang asing yang mengakibatkan beban utang luar negeri Indonesia semakin berat. Namun, Indonesia bertekad untuk melakukan kewajibannya membayar utang-utang luar negerinya, karena dengan demikian kepercayaan terhadap Indonesia akan tetap tinggi, yang sangat diperlukan untuk melanjutkan pembangunan nasional .

Kepala Negara juga menjelaskan pembangunan industri di Indonesia yang didukung pertanian yang tangguh. Mengingat kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, maka perlu ada komunikasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, maka beberapa tahun lalu diputuskanlah penggunaan satelit domestik Palapa dan dimulai pembangunan pula industri pesawat terbang IPTN. Semula perusahaan itu hanya mempekerjakan 500 orang, sekarang telah menampung 15 ribu tenaga ahli. Dan IPTN telah mampu tampil sebagai industri yang bisa diandalkan dan bulan ini akan diumumkan produksi IPTN yang baru di Perancis, yang dinilai lebih maju dari produk-produk yang telah ada.

Wisma Indonesia yang memakan waktu setengah jam perjalanan dari Hotel Plaza itu berada di kawasan sejuk dan sepi, karena dikelilingi pepohonan yang tinggi-tinggi sedang rumah-rumah amat jarang dan lalu lintas kendaraan pun sedikit. (SA)

 

 

Sumber : SUARA PEMBARUAN (11/06/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 210 – 213.