UNTUK TANGGULANGI BENCANA LUMAJANG :
PRESIDEN MINTA SEGERA DILAKUKAN NORMALISASI ALIRAN SUNGAI
Presiden Soeharto, Selasa kemarin, menginstruksikan kepada Menteri PU Purnomosidi agar segera melaksanakan normalisasi aliran-aliran sungai Lumajang, Jawa Timur, yang terkena bencana banjir sehingga bila hujan turun lagi tidak menimbulkan bencana baru.
Presiden menyampaikan instruksi itu di Bina Graha kemarin, ketika menerima Menteri PU yang melaporkan tentang terjadinya bencana banjir Lumajang serta hasil peninjauan lapangan yang dilakukannya Sabtu yang baru lalu.
Kepada wartawan, Pumomosidi mengatakan bahwa Presiden juga minta supaya jalan-jalan secepatnya dibersihkan supaya kehidupan rakyat setempat dapat pulih kembali serta melancarkan usaha-usaha pertolongan.
Selain itu, agar diusahakan penyelamatan terhadap produksi padi rakyat.
Menurut Menteri PU, disepanjang sungai terdapat 10 bangunan pengambilan air yang saat ini tidak berfungsi akibat tersumbatnya saluran induk. Jumlah saluran yang tersumbat disebutkan oleh Menteri ada 8 km. Tetapi ia menjarnin bahwa dalam waktu tidak lebih dari 10 hari air dapat mengalir kembali, karena sejak terjadinya musibah, Dinas PU setempat sudah mengambil langkah-langkah preventif.
Kepada Menteri, Presiden juga minta supaya diadakan penelitian untuk mengetahui seberapajauh desa-desa yang terkena musibah itu dianggap aman untuk dimukimi kembali. Menteri juga mengatakan, Presiden akan memberikan bantuan untuk perumahan berupa bahan-bahan bangunan seperti atapnya (genteng), tiang-tiang rumah dan semen. "Pasir dan batu sudah tersedia banyak di daerah ini", kata Menteri.
Di samping itu pemerintah juga akan memberikan kepada penduduk yang ingin membangun rumahnya kembali berupa pinjaman uang dengan syarat lunak.
Menteri Purnomosidi selanjutnya mengatakan, untuk pencegahan jangka panjang perlu dibangun kantong-kantong pasir.
Areal yang langsung terkena kerusakan menurut catatan Dinas PU setempat meliputi 200 ha.
"Tetapi sawah yang menderita akibat kerusakan bangunan pengambil air, bisa mencapai 1.200 Ha," kata Menteri.
Sedangkan biaya untuk penanggulangan bencana tersebut, menurutnya, sekitar Rp 75 juta, belum termasuk bantuan Presiden.
Karban tewas akibat bencana banjir bandang dari lereng Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang (Jawa Timur) masih saja terus meningkat dan sampai Selasa pagi (19 Mei) dilaporkan sebanyak 196 orang, di samping rumah penduduk yang hancur bertambah mertjadi 470 buah.
Hasil pendataan yang dilakukan Pemda kabupaten setempat yang diterima di Surabaya menunjukkan, bencana itu melanda seluruhnya 26 desa termasuk enam wilayah kecamatan di sekitar lereng dan kaki Gunung Semeru.
Desa2 itu ialah Desa Purorejo dan Kaliuling (Kecamatan Pronojiwo), Desa Penanggal, Sumbermujur, Tambakrejo, Kelapasawit, Jugosari (Kecamatan Candipuro), Desa Pandanwangi, Rampini, Tempeh Tengah, Jatisari dan Gesang (Kecamatan Tempeh), Desa Badek, Nguter, Madurejo, Somowu, Selok Awar-Awar, Gondoraso dan Bogo (Kecamatan Pasirian). Desa Jatimulyo (Kecamatan Kuniran), Desa Pasrujambe, Tosari, Seduro, Karikemuning, Purworejo dan Anganom (Kecamatan Senduro).
Selasa pagi, alat2 besar yang diperlukan untuk menggarap pekerjaan2 akibat malapetaka di Kabupaten Lumajang sudah disiapkan, jika perlu akan pula dikirim dari Surabaya atau dari Karangkates.
Sesuai perintah Menteri Pekerjaan Umum Sabtu sore, survei atau perencanaan pekerjaan-pekerjaan harus sudah selesai Rabu tanggal 20 Mei, sementara penangulangan terhadap hal2 yang dipandang mendesak dilakukan.
Petugas2 dari Binamarga dan Ciplakarya sudah dikirim ke Lumajang untuk menangani pekerjaan2 penting.
Masalah Kontraktor Lemah
Ketika menjawab pertanyaan mengenai masalah kontraktor ekonomi lemah, Menteri PU mengatakan bahwa pemerintah sadar selalu akan ada permasalahan dalam membina usaha ekonomi lemah. "Tapi begitulah kalau membangun bangsa," kata Purnomosidi menambahkan.
Menteri PU menyatakan tidak tahu ketika ditanya mengenai adanya pengalihan kontrak yang diperoleh kontraktor ekonomi lemah kepada pengusaha kuat nonpribumi.
Namun, kata Menteri, setiap kontrak yang diberikan harus dikerjakan sendiri. Jika ingin mensub-kontrakkan harus ada izin terlebih dahulu dari pemberi kerja.
Menteri mengatakan bahwa pemerintah sudah lama menyadari bahwa ada permasalahan dalam membina pengusaha ekonomi lemah, namun pemerintah tetap berusaha menggunakan pengusaha lemah ini.
Sebagai contoh disebutkan penggunaan 26 kontraktor lemah dalam pelaksanaan proyek transmigrasi, meskipun pada umumnya pengalaman para kontraktor ekonomi lemah tersebut nol tahun.
Dalam usaha membina itu diperlukan usaha serius. Latihan-latihan perlu diadakan, termasuk kepada operator-operator yang menangani alat-alat besar.
Dalam usaha menanamkan disiplin operator-operator tersebut bukan untuk melatih mereka menembak, tapi untuk menanamkan rasa disiplin seperti bangun pagi yang teratur dan melaksanakan pekerjaan dengan baik.
Jumlah kontraktor yang menangani proyek transmigrasi akhir-akhir ini mencapai jumlah 101 kontraktor, 30 di antaranya mempunyai pengalaman nol tahun.
Jembatan Ampera Palembang
Ketika ditanya mengenai masalah jembatan Ampera di Palembang, Menteri Purnomosidi mengatakan bahwa pemeliharaan jembatan tersebut dilaksanakan Departemen PU.
Jembatan yang dibangun dengan biaya rampasan perang dari Jepang itu sekarang ini sudah sulit untuk mencari konsultannya, karenanya Departemen PU dalam peliharaannya akan menurunkan dua bandul yang beratnya masing-masing 450 ton itu di ujung jembatan.
"Kalau semua pihak setuju menara yang menjadi kebanggaan Kota Palembang itu akan diturunkan." kata Menteri.
Di samping mengadakan perbaikan atau pemeliharaan jembatan tersebut, Departemen PU juga akan membangun jembatan kedua di Sungai Musi, yang memungkinkan Juga menjadi penghubung ke Propinsi Jambi.
Menurut Menteri, jembatan Ampera yang ada memang kurang strategis bagi kota Palembang sendiri karena jembatan itu langsung menghubungkan ke tengah-tengah kota.
Jembatan yang baru yang akan dibangun itu nantinya agakjauh ke pinggiran yang sangat strategis menghubungkan ke pusat industri dan ke pelabuhan laut serta ke kota Palembang danjuga dapat menjadi alat penghubung ke Propinsi Jambi, demikian Menteri PU mejelaskan. (DTS).
…
Jakarta, Angkatan Bersenjata
Sumber : ANGKATAN BERSENJATA (20/05/1981)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 567-570.