PRESIDEN MINTA SPSI DIPIMPIN OLEH FIGUR YANG MENGAKAR[1]
Jakarta, Media Indonesia
Presiden Soeharto menegaskan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) harus dipimpin oleh para pemimpin yang mengakar pada para pekerja.
“Pimpinan SPSI harus mampu mengelola organisasi secara mantap serta mampu menampung dan menyalurkan aspirasi para pekerja secara tepat.” kata Kepala Negara saat membuka Munas IV SPSI di Istana Negara, kemarin.
Menurut Presiden, perjuangan dengan cara agitasi dan propaganda tidak sesuai dengan keperluan pembangunan. Sebaliknya tambah Kepala Negara, pimpinan yang tidak mengakar dan tidak memahami aspirasi anggotanya akan ditinggalkan oleh para pekerja.
Presiden mengemukakan, dengan mengembangkan sistem Hubungan Industrial Pancasila (HIP), maka pemogokan yang biasanya dianggap sebagai senjata ampuh para pekerja untuk memperjuangkan nasibnya tidak perlu lagi dilakukan.
Sebaliknya, tandas Kepala Negara, perusahaan juga tidak perlu melakukan penutupan perusahaan jika tidak terdapat kesesuaian kepentingan antara pekerja dan perusahaan.
“Jika semua pihak tidak menyadari peranan dan tanggungjawab masing-masing, jika pekerja dan perusahaan saling menghormati dan saling percaya, maka perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan pasti dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan semangat kekeluargaan.”
Pengalaman, ungkap Presiden, mengajarkan bahwa penyelesaian setiap perbedaan pendapat selalu lebih baik bila dilakukan secara terbuka, saling pengertian dan semangat kekeluargaan daripada melalui adu kekuatan dan pemaksaan.
Dalam sistem HIP, jelas Kepala Negara, hak-hak pekerja untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat dihormati. Namun, Presiden mengingatkan, perbedaan pendapat itu harusjelas alasan dan tujuannya, yaitu untuk memperluas wawasan dan untuk mengambil keputusan yang lebih bermutu.
“Harus kita sadari bersama bahwa kebebasan tidaklah bisa dilaksanakan tanpa batas. Setiap kelompok memiliki kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang atau kelompok lain.” ujar Kepala Negara.
Dengan mengembangkan sistem HIP, tutur Presiden, para pekerja tidak mudah dipengaruhi oleh hasutan serta janji-janji dengan dalih memperjuangkan kepentingan pekerja. Pemogokan, lanjut Kepala Negara, bukan penyelesaian terbaik untuk mewujudkan keinginan dan aspirasi pekerja. Pemogokan justru akan mengganggu perusahaan dan dapat mengganggu pembangunan ekonomi pada umumnya, yang juga merugikan kepentingan pekerja sendiri serta kepentingan masyarakat luas.
Sangat Kampungan
Sementara itu, Menaker Abdul Latief di depan peserta Munas SPSI di Caringin, Bogor, meminta agar SPSI tidak dipimpin oleh orang yang tidak mengerti dunia kerja, tidak mengakar pada para pekerja atau pimpinan yang hanya muncul saat dilakukan Munas atau Kongres.
“Namun, pimpinan pekerja juga jangan hanya pandai melakukan agitasi dan propaganda.” tandasnya.
Ia menambahkan, pihaknya tahu bahwa dalam organisasi sering terjadi proses seperti itu. Menaker menilai cara tersebut sangat usang dan kampungan.
Dunia ketenaga kerjaan, lanjut Menaker, beberapa waktu lagi akan menghadapi pasar bebas, globalisasi, kualitas sumber daya manusia, dan besarnya jumlah tenaga kerja yang harus mendapat perlindungan. Hal itu harus diantisipasi secara proaktif sehingga SPSI tidak terkejut oleh perkembangan yang akan berjalan cepat. Untuk itu, Menaker meminta agar SPSI membenahi sistem organisasi sehingga mandiri dan kuat.
Sampai kemarin siang, para peserta Munas masih memperbincangkan masalah mekanisme pemilihan pimpinan SPSI. Sebagian menginginkan ketua umum SPSI dipilih melalui formatur, namun sebagian lagi meminta dilakukan secara langsung.
Beberapa peserta berpendapat, forum adalah cara yang paling cocok dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini. Pasalnya, bila dilakukan langsung, dapat memungkinkan duduknya orang-orang yang tidak profesional di kursi pemimpin.
Sumber : MEDIA INDONESIA (16/11/1995)
_______________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 752-754.