Presiden pada Penyerahan DIP: KREATIFITAS DAN KEGAIRAHAN

MASYARAKAT JALAN TERBAIK

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menekankan, dengan menurunnya anggaran pembangunan negara yang dialarni dalam tahun keempat Repelita IV nanti, maka kreativitas dan kegairahan masyarakat dalam membangun merupakan jalan keluar terbaik dalam menghadapi kungkun gan keterbatasan dana yang dirasakan.

Kepala Negara mengemukakan hal itu dalam sambutan tertulis pada upacara penyerahan Daftar Isian Proyek (DIP) dari proyek-proyek pembangunan nasional yang ada di daerah kepada setiap gubernur di 27 propinsi seluruh Indonesia. Penyampaian DIP itu dilakukan serentak oleh berbagai menteri ke setiap daerah hari Rabu kemarin. DIP untuk 27 propinsi itu meliputi 2.971 proyek DIP, ber rulai sekitar Rp 600 milyar.

“Penyerahan Daftar Isian Proyek ini hendaknya menjadi momentum baru untuk menggairahkan dan menyegarkan semangat pembangunan di daerah-daerah,” kata Presiden Soeharto.

Tuntutan Zaman

Menurut Kepala Negara, membangun dengan mengembangkan kreativitas memang merupakan tuntutan zaman. Bangsa Indonesia sekarang ini hidup dalam zaman yang penuh dengan perubahan cepat, sehingga tanpa kreativitas akan selalu tertinggal oleh perubahan cepat tersebut. Karena itu, sikap kreatif juga harus menjadi gerakan nasional, baik di kalangan aparatur pemerintahan maupun di kalangan dunia usaha dan masyarakat luas.

Dikemukakannya, mengembangkan kreativitas dalam masyarakat luas merupakan bagian penting dari demokrasi ekonomi yang harus menjadi nafasnya pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dengan mengembangkan sebesar-besarnya kekuatan kreatif yang ada dalam masyarakat, maka semua sumber kekuatan dan dana yang ada dalam masyarakat akan dapat bangkit, ikut memberi sumbangan sebaik-baiknya bagi kelanjutan  pembangunan.

Mengembangkan kreativitas masyarakat seluas-luasnya, menurut Kepala Negara berarti melibatkan seluruh lapisan , golongan, dan generasi bangsa ini secara total dalam pembangunan. “Dalam rangka mengembangkan kreativitas dan kegairahan masyarakat dalam membangun itulah, maka Daftar Isian Proyek saya serahkan kepada para Gubernur Kepala Daerah,” tambahnya .

Diharapkannya, penyerahan DIP segera disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui kegiatan pembangunan yang akan berlangsung di daerahnya. Dengan cara itu masyarakat sekaligus mengetahui peranan dan kesempatan yang terbuka baginya untuk ambil bagian dalam pembangunan tersebut.

Ekonomi dan Sosial

Presiden Soeharto menyadari, walaupun pembangunan telah mencapai kemajuan berarti, namun bangsa Indonesia masih harus mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang besar.

Bangsa Indonesia tidak hanya berpacu dengan waktu, tapi juga harus bekejaran dengan laju pertumbuhan penduduk, laju pertambahan angkatan kerja, dan laju perkembangan tuntutan serta aspirasi masyarakat yang ingin menikmati mutu kehidupan yang lebih baik lagi.

“Semuanya itu meminta kita semua untuk mengembangkan dan melaksanakan cara-cara yang lebih baik lagi dalam melaksanakan pembangunan. Jika meminta kita semua untuk melaksanakan pembangunan dengan tanggung jawab yang makin lebih besar lagi,” tegasnya.

Rasa tanggung jawab, kata Presiden Soeharto, antara lain mengharuskan bangsa Indonesia mencapai efisiensi, produktifitas, dan mengembangkan kreativitas sebesar­ besarnya.

Membangun dengan cara yang makin efisien dan produktif, berarti dengan dana pembangunan yang menciut akan tetap dicapai hasil, pembangunan yang tidak perlu menciut sebesar penciutan dana. Dengan kata lain, berapa pun dana yang tersedia harus diusahakan sekuat tenaga untuk mencapai hasil yang setinggi-tingginya.

Mengenai efisiensi dan produkti vitas, Presiden Soeharto menegaskan kembali bahwa hal itu merupakan gerakan nasional yang harus terus-menerus dihidupkan. Gerakan efisiensi dan produktivitas tidak hanya harus dilakukan dalam keadaan yang sulit seperti dirasakan dewasa ini, melainkan mutlak harus dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat modem di tengah-tengah perkembangan ekonomi dunia yang ditandai dengan efisiensi dan produktivitas tinggi .

“Hanya jika kita berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitas itu, kita akan mempunyai, tempat dan peranan dalam kehidupan ekonomi dunia,”demikian Presiden Soeharto.

Daftar Isian Proyek (DIP) untuk DKI Jakarta diserahkan Menteri Perindustrian Ir Hartarto kepada Gubemur DKI Jakarta R. Soeprapto, hari Rabu di Balai Kota. Jurnlah DIP yang diserahkan 72 buah senilai sekitar Rp 14,25 milyar.

Tertinggi untuk Diharapkannya, penyerahan DIP segera disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui kegiatan pembangunan yang akan berlangsung di daerahnya. Dengan cara itu masyarakat sekaligus mengetahui peranan dan kesempatan yang terbuka baginya untuk ambil bagian dalam pembangunan tersebut.

Ekonomi dan Sosial

Presiden Soeharto menyadari, walaupun pembangunan telah mencapai kemajuan berarti, namun bangsa Indonesia masih harus mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang besar.

Bangsa Indonesia tidak hanya berpacu dengan waktu, tapi juga harus bekejaran dengan laju pertumbuhan penduduk, laju pertambahan angkatan kerja, dan laju perkembangan tuntutan serta aspirasi masyarakat yang ingin menikmati mutu kehidupan yang lebih baik lagi.

“Semuanya itu meminta kita semua untuk mengembangkan dan melaksanakan cara-cara yang lebih baik lagi dalam melaksanakan pembangunan. Jika meminta kita semua untuk melaksanakan pembangunan dengan tanggung jawab yang makin lebih besar lagi,” tegasnya.

Rasa tanggung jawab, kata Presiden Soeharto, antara lain mengharuskan bangsa Indonesia mencapai efisiensi, produktifitas, dan mengembangkan kreativitas sebesar­ besarnya.

Membangun dengan cara yang makin efisien dan produktif, berarti dengan dana pembangunan yang menciut akan tetap dicapai hasil, pembangunan yang tidak perlu menciut sebesar penciutan dana. Dengan kata lain, berapa pun dana yang tersedia harus diusahakan sekuat tenaga untuk mencapai hasil yang setinggi-tingginya.

Mengenai efisiensi dan produkti vitas, Presiden Soeharto menegaskan kembali bahwa hal itu merupakan gerakan nasional yang harus terus-menerus dihidupkan. Gerakan efisiensi dan produktivitas tidak hanya harus dilakukan dalam keadaan yang sulit seperti dirasakan dewasa ini, melainkan mutlak harus dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat modem di tengah-tengah perkembangan ekonomi dunia yang ditandai dengan efisiensi dan produktivitas tinggi .

“Hanya jika kita berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitas itu, kita akan mempunyai, tempat dan peranan dalam kehidupan ekonomi dunia,”demikian Presiden Soeharto.

Daftar Isian Proyek (DIP) untuk DKI Jakarta diserahkan Menteri Perindustrian Ir Hartarto kepada Gubemur DKI Jakarta R. Soeprapto, hari Rabu di Balai Kota. Jurnlah DIP yang diserahkan 72 buah senilai sekitar Rp 14,25 milyar. Tertinggi untuk

DIP 1987/1988 untuk Propinsi Kalimantan Timur diserahkan Menteri Kehutanan Soedjarwo kepada Wagub HMA dan SH. Dana pembangunan dari pusat yang turun ke Kaltim tahun 1987/1988 seluruhnya Rp 61.179.201.750, terdiri dari sumber APBN Rp 13.209.798.750 dan komponen bantuan luar negeri Rp 47.969.403.090 .

DIP Sulawesi Tengah diserahkan Menteri KLH Emil Salim kepada Gubemur Aziz Lama Nilai DIP 1987/1988 untuk Sulteng Ro 8.421.117.400 untuk 92 proyek, berarti merosot tajam dibanding DIP 1986/1987 sebesar Rp 25 milyar untuk 107 proyek. Selain DIP juga  diserahkan  dana Inpres  untuk  7 proyek  bernilai Rp 489.880.000.

DIP Propinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 30 milyar, diserahkan oleh Menpera Cosmas Batubara kepada Gubemur CJ Rantung di Manado, menurun sekitar 50 persen dibanding tahun sebelurnnya.

Menpen Harmoko menyerahkan DIP untuk Sulawesi Selatan di Ujung pandang sebesar Rp 57,868 milyar lebih untuk 142 proyek. DIP Sul sel tahun 1987/1988 ini diterima oleh Gubernur A Amiruddin.

DIP untuk Propinsi Maluku tahun 1987/1988 diserahkan Menpora Abdul Gafur kepada Gubemur Hasan Slamet, sebesar Rp 42.955.215.000 untuk 90 proyek.

Menhankam Poniman menyerahkan DIP untuk Propinsi Irian Jaya sebesar Rp 12.522.676.000 untuk 100proyek. Jurnlah ini turun hampir 70 persen dari DIP 1986/1987 sebcsar Rp 39.788.568.185.

DIPPropinsi Bali diserahkan Mensos Ny. Nani Sudarsono turun sekitar 70 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp 2,8 milyar tahun ini.

DIP 198711988 untuk Propinsi Timor Timur senilai Rp 26.901.338.200, diserahkan oleh Menlu Moehtar Kusumaatmadja kepada Gubemur Mario Viegas Carrascalao di Dili. DIP ini menurun sekitar 50persen dibanding tahun 1986/1987.

DI Puntuk Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 39.776.256.200 untuk 113 proyek diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bappenas JB Sumarlin kepada Gubemur Ben Mboi, menurun hampir 60 persen dibanding DIP 1986/1987.

Penyerahan DIP untuk Jabar dilakukan oleh Menteri Pertanian Achmad Affandi kcpada Gubemur Yogie SM, bernilai Rp 57.658.279.300.

DIP untuk Jateng sebesar Rp 435.731.480.750, diserahkan Menteri PU Ir Suyono Sosrodarsono kepada Gubemur Ismail. DIP ini lebih besar dari tahun 1986/ 1987 yang bernilai Rp 314.227.506.683.

Menteri Keuangan Radius Prawiro menyerahkan DIP 1987/1988 sebesar Rp 12,5 milyar untuk 122 proyek bagi DI Yogyakarta, berkurang 58,2 persen dibanding tahun 198611987.

DIP untuk Jawa Timur diserahkan Menteri Pertambangan dan Energi Subroto kepada Gubernur Wahono sebesar Rp 499,47 milyar untuk 149 proyek, naik dibanding tahun 1986/1987 yang bernilai Rp 332,1 milyar. (LS) (Tim Kompas/Ant.)

 

 

Sumber: KOMPAS (26/03/1987)

 

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 419-423.