PRESIDEN PADA RAKER GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA KEBUDAYAAN POLITIK YANG BAIK PERLU DIKEMBANGKAN [1]
Cegah Kebocoran dan Pemborosan
Tertibkan Proyek-proyek Inpres
Jakarta, Kompas
Presiden Soeharto menegaskan perlunya pengembangan suatu “kebudayaan politik” yang baik di Indonesia. Dalam pengarahannya pada rapat-kerja para gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia di Istana Negara, hari Rabu, ia mengatakan kebudayaan semacam itu akan dapat menyelesaikan perbedaan pandangan dengan cara-cara yang baik pula.
Ia kaitkan hal itu dengan makin dekatnya masa kampanye pemilihan umum, yang disebutnya pasti akan menaikkan suhu politik.
“Tapi kita harus jaga agar tubuh bangsa kita jangan kelewat panas, sehingga meningkat menjadi bahaya!”, kata Kepala Negara.
Ia menyerukan semua pihak agar “baik-baik menjaga diri” dan benar-benar dapat mengendalikan diri dengan rasa tanggungjawab yang sebesar besarnya.
“Kampanye Pemilu boleh saja menjadi pertarungan besar gagasan-gagasan, karena dengan itu cakrawala pandangan kita akan bertambah luas. Tapi kampanye Pemilu jelas tidak boleh menjadi pertarungan kekuatan-kekuatan yang dapat merobek-robek tubuh bangsa kita. Pemilu adalah untuk kepentingan dan kebaikan kita semua. Bukan sebaliknya”.
Kepada para gubernur dan pejabat lainnya, ia minta tujuan Pemilu yang merupakan wujud nyata demokrasi supaya ditanamkan pada hati rakyat. Sehingga mereka mengerti dan sadar akan hak serta kewajibannya, dan agar suara rakyat benarbenar tercermin seperti kenyataannya.
“Dan dengan demikian akan memperluas landasan dan jangkauan konsensus nasional yang akan dipantulkan dalam keputusankeputusan lembaga-lembaga perwakilan rakyat kelak.”
Cegah Kebocoran & Pemborosan
Raker yang diikuti sekitar 400 gubernur, bupati dan walikota itu akan berlangsung sampai hari Sabtu, serta menitik-beratkan pada tiga masalah: pelaksanaan tahun keempat Repelita II, peningkatan produksi pangan dan pelaksanaan Pemilu.
Presiden secara singkat menguraikan beberapa segi dari RAPBN 77/78 yang berjumlah lebih dari Rp 4,2 trilyun. Diantaranya Rp 2,1 trilyun di gunakan untuk anggaran pembangunan. Dari jumlah ini, yang menonjol antara-lain anggaran sektor pertanian dan pengairan yang mencapai Rp 376 milyar, sector pembangunan regional dan daerah yang mencapai Rp.227 milyar dan sebagainya.
Ia minta para pejabat tersebut untuk benar-benar memahami arti angka-angka berbagai sektor itu, untuk dijelaskan kepada masyarakat dan dicamkan oleh setiap petugas pelaksana proyek-proyek pembangunan.
“Agar arah perataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat benar-benar dapat terwujud”.
Presiden juga menekankan para gubernur supaya ikut mengawasi aktif pemakaian anggaran-anggaran tersebut sehingga efisien dan efektif, disamping menghindari dan menekan sekecil-kecilnya segala kebocoran keuangan negara. Diingatkan, anggaran yang ada serta kemampuan masyarakat hendaknya disalurkan pada tujuan-tujuan produktif. Jangan sampai penggunaannya bersifat pemborosan, seperti penerimaan tamu dari pusat secara berlebih-lebihan dan sebagainya.
Tertibkan Proyek Inpres
Khusus mengenai sector pembangunan regional dan daerah yang pelaksanannya menjadi tanggungjawab para kepala-daerah yang bersangkutan, Kepala Negara minta pada pejabat itu benar-benar melaksanakan apa yang menjadi kebijaksanaan Pemerintah dalam berbagai proyek Inpres.
Presiden menegaskan, proyek-proyek itu dipercayakannya kepada para pejabat daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perluasan kesempatan kerja dan berbagai pembangunan yang langsung dapat membangkitkan kemampuan daerah.
“Terus-terang saya mengetahui sendiri dan banyak mendapat laporan, bahwa pelaksanaan proyek-proyek Inpres ini ada yang tidak sesuai dengan tujuannya. Saya minta semuanya ini ditertibkan !”
Dengan nada serius, Presiden mengatakan jangan terjadi misalnya uang bantuan desa yang kini jumlahnya naik menjadi Rp 350.000,- tidak atau tidak penuh sampai pada desa yang bersangkutan. Juga untuk proyek-proyek padat-karya yang nyatanyata telah disediakan biaya untuk upah tenaga-kerja setempat, kemudian diubah menjadi proyek-proyek yang mereka sebut “gotong royong” tanpa rakyat mendapat penghasilan.
Demikian pula mengenai penggalian sumber-sumber keuangan daerah, Presiden menggariskan hal itu jangan hanya dilihat dari sudut memperbesar kas daerah saja. Yang penting penggalian itu jangan sampai menjadi beban berat masyarakat pada umumnya, seperti adanya pungutan di jalan-jalan oleh daerah dan sebagainya.
Tangani Pangan
Menyinggung produksi pangan, khususnya beras, Presiden mengatakan sasaran pada tahun ketiga Pelita II ini tampak tidak akan tercapai. Selain faktor alam, ia menunjuk kurang sempurnanya pelaksanaan intensifikasi, seperti areal bimas yang belum tercapai secara maksimal, penggunaan pupuk dan obat hama yang belum diberikan sesuai ukuran dan sebagainya.
Dalam kaitan ini, ia minta perhatian serius gubernur sampai kepala desa mengenai pelaksanaan panca-usaha, BUUD/KUD dan lain-lainnya. Khusus tentang program Bimas dan hunas, Presiden menekankan jangan sampai diselewengkan atau bocor di sana-sini.
“Saya minta agar mereka yang menyelewengkan kredit Bimas ditindak dengan keras! Sebab mereka sangat merugikan petani dan menghalangi tercapainya sasaran peningkatan produksi pangan yang sangat sentral tempatnya dalam pembangunan kita”.
Pembukaan Raker oleh Presiden itu dihadiri pula oleh sejumlah menteri. Gubernur Timor-Timur beserta para bupati daerah itu untuk pertama-kalinya ikut raker bersama rekan mereka dari daerah RI lainnya. Menurut Mendagri Amirmachmud, Raker terpaksa diadakan awal Januari, sebab bulan Pebruari para peserta harus tetap berada di tempat masing-masing karena adanya kegiatan kampanye Pemilu. (DTS)
Sumber: KOMPAS (13/01/1977)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 287-289.