PRESIDEN: PARPOL DAN GOLKAR HARUS DAPAT TUNJUKAN JALAN KELUAR TERHADAP MASALAH KEMASYARAKATAN [1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto mengatakan, Minggu malam, partai2 politik dan Golongan Karya harus dapat menunjukkan konsep dan jalan keluar terhadap masalah kemasyarakatan, agar mereka menjadi kuat karena memperolah simpati, dukungan dan dipercayai oleh rakyat.
“Partai2 politik dan Golongan Karya harus dapat manunggal dengan suka duka rakyat, harus peka terhadap perasaan dan keinginan2 rakyat,” kata Presiden dalam pidato sambutan pada peringatan ulang tahun ke-IV Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya yang dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri Amirmachmud itu, Presiden mengingatkan bahwa apabila partai2 politik dan Golongan Karya ikut dalam pemilihan umum untuk mempunyai wakil2 dalam lembaga perwakilan rakyat, maka harapannya adalah agar gagasan kemasyarakatannya dapat diperjuangkan dan terwujud.
Presiden berpendapat, karena menyangkut gagasan kemasyarakatan maka masyarakatlah sesungguhnya kekuatan utama kehidupan partai politik dan Golongan Karya.
“Haruslah kita ingat dan sadari se-dalam2nya bahwa pada tujuan akhirnya, segala pengabdian kita adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Demokrasi
Sementara itu mengenai usaha untuk membangun terus masyarakat Indonesia yang demokratis, Presiden Soeharto berpendapat bahwa untuk itu adanya wadah2 kekuatan sosial politik adalah mutlak, karena tanpa wadah kekuatan sosial politik maka jalannya demokrasi akan pincang dan pembangunan bangsa akan mengalami keseretan.
Namun sebaliknya, adanya wadah2 kekuatan sosial politik saja juga belum tentu menjamin tumbuhnya demokrasi yang sehat dan pembangunan yang pesat, kata Presiden mengingatkan.
Presiden lebih jauh mengatakan, masalahnya yang penting adalah bagaimana caranya menumbuhkan secara bersama2 dua partai politik PDI dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan satu Golongan karya yang sekarang ini benar2 menjadi kekuatan demokrasi dan pembangunan.
Menurut Presiden, untuk itu perlu benar2 disadari semangat dan arah dari pembaharuan kehidupan politik yang menjadi tekad bersama semenjak Orde Baru ditegakan, yang kemudian melahirkan dua partai politik dan satu Golongan Karya.
“Kita membangun Orde Baru dengan semangat dan tujuan untuk meneruskan dan mempercepat pembangunan bangsa diatas pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang2 Dasar 45. Kita membangun Orde Baru untuk menata kembali segala kehidupan politik ekonomi dan sosial yang berdasarkan Pancasila tadi ” kata Presiden.
Dan searah dengan pembaharuan struktur politik yang sekarang telah mencapai bentuknya yang nyata, kata Presiden Soeharto, sangatlah penting artinya pembaharuan dalam sikap dasar, budi pekerti dan moral yang luhur dalam praktek kehidupan politik kita semua.
Presiden berpendapat, partai politik dan Golongan Karya merupakan wadah penyaluran aspirasi rakyat dan sarana pembinaan kesadaran politik masyarakat, kesadaran akan tanggungjawab bersama dalam membina kehidupan bersama yang kokoh, maju dan sejahtera.
Harapan
Pada kesempatan ulang tahun ke-IV PDI itu, Presiden Soeharto berkenan mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar PDI, dan berharap agar partai ini dapat menghayati peranannya yang begitu penting dalam kehidupan politik dan kenegaraan, serta mampu memberikan jawabannya yang memadai.
Harapan yang sama ia tujukan pula pada kekuatan politik lainnya (PPP dan Golkar), karena Presiden berpendapat baik PDI, PPP maupun Golkar adalah sebagian dari milik nasional yang sangat penting.
Ulang tahun PDI ke-IV yang sebenarnya jatuh pada tanggal 10 Januari itu diperingati cukup sederhana dengan diramaikan oleh kira-kira 27.000 orang massa.
Selain Ketua Umum PDI Sanusi Hardjadinata, hadir pula tokoh2 tua PDI, yaitu Arnold Monotutu, J. Kasimo, Sunaryo dan Wilopo yang secara ber-sama2 berkenan meniup api lilin ulang tahun.
Pada kesempatan itu Sanusi Hardjadinata menyampaikan pidato politik yang cukup panjang, yang setiap patah demi patah katanya diakui tepukan riuh massa yang hadir.
Salah satu uraiannya yang penting adalah yang menyangkut pemilihan umum, yang akan diselenggarakan dalam waktu empat bulan lagi.
Ia mengatakan, sikap dan pendirian PDI mengenai Pemilu 1977 adalah, Pemilu tidak hanya sekedar memilih wakil2 rakyat, akan tetapi Pemilu harus dapat menjamin kelangsungan Pancasila dan Undang2 Dasar ’45, dan menjamin pemantapan ketahanan dan kerukunan nasional demi suksesnya pembangunan nasional yang adil dan merata.
Mengenai pelaksanaannya, Sanusi sekali lagi mengingatkan pidato kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1976 bahwa
“Pemilu harus berjalan sebaik2nya dengan perasaan yang se-tenteram2nya dihati rakyat, agar mereka dapat dengan tenang dan sadar menentukan pilihannya.” (DTS)
Sumber: ANTARA (17/01/1977)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 289-291.