PRESIDEN: PEMBANGUNAN BUKAN MILIK SATU KELOMPOK

Semua pemikiran maupun aspirasi mengenai pembangunan harus disalurkan secara tertib menurut ketentuan kehidupan kenegaraan. Presiden Soeharto mengingatkan Selasa pagi tatkala memberikan amanat pada pembukaan Konperensi Nasional Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Istana Negara.

Konperensi yang bertema "Sumbangan Pemikiran PII bagi Perumusan GBHN 1983 menyongsong era Industrialisasi" itu diikuti 200 peserta dan berlangsung hingga Kamis nanti.

Presiden menguraikan bahwa menurut Undang-Undang Dasar hanya Majelis Permusyawaratan rakyat yang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Kata Kepala Negara, "Kita semua seluruh lapisan masyarakat, setiap warga negara memang berhak untuk memberi sumbangan pemikiran mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Namun, Majelis Permusyawaratan Rakyatlah yang mempunyai hak sepenuhnya untuk mengambil keputusan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara itu. Dan kita tidak boleh mengurangi sedikit pun hak konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berkonstitusi, maka melalui MPR rakyat menentukan masa depannya sendiri. Karena itu, menurut Presiden Soeharto, setiap sumbangan pikiran mengenai arah dan isi GBHN nanti merupakan wujud dari tanggung jawab demokrasi.

"Tentu saja," tutur Kepala Negara, "tidak setiap keinginan dapat dimasukkan begitu saja dalam. GBHN, Sebab membangun masa depan bukan berarti hanya menyusun daftar panjang dari keinginan yang indah indah saja. Membangun berarti berjuang untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi di masa datang."

Ditegaskan, dalam tahap pembangunan yang akan datang pusat perhatian masih harus dicurahkan pada pembangunan ekonomi.

Melalui pembangunan ekonomi dikatakan, perbaikanlingkat kehidupan rakyat terus diperbaiki dan bersamaan dengan itu diletakkan landasan yang kokoh bagi tahap pembangunan selanjutnya.

Ditandaskan, pembangunan memang harus dilaksanakan oleh kita semua tanpa kecuali. Pembangunan haruslah merupakan usaha dari kita, oleh kita dan untuk kita semuanya.

Karena itu, Kepala Negara kembali lagi menegaskan bahwa pembangunan bukan milik salah satu kelompok danjuga tidak untuk dinikmati oleh salah satu kelompok dan juga tidak untuk dinikmati oleh salah satu kelompok saja. Karena itu pula setiap anggota masyarakat wajib ikut memikirkan pembangunan dan masa depan bangsanya.

Diharapkan oleh Presiden pemikiran dan gagasan para Sarjana dapat memperluas cakrawala pandangan dan memberi dorongan kepada bangsa yang sedang membangun.

Insinyur Indonesia sekarang ini, sesuai pendaftaran yang dilaksanakan oleh PII sejak tahun 1981 berjumlah sekitar 20.000 orang.

Atau secara persentase hanya 0,013% dari 148 juta rakyat Indonesia. "Sehingga, pengadaan tenaga-tenaga insinyur merupakan tugas nasional yang mendesak," demikian Ketua umum PII GM Tampubolon mengatakan. (RA)

…

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (07/07/1982)

—

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 743-744.