PRESIDEN: PEMIMPIN TIDAK DAPAT TUNAIKAN TUGAS TANPA DUKUNGAN [1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto menegaskan bahwa mustahil seorang pemimpin akan dapat berhasil menunaikan tugas yang diamanatkan kepadanya jika pihak terkait lain tidak memberikan dukungan.
Kepala Negara dalam sambutannya ketika menerima peserta kursus reguler angkatan XXVI Lemhanas, di Bina Graha, Jakarta, Senin, menambahkan, sebagai suatu tugas, kepemimpinan terkait erat dengan tugas-tugas lainnya.
Itulah sebabnya, kata Presiden, maka seorang pemimpin atau calon pemimpin harus merniliki wawasan yang luas dan kepribadian yang matang. Di samping itu, ia juga harus memiliki kemahiran berkomunikasi, tegas Kepala Negara.
Presiden menjelaskan bahwa bangsa yang sedang membangun memerlukan banyak pemimpin. Keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan sebagian besar ditentukan oleh kualitas dan kerja sama di antara banyak pemimpin itu, katanya.
Jika para pemimpin dapat bekerja sama secara melembaga akan terhimpun kekuatan dinamis yang besar guna mencapai sasaran pembangunan. Sebaliknya, jika para pemimpin masih berselisih pendapat, terlebih lagi jika mengenai hal mendasar maka Bangsa Indonesia akan mengalami kesulitan menyusun kebijakan, strategi, dan rencana secara nasional.
Pemimpin, tegas Kepala Negara, yang harus mengubah kendala menjadi peluang dan mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Pemimpin pula yang harus menunjukkan arah yangj elas dan tegas pada saat orang banyak saling bertanya tentang apa yang terjadi di sekitarnya.
Presiden menambahkan, Bangsa Indonesia merasa bersyukur telah berhasil menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Maju
Kepala Negara menegaskan pula bahwa hanya masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mengembangkannya yang akan maju dengan kekuatannya di masa depan.
Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Bangsa Indonesia kini dan di masa depan adalah bagaimana menciptakan, mengembangkan dan memantapkan budaya yang memungkinkan tumbuh- kembangnya kegairahan masyarakat guna mengembangkan Iptek.
Tantang besar lainnya, menurut Kepala Negara, adalah membangun sistem hukum nasional yang dinamis. Hukum itu yang akan menjadi tumpuan pembangunan masadepan.
“Kita sudah sepakat mengenai filsafat nasional dan nilai dasar lainnya yang menjadi sumber hukum nasional yang harus kita kembangkan. Kita juga sudah hidup dalam lembaga politik yang cukup mantap,”kata Soeharto.
Pekerjaan yang masih harus dilakukan, kata Presiden, adalah memperluas penja baran nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila secara taat asas, menjadi peraturan perundangan yang adil dan melaksanakannya secara adil pula.
Menurut Kepala Negara, dalam tahun terkahir terasa bahwa laju dinamika masyarakat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan menyusun peraturan perundangan untuk mengendalikan dinamika itu.
“Tugas kita bukan hanya menyusun hukum baru tetapijuga menjaga agar hukum yang ada tetap sesuai dengan perkembangan zaman,”kata Presiden .
Presiden menegaskan pula bahwa kemanunggalanABRI -rakyat sebagai esensi doktrin dan sistem Hankarnrata akan tetap relevan pada saat inidan masa mendatang.
Kemanunggalan itu merupakan aspek persatuan dan kesatuan bangsa secara menyeluruh. Namun wujudnya dalam praktek bersifat dinamis, dipengaruhi oleh perkembangan ABRI dan dinamika masyarakat, demikian Presiden Soeharto. Kursus itu diikuti 60 peserta yang berasal dari kalangan ABRI dan pejabat sipil sertakalangan tokoh masyarakat lainnya. (T/eu03/PU01/27/09/93 16:03/RUl/16 :10
Sumber: ANTARA (27/09/1993)
____________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 242-244.