PRESIDEN: PENYELEWENGAN, HIDUP BOROS MERUPAKAN HAMBATAN PEMBANGUNAN ^[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Presiden Soeharto mengemukakan bahwa seperti halnya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan terdapat orang2 yang mengkhianati perjuangan bangsa dan merupakan hambatan terhadap perjuangan tersebut, maka dalam tahapan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan itu juga terdapat hambatan, rintangan dan halangan.

Hambatan dalam pembangunan itu berupa: baik adanya pejabat2 yang menyeleweng, organisasi yang kurang sempurna, pemborosan2 dan tidak mentaati anjuran hidup sederhana. Juga merupakan hambatan adalah adanya orang2 yang tidak mau mengakui kenyataan atau memutar balikkan kenyataan dari hasil pembangunan.

Presiden Soeharto ketika meresmikan Unit Bedah RS Gatot Subroto kemarin sore selanjutnya mengemukakan bahwa mereka yang memutar balikkan kenyataan dan menjadi penghambat pembangunan itu telah melontarkan isyu2, antara lain bahwa pembangunan yang dilaksanakan kini telah memperbesar kemiskinan, juga pemutar balikkan tentang masalah perataan hasil pembangunan.

“Mereka lupa bahwa justru karena masih adanya kemiskinan itu pembangunan bertujuan untuk memerangi kemiskinan itu, dan bahwa menghilangkan pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi harus bertahap,” kata Presiden.

Dalam hal perataan pembangunan, demikian Presiden Soeharto, mereka tidak mau melihat secara keseluruhan pembangunan yang telah dilaksanakan di desa2, di kabupaten2 dan pembangunan sektoral yang merupakan proyek nasional.

“Ini semua merupakan perataan pembangunan,” kata Presiden.

Dalam rangka perataan pembangunan itu pula pemerintah membangun 3.500 Puskesmas di seluruh Indonesia yang dilengkapi dengan tenaga2 medis dan perumahannya.

Menghadapi hambatan2 seperti itu, Presiden Soeharto menyatakan tidak akan melenyapkan kesadaran rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, seperti halnya adanya pengkhianat2 dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak dapat melunturkan semangat rakyat untuk berjuang.

“Berkat kesadaran rakyat mereka meskipun ada hambatan2 itu kemerdekaan tetap dapat dipertahankan, dan dalam menghadapi tahapan pembangunan kesadaran rakyat untuk mengisi pembangunan itu tidak perlu diragukan lagi,” katanya pula.

Dibiayai Dengan Dana Cengkeh

Selanjutnya tentang pembangunan Rumah Sakit, Presiden mengungkapkan bahwa itu dibiayai dari dana cengkeh. Dinyatakan Pemerintah selama ini belum mengutamakan Rumah2 Sakit besar, tetapi mendahulukan pembangunan Puskesmas2 dan kemudian akan dibangun pula Rumah2 Sakit di 283 kabupaten masing2 sebuah dan RS di 23 propinsi.

Dalam hubungan penggunaan dana cengkeh untuk membiayai pembangunan Rumah Sakit itu, Presiden mengungkapkan mengenai kebijaksanaan pemerintah yang mengatur tata niaga komoditi cengkeh yang untuk sebagian masih harus diimpor.

Dari dana cengkeh itu dikatakan telah diperoleh sekitar Rp 40,- milyar yang akan digunakan untuk membangun Rumah2 Sakit yang diperlukan.

Dikatakan lebih lanjut produksi rokok kretek banyak menyerap tenaga kerja, dimana ada pabrik yang sampai menyerap 15 ribu tenaga kerja. Oleh karena itulah tidak dibenarkan adanya pabrik rokok kretek yang mempergunakan tenaga mesin, tetapi harus tetap menggunakan tenaga kerja semaksimal mungkin. “Inilah sasaran pertama dari kebijaksanaan tata niaga cengkeh itu,” katanya.

Produksi rokok kretek sekarang dikatakan telah meningkat 3 kali lipat, dimana pada awal Pelita produksi rokok kretek adalah 11 milyar batang dan kini menjadi 35 milyar batang. Ini berarti menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit untuk memproduksinya dan berarti lebih banyak pula penghisap rokok. “Hal ini tidak mungkin kalau daya beli masyarakat tidak naik. Dan ini juga memberikan gambaran tentang hasil pembangunan,” kata Presiden Soeharto.

Sasaran kedua, demikian Kepala Negara, adalah untuk menggairahkan petani cengkeh dan tembakau. Sebab dengan meningkatnya produksi rokok kretek akan memperluas lapangan petani cengkeh dan tembakau.

Dikatakan kalau 1 batang rokok kretek memerlukan 2 gram cengkeh, berarti produksi yang sebanyak 35 milyar batang itu memerlukan 35 juta kilogram cengkeh. Sementara untuk menggairahkan petani cengkeh, Pemerintah telah menetapkan harga pembelian cengkeh Rp 3.000 per kg berarti bahwa penghasilan petani cengkeh adalah Rp 105 milyar setahun.

Sebagai sasaran ketiga dikatakan bahwa pabrik2 rokok itu dipungut cukai tembakau yang besarnya Rp. 104 milyar. Ini berarti suatu pemasukan ke kas negara yang tidak kecil artinya bagi pembangunan.

Sasaran keempat, demikian Presiden adalah kebijaksanaan dalam hal impor cengkeh yang harus mendukung sasaran2 di atas. Dalam hal ini importir cengkeh yang ditunjuk oleh Pemerintah tidak boleh mengambil keuntungan sepenuhnya dari cengkeh yang diimpornya. lmportir hanya memperoleh “fee” saja.

Cengkeh impor dikatakan harganya Rp 2.500 per kg dan harus dijual ke pabrik rokok dengan Rp 4.500,- per kg yang berarti keuntungan itu keuntungan besar. “Oleh karenanya banyak orang yang ngincer untuk menjadi importir cengkeh,” kata Presiden. Tetapi dalam hal ini Pemerintah mengatur keuntungan yang besar itu untuk dana pembangunan, dan hasilnya telah diperoleh Rp 40,- milyar dari hasil tata niaga cengkeh itu. Dari dana itulah diambil untuk membangun RS, baik RS Gatot Subroto, Rumah Sakit Islam, Puskesmas dan lain2 Rumah Sakit.

Dengan selesainya pembangunan unit bedah RS Gatot Subroto itu Presiden mengharapkan tidak hanya dipergunakan untuk menolong ABRI yang memerlukan, tetapi juga bisa dipergunakan oleh masyarakat, dan diharapkan pula supaya tidak hanya menjadi Rumah Sakit untuk menolong saja tetapi juga sebagai “teaching hospital”.

Sebelum peresmian dilakukan oleh Ny. Tien Soeharto, terlebih dahulu pimpinan proyek, Mayjen Dr. Rubiono Kertapati melaporkan bahwa pembangunan unit bedah itu menelan biaya Rp. 4.781 juta. Dalam peresmian itu hadir sejumlah Menteri, Gubernur DKI dan Rektor2 Perguruan Tinggi di Jakarta. (DTS)

Sumber: SUARA KARYA (21/05/1976)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 252-255.