PRESIDEN: PINJAMAN LN TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN KONSUMTIF[1]

 

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto membenarkan, pinjaman luar negeri (LN) mencapai sekitar 100 miliar dolar AS, namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pinjaman itu tidak dipergunakan untuk keperluan konsumtif.

“Ada orang-orang yang ribut bahwa utang kita telah mencapai 100 miliar dolar AS yang terdiri atas 60 miliar dolar pinjaman pemerintah dan swasta 40 miliar dolar AS,” kata Presiden di Bina Graha, Rabu.

Ketika menerima 11 menteri dan sejumlah gubernur, Kepala Negara menegaskan, semua pinjaman itu justru dimanfaatkan untuk meningkatkan aset negara. Karena itu masyarakatjangan khawatir perekonomian negara akan mengalami nasib buruk seperti negara lain, misalnya Meksiko. Indonesia, kata Presiden, bisa saja mengembalikan atau melunasi pinjamannya dengan menjual kekayaan BUMN-BUMN atau perusahaan swasta. Namun langkah itu sama sekali tidak perlu.

Aset BUMN saja, sekarang mencapai Rp 358 triliun atau sekitar 179 miliar dolar AS, jauh di atas pinjaman pemerintah dari luar negeri. Sementara itu, aset para pengusaha swastajuga besar.

“Tapi, buat apa kita melunasinya (secara sekaligus -red), apalagi pinjaman­ pinjaman itu bersyarat lunak,” tegas Kepala Negara.

Karena itu, berulang kali Presiden berkata “Kita tidak perlu merasa khawatir”. Kepada para pejabat tinggi, Kepala Negara mengingatkan bahwa semua kebijaksanaan pemerintah sama sekali tidak boleh keluar atau melenceng dari UUD 1945 khususnya Pasal 33. UUD itu antara lain menyebutkan bahwa pemerintah menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarya kepentingan rakyat.

“Apa pun kebijaksanaan, jangan menyimpang dari Pasa 133 itu,” kata Presiden. Menteri yang  diterima adalah Menko  Kesra Azwar Anas, Mensesneg Moerdiono, Menteri Negara UPW Mien Sugandhi, Menteri Koperasi dan PPK

Subiyakto Tjakrawerdaya, Mentrans dan PPH Siswono Yudohusodo, Menkes Sujudi, Mendagri Moh Yogie SM serta Menhut Djamaludin Soeryohadikosoemo. Sementara itu para gubemur yang juga diterima dalam rangka persiapan upacara Hari Keluarga Nasional 29 Juni di Yogya adalah Gubernur Jabar R Nuriana , Gubemur DKI Suryadi Soedirdja, Gubernur Jateng Soewardi serta Gubernur Yogyakarta Paku Alam.

Syarat Pinjaman

Kepala Negara kembali menegaskan, pemerintah tetap memegang prinsip bahwa semua pinjaman luar negeri sama sekali tidak boleh dikait-kaitkan dengan persyaratan politis seperti pelaksanaan HAM di tanah air.

Presiden kemudian menunjuk pada putusan sebuah negara untuk menghentikan pemberian bantuan bagi pendidikan militer bagi para perwira ABRI di negaranya. “Bantuan yang mendikte tetap kita tolak. Kita tidak mau dicampuri. Kalau ada persyaratan politik, ya kita tolak,” kata Presiden. Sekalipun Indonesia menolak bantuan militer yang dikait-kaitkan dengan pelaksanaan HAM di tanah air, kata Presiden, bangsa Indonesia tidak perlu merasa benci terhadap bangsa itu.

“Kita tidak perlu tiru doktrin mereka, karena sebenarnya kita juga punya doktrin (militer -red) sendiri. Penghentian bantuan itu tidak akan melemahkan kita,” kata Kepala Negara.

Karena itu, Kepala Negara mengingatkan semua negara sahabat untuk tidak menawarkan bantuan dengan mengajukan syarat-syarat tertentu.

“Jangan membantu Indonesia dengan mengajukan persyaratan,” tegas Presiden.

Kritik Pejabat

Pada kesempatan itu, Presiden mengritik para pejabat daerah yang belum membuat perencanaan secara terperinci mengenai penyaluran kredit seperti KUT serta pupuk terutama urea tablet.

“Kalau para pejabat tanggap maka tidak perlu ada tunggakan. Tunggakan membuktikan kita belum membuat rencana yang matang,” kata Presiden.

Ketidaksiapan para pejabat bagi penyaluran kredit ataupun pupuk, mengakibatkan terjadinya tunggakan yang cukup besar atau menumpuknya pupuk di gudang. Ketika secara konkret menunjukkan kelemahan para pejabat pemda, Presiden mengatakan, urea tablet (UT) seharusnya ditebarkan pada saat bibit berusia 7-12 hari.

“Urea tablet sudah dibuat tapi ternyata masih ada di gudang sehingga tidak dipakai. Seharusnya para pejabat membuat rencana matang hingga urea tablet itu tersedia di lini ketiga (dekat petani -red),” kata Kepala Negara.

Khusus mengenai tunggakan kredit para petani, Presiden mengatakan,”Kalau perlu tongkrongi (ditunggui -red) petani di sawah mereka. Sementara itu, KUD juga harus dikontrol,” kata Presiden.

Presiden juga berkata, “Sebenamya hal ini bukanlah merupakan hal yang sulit. Para pejabat jangan menunggu dipanggil tapi seharusnya merasa terpanggil”. Khusus mengenai perkembangan KUD, Kepala Negara minta agar semua petani masuk menjadi anggota KUD karena wadah itu dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain menyediakan kredit, maka KUD bisa pula membantu para petani dengan mendirikan warung serba ada (Waserda). Namun diingatkan, para pengurus KUD diminta untuk tidak membeli barang-barang dari toko biasa.

“Kalau beli di toko harganya pasti menjadi lebih mahal apalagi kalau Waserdanya juga mencari untung. Kalau sudah begitu tidak ada artinya bagi para anggota,” kata Presiden. Karena itu, Presiden minta para pengurus KUD untuk menghubungi grosir­ grosir.T.EU02/B/DN08/14/06/95 13:36/ru2

Sumber:ANTARA(14/06/ 1995)

____________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 375-377.