PRESIDEN PULANG LEBIH CEPAT DARI RENCANA

 

 

Jakarta, Suara karya

Kunjungan Presiden di Senegal yang semula direncanakan berakhir hari Jumat (13/12), sampai sidang-sidang KTT OKI ke-6 selesai, ternyata dipersingkat. Wartawan Suara Karya, Agustianto, semalam dari Dakar melaporkan rencana terakhir yang diperoleh dari protokol menyatakan, Selasa pk 21.00 waktu setempat Presiden Soeharto beserta rombongan meninggalkan Dakar dan Rabu pk 23.00 WIB telah mendarat di Jakarta.

Di Jakarta, dari Setneg diperoleh keterangan bahwa kunjungan Presiden Soeharto beserta rombongan dipercepat 3 hari dari waktu yang direncanakan semula. Rencana terakhir yang dicatat Setneg, Rabu malam ini pkl 22.30, Kepala Negara tiba di Jakarta. Semula dijadwalkan Sabtu 14 Desember’91. Berita tentang rencana kedatangan Presiden diterima Setneg, Selasa pagi (11/12) dan siangnya. Dalam daftar protokol, Wapres Soedharmono diacarakan menjemput kedatangan itu.

Dari Dakar dilaporkan, sebelum kembali ke tanah air, di depan forum debat umum sidang hari kedua KTT OKI siang kemarin, Presiden menyampaikan pidatonya. Dalam pidato ini Presiden Soeharto mengecam keras sikap Israel yang tetap mempertahankan politik ekspansi dan agresinya.

Begitu Presiden turun dari mimbar setelah mengucapkan pidatonya, Presiden Palestina Yaser Arafat, secara spontan memeluknya. la mengucapkan terimakasih atas sikap Indonesia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Sementara itu di tempat Presiden Soeharto menginap tampak penjagaan diperketat. Diduga penjagaan itu merupakan upaya menghindari hal-hal yang tak diinginkan berkait dengan kecaman Presiden Soeharto terhadap sikap Israel dalam pidatonya.

 

Tugas Menunggu

Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, yang mengumumkan penyingkatan kunjungan Presiden beserta rombongan kepada wartawan di Dakar, Senin petang waktu setempat, mengemukakan salah satu pertimbangan mempersingkat kunjungan ini adalah karena banyak tugas-tugas di tanah air yang harus diselesaikan. Antara lain persiapan RAPBN 1992/1993 yang disusun setiap tahun dan sangat berat serta memerlukan keputusan-keputusan dari Presiden sendiri.

Dari pengalaman-pengalaman tahun lalu, setiap bulan September, Oktober, November, atau paling lambat minggu pertama Desember, harus sudah ada gambaran RAPBN yang biasanya perlu dilaporkan beberapa kali kepada Presiden, sebelum RAPBN itu menjadi rancangan final.

Moerdiono mengatakan, RAPBN 1992/1993 saat ini terus dibahas oleh para menteri di tanah air. Selama presiden berkunjung ke luar negeri, setiap hari menerima laporan persiapan RAPBN. Sebelum RAPBN itu final memerlukan pembicaraan­ pembicaraan langsung antara presiden dengan para menteri yang mempersiapkannya. Seperti biasanya, RAPBN itu sebelum final biasanya dibahas dulu dalam sidang kabinet paripurna yang akan dilakukan akhir bulan ini.

Bukan hanya itu, setiap 31 Desember, presiden akan menyampaikan pidato akhir tahun sebagai evaluasi perjalanan bangsa selama setahun yang telah dilewati. Menurut Moerdiono, satu hal yang sangat penting adalah pada minggu pertama Januari 1992, presiden juga harus menyampaikan pidato RAPBN untuk:tahun anggaran 1992/1993 di depan sidang paripurna DPR.

Senin pagi, Presiden Soeharto juga telah membrefing kepada para penasehat delegasi, yang terdiri dari kalangan DPR dan wakil dari MUI. Minggu petang, setibanya di Dakar, Presiden Soeharto mendengarkan laporan lengkap dari delegasi RI yang menghadiri pertemuan tingkat menteri . Seperti lazimnya, sebelum KTT berlangsung ada pertemuan tingkat menteri (KTM).

Presiden menilai, KTT OKI ke-6 berjalan lancar. Kesepakatan-kesepakatan secara garis besar sudah banyak yang dicapai, sehingga tinggal menunggu keputusan akhir pada tingkat kepala pemerintahan.

 

Kecam Israel

Presiden Soeharto mengecam sikap Israel yang tetap mempertahankan politik ekspansi dan agresinya. “Tindakan Israel yang membiarkan kaurn imigran Yahudi bermukim di wilayah yang didudukinya merupakan langkah sombong yang dapat berakibat sangat buruk,” kata Presiden dalam pidato pada Sidang Konperensi Tingkat Tinggi VI Organisasi Konperensi Islam, Selasa siang di Dakar, Senegal.

Dalam pidato pada forum debat umum KTT OKI itu Presiden juga mengemukakan keprihatinannya pada masalah-masalah Afghanistan, pertikaian Jammu dan Kashmir, penyelesaian masalah Siprus Turki dan masalah apartheid di Namibia.

Presiden mengatakan, keadaan paling memprihatinkan justru yang terjadi di Timur Tengah. Ditengah-tengah terjadinya transformasi positif dalam percaturan politik internasional dan penyelesaian damai berbagai konflik regional, kawasan Timur Tengah secara keseluruhan masih tetap merupakan ajang sengketa, kegoyahan dan ketidak amanan.

Oleh karena ini Presiden mengajak anggota OKI untuk segera memusatkan perhatian pada inti sengketa dan permusuhan di Timur Tengah, yakni perjuangan sah rakyat Palestina di bawah kepemimpinan PLO sebagai satu-satunya wakil sah untuk memperoleh kembali hak-hak menentukan nasib sendiri dan membentuk suatu wilayah negara.

Kegetiran keadaan di wilayah-wilayah pendudukan Israel menuntut seluruh umat Islam untuk mengakhiri penindasan Israel terhadap bangsa Arab.

Peristiwa-peristiwa tahun lalu menurut Presiden, menunjukkan betapa Israel berkeras mempertahankan politik ekspansi dan agresinya tanpa mengindahkan kecaman dunia. Tindakan Israel yang membiarkan kaum imigran Yahudi bermukim di wilayah yang didudukinya merupakan langkah sombong yang dapat berakibat sangat buruk.

Israel malahan menempuh sikap lebih keras, yang memperkuat kecurigaan terhadap niatnya untuk terus menduduki wilayah-wilayah Arab. Keadaan itu mengakibatkan prospek penyelesaian damai konflik Timur Tengah dan masalah Palestina tetap gelap.

Pemerintah Indonesia menyambut baik berlangsungnya Konperensi Madrid yang diprakarsai bersama oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mendapat tanggapan konstruktif dari negara-negara Arab yang langsung berkepentingan.

Sementara itu setiap upaya yang ditempuh melalui perundingan, masalah yang menjadi kunci sengketa tetap perlu mendapat perhatian utama, yaitu kesediaan Israel mengambil bagian dalam suatu proses damai yang akan memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina.

Perdamaian tidak akan datang selama Israel mempertahankan politik pemukiman imigran Yahudi, aneksasi wilayah, penindasan dan pelanggaran hak-hak asasi bangsa lain, Perdamaian hanya dapat ditegakkan dengan memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina dan penarikan tanpa syarat pasukan pendudukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki, termasuk Al Quds Al Sharif, Dataran Tinggi Golan dan Libanon Selatan.

“Kita mungkin telah mencapai suatu titik batik yang penting dalam proses konperensi damai Madrid,” kata Presiden. Tanpa mempertimbangkan kecongkakan Israel dalam penentuan corak dan susunan delegasi Palestina, sudah jelas bahwa konperensi damai Madrid merupakan peristiwa penting bersejarah.

Bagi Israel, kiranya kebenaran hakiki sudah tiba sesuai pernyataannya yang sering diungkapkan berunding dengan negara-negara Arab tetangganya. “Mudah-mudahan, pemimpin-pemimpin Israel akhimya menyadari kecenderungan sejarah yang tak dapat dibendung lagi. Mereka harus membulatkan kemauan politiknya untuk mengesampingkan semua hambatan guna mencapai perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah,” kata Presiden.

 

Afrika Selatan

Terhadap sistem apartheid di Afrika Selatan, Presiden menekankan perlunya lebih dipercepat perundingan untuk menggantikan kerangka dasar  sistem apartheid. Ditegaskan, setiap penghapusan sanksi terhadap Afrika Selatan harus ditunda sampai usaha untuk menegakkan suatu Afrika Selatan atas dasar demokrasi sejati, nonrasial dan diakuinya hak pilih yang universal telah mencapai wujud yang nyata.

Tentang masalah Afghanistan, Indonesia yakin bahwa OKI dengan kerja sama PBB harus segera mengusahakan dicapainya gencatan senjata dan dimulainya suatu dialog antara Mghan, yang menjurus ke arah didirikannya suatu pemerintahan koalisi dengan peran serta semua pihak. Untuk itu maka bantuan militer asing harus dihentikan.

Indonesia juga mengharapkan segera dimulainya kembali penyelesaian masalah Siprus untuk memberikan masyarakat Siprus Turki mendapatkan perlindungan dan pelestarian hak-hak dasarnya, yang dapat dijamin dalam rangka negara federasi yang bersifat bi-komunal dan bi-zonal.

Kepala Negara lebih lanjut mengharapkan kesediaan India dan Pakistan untuk menyelesaikan pertikaian mengenai Jammu dan Kashmir secara damai melalui dialog sesuai resolusi PBB dan Perjanjian Simla.

Kepada negara-negara anggota OKI, Presiden juga menyerukan untuk bersama­ sama menegakkan kebebasan melakukan ibadah, hak-hak sosial dan budayakaum minoritas Islam yang menetap di negara-negara bukan anggota, serta melindungi tempat-tempat ibadah mereka. Dalam hal ini Indonesia menyambut inisiatif Arab Saudi untuk menyelenggarakan konferensi internasional di Mekkah tentang masyarakat dan minoritas Islam.

 

Deklarasi Aceh

Presiden Soeharto mengharapkan kepada KTT ke-6 Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar mensahkan “Deklarasi Aceh” sebagai dokumen resmi ketja sama antara negara anggota OKI dalam bidang kependudukan dan keluarga. Kepala Negara juga menyatakan dengan senang hati ingin membagi pengalaman Indonesia dalam mengembangkan metode produksi beras kepada sesama anggota OKI lainnya.

Indonesia juga siap untuk menyediakan Pusat latihan Komunikasi di Bandung sebagai fasilitas latihan bagi personil dari negara-negara anggota OKI sebagai bagian dari Kerja Sama Teknik Antar Negara-negara Berkembang.

“Deklarasi Aceh” dihasilkan dalam Kongres Internasional tentang Islam dan Kebijaksanaan Kependudukan yang diadakan di Lhok Seumawe tanggal 19-24 Februari 1990. Kongres itu diadakan Indonesia bersama Universitas AlAzhar, Kairo.

Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Aceh itu, pada akhir 1990 Indonesia juga telah menyelenggarakan Lokakarya Internasional tentang Keluarga Berencana Menurut Pendekatan dan Tuntutan Islam. Lokakarya tersebut telah menghasilkan suatu Buku Panduan untuk menyelenggarakan keluarga berencana di lingkungan masyarakat muslim.

Presiden Soeharto mengharapkan agar KTT Senegal dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota OKI untuk mempergunakan Buku Panduan tersebut dalam penyelenggaraan program dan kegiatan keluarga berencana di masing­ masing negara anggota OKI.

 

Ekonomi

Di bidang ekonorni, Presiden Soeharto mengharapkan agar OKI terus mendesak negara maju melakukan tindakan konkrit terhadap deklarasi Majelis Umum PBB pada sidang khusus ke-18 dan pada Strategi Pembangunan Internasional dari Dasawarsa Pembangunan Bangsa-Bangsa ke-4.

Antara lain tentang perlunya pengurangan beban hutang luar negeri, peningkatan arus dana pembangunan, mempersiapkan akses pasar bebas bagi produk negara berkembang, pemantapan pasar komoditi primer, alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan bagi pembangunan.

Kepala Negara mengatakan, usulan penyelenggaraan konferensi internasional mengenai pembiayaan pembangunan, adalah sangat penting. Namun di pihak lain, negara-negara berkembang sendiri diharapkan harus mampu menunjukkan kesediaannya untuk melakukan restrukturisasi progresif dan deregulasi ekonomi, serta mempertinggi kemampuan daya saing individual maupun kolektif Untuk itu Presiden menekankan perlunya kerja sama Selatan-Selatan berdasarkan kemandirian dan kenyataan praktis, ditambah bantuan yang lebih besar dari OKI, antara lain melalui Bank Pembangunan Islam.

Presiden yakin, dengan bekal nilai-nilai spiritual Islam yang tinggi dan solidaritas Islam serta kesadaran akan persamaan nasib, tujuan bersama, KTT ke-6 OKI di Senegal, InsyaAllah akan dapat dicapai. Ditegaskan, di tengah-tengah perubahan dinamis dalam hubungan internasional dewasa ini, penting sekali bagi OKI untuk meninjau kembali hasil karyanya dan kemampuan bagian-bagiannya.

 

Tamu

Senin petang (Selasa dini hari WlB) di tengah-tengah kesibukannya memimpin delegasi Rl menghadiri KTT OKI ke-6, PM Banglades Begum Khaleda Zia dan PM Pakistan M Muhammad Nawaz Sharif telah mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto. Setelah itu juga berlangsung pertemuan antara Presiden Senegal dengan Presiden Soeharto.

Dalam pembicaraan dengan Presiden Senegal, Presiden Soeharto juga menjelaskan kasus kerusuhan Dili, Timtim, 12 November lalu secara panjang lebar, sejak Timtim integrasi ke Indonesia tahun 1976 hingga keadaan akhir-akhir ini. Presiden Senegal bisa menerima dan memahami penjelasan Presiden Soeharto. Penjelasan serupa oleh Presiden Soeharto telah diberikan kepada Presiden Meksiko Carlos Salinas, Presiden Venezuela Carlos Andres Perez, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe, dan Presiden Tanzania Hassan Mwinyi, ketika Presiden mengunjungi 4 negara itu.

Mengenai kasus Dili, Timtim, Presiden Soeharto akan tetap mendengarkan laporan Kornisi Penyelidik (KPN). Kepada Presiden Senegal juga dijelaskan bahwa komisi itu sungguh-sungguh independen.

Moerdiono menyatakan, sejumlah negarawan juga ingin mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto, di antaranya Presiden Palestina Jaser Arafat, Presiden Iran Akbar Hashemi Rafsandjanj, Pangeran Mahkota Arab Saudi SaoudAl Faycal, Wakil Presiden uganda Samson M Kisekka, Raja Hassan II dari Maroko, dan Sekjen OKI ke-5 Hamid AI Gabid dari Arab Saudi.

Disamping juga Presiden Republik Kamerun M Paul Biya, Presiden Mghanistan Sibghatullah Al Nojaddedi, Wakil PM Malaysia Abdul Ghafar Baba. Seorang wartawati dari harian terkemuka berbahasa Arab yang terbit di London, Al Hayat, ingin mewawancarai dengan Presiden Soeharto.

Dalam pertemuan singkat Presiden Soeharto dengan PM Bangladesh, kata Moerdiono, kedua kepala pemerintahan sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi kedua negara. PM Bangladesh mengharapkan agar Komisi Ekonomi yang telah dimiliki kedua negara dapat dihidupkan kembali.

Bangladesh juga menginginkan pengalaman pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Sementara pembicaraan antara Presiden Soeharto dengan PM Pakistan, berkisar pada masalah kerja sama ekonomi.

Sama halnya pertemuan Presiden Soeharto dengan Presiden Meksiko Carlos Salinas dan Presiden Venezuela Andres Perez, dan kepala-kepala pemerintahan lainnya yang ditemui ketika menghadiri KTT G-15 di Caracas, bulan lalu, Presiden Soeharto ketika menerima  sejumlah kepala pemerintahan  di Senegal juga mengharapkan sumbangan pemikiran dari negara-negara anggota GNB menghadapi KTT GNB ke-10 mendatang yang akan diadakan di Jakarta, September nanti.

Baik PM Pakistan maupun Presiden Senegal mempercayakan sepenuhnya kepada Indonesia memimpin GNB. Kedua kepala pemerintahan ini juga menyatakan kesediaannya akan menghadiri KTT GNB. Kedua kepala pemerintahan juga menilai bahwa KTT GNB ke-10 akan sangat penting, karena berlangsung pada saat dunia mengalami penambahan yang mendasar, baik di bidang ekonomi, hubungan antar negara maupun bidang politik. (SA)

 

Sumber : SUARA KARYA(11/12/1991)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 376-382.