PRESIDEN SAMBUT BAlK LANGKAH-LANGKAH DELEGASI DPR KE RUMANIA
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto menyambut baik langkah-langkah yang akan diambil delegasi DPR ke Rumania awal April mendatang, untuk membicarakan berbagai kemungkinan peningkatan hubungan ekonomi kedua negara.
Wakil Ketua DPR, R. Soekardi, selaku ketua delegasi DPR ke Rumania, Rabu siang berkonsultasi dengan Presiden di Istana Merdeka Jakarta. Anggota delegasi DPR itu adalah Krissantono (FKP), Drs. Mohammad Mumi (FKP), Soeripto (FABRI), Ny. Djailinar Oetomo BA (FPP), Soetardjo Soerjogoenitro (FPDI) dan sekretaris delegasi Drs. F. Rehatta (Setjen DPR). Mereka akan berangkat ke Rumania tanggal 2 April untuk lawatan satu minggu.
Kepada delegasi itu Presiden mengatakan pentingnya peningkatan hubungan kerjasama dengan Rumania, tidak saja dilakukan oleh pihak pemerintah namun juga oleh parlemen, dunia usaha dan masyarakat kedua bangsa itu.
Menurut Soekardi, DPR berpendapat hubungan kerjasa ma dengan Rumania perlu ditingkatkan, mengingat selama ini dalam forum-forum intemasional seperti Organisasi Parlemen Dunia (IPO) negara itu tidak pemah menunjukkan konfrontasi dengan Indonesia maupun negara ASEAN lain.
“Sikap mereka selama ini pada negara-negara ASEAN terutama menyangkut soal hak azasi manusia, tidak pernah menentang,” kata Soekardi kepada wartawan.
Dalam lawatan itu delegasi DPR akan bertukar pikiran dengan berbagai pihak di Rumania untuk membantu bagaimana meningkatkan kerjasama.
Delegasi itu merencanakan pembicaraan dengan pimpinan pemerintah dan parlemen Rumania serta dengan pejabat-pejabat badan perencanaan nasional negara itu. Juga direncanakan pembicaraan dengan pejabat departemen perdagangan untuk mengetahui kebijaksanaan perdagangan yang mereka anut.
Para anggota DPR RI itu juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah industri dan kegiatan perkoperasian di Rumania.
Atas pertanyaan wartawan, Soekardi mengatakan salah satu kesulitan dalam menjalin kerjasama perdagangan dengan negara sosialis seperti Rumania adalah biasanya mereka berpegang pada prinsip “kalau kita mengekspor dengan nilai seratus, maka merekapun minta agar kita mengimpor dari mereka dengan nilai seratus pula”.
Jadi, kata Wakil Ketua DPR itu, perlu diteliti benar-benar barang apa saja yang kita perlukan dan mereka perlukan.
Hambatan lain adalah kurangnya informasi dan promosi mengenai produk masing masing, di samping persoalan persyaratan pembayaran (term of payment),”Kita biasa melalui pembukaan LIC, sedang negara-negara sosialis cenderung menggunakan sistern barter,” ujamya.
…
Jakarta, ANTARA
Sumber : ANTARA (30/03/1988)
…
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 91-92.