PRESIDEN SOEHARTO AKAN CANANGKAN KARTU SEHAT[1]

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menurut rencana akan mencanangkan kartu sehat, untuk sekitar lima juta orang yang termasuk pra-sejahtera pada 12 November 1994 tepat pada Hari Kesehatan Nasional. Secara bertahap akan dilanjutkan pada masyarakat lainnya. Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama kartu sehat itu dapat ditarik karena mereka akan masuk masyarakat sejahtera. Menteri Kesehatan Suyudi, menegaskan itu dalam acara rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII M. Akip Renatin SE, Kamis (15/9) pagi di Jakarta. Ditegaskan pula, mulai tahun 1995 semua produksi garam sudah mengandung yodium. Sehingga garam hasil produksi rakyat akan dibeli pemerintah untuk dilengkapi yodium dengan kemasan seragam dan menarik. Diperkirakan harga jual garam beriyodium sekitar Rp 300.

Sementara itu para anggota Komisi VIII DPR masih mempertanyakan masalah dokter PTT (pegawai tidak tetap) dan bidan di desa. Untuk itu Menteri Kesehatan menegaskan, diharapkan sektor swasta tidak mempekerjakan para dokter yang belum menjalankan masa bakti sebagai dokter PTT. Departemen Kesehatan akan berusaha membantu untuk menempatkan para dokter pasca PTT di sektor swasta dengan memberikan informasi tentang lapangan kerja khususnya di bidang rumah sakit.

Akhir bulan September 1994 ini Departemen Kesehatan akan mengadakan pelatihan bagi Direktur RS swasta dan RS BUMN, mengenai pendayagunaan dokter pasca PTT di RS untuk mengantisipasi selesainya masa bakti. Menurut Menteri Kesehatan, 24-25 Agustus 1994 sudah dilaksanakan tes bagi para dokter PTT angkatan I-III yang berminat menjadi PNS (pegawai negeri sipil) Depkes. Tes itu diikuti sekitar 2.300 orang dokter dan dilaksanakan di seluruh ibu kota propinsi. Sesuai dengan formasi yang tersedia untuk 1994/1995 akan diangkat 300 orang dokter pasca PTT sebagai PNS Depkes. Dan pengumuman penerimaan akan dikeluarkan pada akhir September 1994.

Juga dokter pasca PTT dapat diangkat sebagai tenaga dokter perusahaan, begitu pula dapat menjadi dokter mandiri atau dokter praktek sendiri. Mengenai bidan di desa dikatakan Menteri Kesehatan, diperlukan sekitar 54.120 bidan untuk mengisi kebutuhan bidan di desa. Sehingga program pendidikan bidan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penempatan bidan di seluruh desa sampai pertengahan 1996/1997. Tetapi jumlah institusi pendidikan pada beberapa propinsi terbatas. Kebutuhan bidan di desa pada propinsi yang bersangkutan sebagian akan dipenuhi dari pendidikan bidan di propinsi yang ditentukan. Sesuai kemampuan untuk menghasilkan bidan, sampai tahun 1996/1997 hanya berjumlah 51.353 orang. Sehingga kekurangan bidan masih sebanyak 2.767 orang dari target 54.120 bidan.

Untuk mengatasi kekurangan bidan tersebut, jelas Menteri Kesehatan, perlu ditinjau kembali kriteria desa penempatan bidan, menambah peserta didik bidan pada tahun 1995/1996 dengan konsekuensi mengambil peserta didik yang berasal dari daerah yang tidak sama dengan propinsi yang memerlukannya. “(sas)-

Sumber: KOMPAS ( 16/09/1994)

______________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 640-641.