PRESIDEN SOEHARTO : ASPIRASI RAKYAT BERKEMBANG[1]
Jakarta, Suara Pembaruan
Aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Harapan kepada pemimpinnya juga berubah. Apa yang sebelumnya sudah kita anggap sebagai suatu prestasi besar pada saat lain dapat dianggap sebagai suatu kenyataan biasa.
Pada saat itulah para pemimpin perlu mengadakan pembenahan dan penyesuaian diri. Hal itu dikemukakan Presiden Soeharto Selasa pagi di Istana Negara ketika membuka seminar nasional tentang “Hubungan Fungsional antara Komando ABRI, Instansi Pemerintah dan Kepemimpinan Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Lemharmas (IKAL).
Kedudukan rakyat Indonesia, kata Kepala Negara, dalam tatanan kenegaraan kita memang amatlah tinggi. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
Rakyatlah pemilik kedaulatan negara ini. MPR adalah pelaksananya, yang sudah barang tentu berarti bertanggungjawab kepada rakyat itu. Presiden sendiri adalah sekadar penerima mandat dan pelaksana Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh lembaga negara tertinggi itu, kata Presiden.
Menurut Presiden, dalam menjalani hidupnya masing-masing rakyat kita berhak mendirikan atau menjadi anggota dari banyak organisasi baik dalam bidang sosial, budaya, agama, ekonomi maupun politik. Seseorang bahkan dapat menjadi anggota dari beberapa organisasi.
Pada dasarnya, setiap organisasi, menurut Kepala Negara, bersifat mandiri dibawah kepemimpinannya masing-masing dalam arti berhak menentukan, mengatur dan mengurus dirinya sendiri kedalam. Dalam melaksanakan otonominya ini, setiap organisasi harus menghormati dan patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan negara, nilai-nilai bersama yang dijunjung tinggi dan kebudayaan nasional Presiden menegaskan, yang harus kita pikirkan, bagaimana kita dapat merakit dan memberdayakan seluruh potensi nasional yang ada dalam jajaran pemerintah Sosial Kependudukan maupun dalam jajaran masyarakat, sehingga menjadi kekuatan besar yang mampu menghasilkan karya-karya besar.
Karena itu, Kepala Negara berharap agar seminar tersebut menelaah secara mendalam faktor-faktor yang dapat mendukung atau pun yang dapat menghambat keterpaduan antar berbagai jenis kepemimpinan ini dan hubungannya dengan rakyat Indonesia yang harus dilayaninya. Faktor yang mendukung perlu kita kembangkan secara optimal, sedangkan faktor yang menghambat perlu kita benahi sampai tingkat yang paling minimal.
Menurut Presiden, hubungan fungsional antara komando ABRI, instansi pemerintah dan kepemimpinan masyarakat dalam masa damai dan dalam keadaan darurat memang merupakan salah satu masalah ketatanegaraan yang masih perlu kita tata lebih lanjut.
Kelancaran hubungan fungsional antara tiga jenis kepemimpinan ini bukan saja penting bagi kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing, tetapi juga perlu untuk mewujudkan cita-cita nasional secara lebih efektif dan efisien.
Masalah hubungan fungsional antara komando ABRI, instansi pemerintah dan kepemimpinan masyarakat timbul secara alamiah dari sejarah bangsa dan negara kita baik dalam menghadapi agresi musuh dari luar maupun dalam negeri dalam rangka proses integrasi nasional.
Masalah itu, menurut Kepala Negara, masih tetap penting sampai sekarang, sebab meskipun pada tingkat nasional kita sudah mencapai kemajuan-kemajuan besar, namun pada tingkat lokal masih ada bibit-bibit gangguan keamanan yang penyelesaiannya memerlukan kerja sama yang erat antara komando ABRI setempat, instansi pemerintah sipil dan kepemimpinan masyarakat lokal.
Karena itu pembahasan masalah hubungan fungsional antara komando ABRl, instansi pemerintah dan kepemimpinan masyarakat perlu kita lakukan pada dua tataran, nasional dan daerah. Dalam laporannya, Ketua Ikatan Alumni Lemhannas 13 Sudjana mengatakan seminar ini mengambil tema, “Hubungan Fungsional Antara Komando ABRI, Instansi Pemerintah dan Kepemimpinan Masyarakat.”
Jumlah peserta seminar 350 orang yang merupakan wakil dari 28 angkatan peserta Lemhannas sejak tahun 1979. Menhankam Edi Sudradjat, hadir dalam acara pembukaan tersebut. (M-5/B-7)
Sumber : SUARA PEMBARUAN (12/12/1995)
_____________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 766-767.