Presiden Soeharto: BANTUAN UNTUK SUKSESKAN KERJASAMA SEGITIGA HARUS TANPA SYARAT APAPUN[1]

Jakarta, Pelita

Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok (GNB) menegaskan, bantuan yang diberikan negara maju atau lembaga internasional lainnya dalam menyukseskan program kerjasama segitiga harus tanpa embel-embel apapun.

Bantuan yang diberikan dengan syarat tertentu, apalagi mengikat tidak akan diterima. Jadi bantuan yang akan disalurkan kepada negara yang membutuhkan harus tanpa diembel-embeli syarat lain yang mengikat. Dan pola ini terus dikembangkan, kata Kepala Negara ketika menerima Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Haryono Suyono, Senin (21/12) di Istana Merdeka.

Menurut Haryono, program bantuan segitiga di bidang kependudukan antara Indonesia sebagai Ketua GNB dengan negara penerima dan negara donor, merupakan tindak lanjut hasil KTT GNB September lalu, di bidang kependudukan. Negara maju yang pertama kali menyatakan kesanggupan untuk memberikan bantuan adalah Perancis.

Salah satu kesepakatan yang dicapai dengan Prancis, antara lain negara itu akan memberikan bantuan bagi Tunisia dan Marokko, Vietnam, Laos, dan Kamboja.

“Negara-negara itu segera mendapatkan bantuan kerjasama segitiga antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan dan Prancis, dan melibatkan UNFPA dan PBB,” kata Haryono.

Sedangkan dengan Venezuela, negara yang menjadi koordinator GNB untuk kawasan Amerika Latin, untuk mempertegas program kerjasama bantuan itu. Dalam waktu dekat negara itu akan mengirimkan dua pejabat seniornya ke Indonesia, dan hal itu disampaikan ketika Haryono berkunjung ke Venezuela bulan lalu. Kunjungan sebagai tindak lanjut kerjasama itu akan dilanjutkan pada Januari 1993, tujuannya ke negara maju atau lembaga donor di Amerika Serikat, Kanada dan Jepang.

Sehubungan dengan itu Presiden minta, agar Indonesia dapat memanfaatkan waktu tersebut, sehingga langkah konkret kerjasama antar negara dalam saling membantu agar dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kirimkan Wakil

Kepala BKKBN juga melaporkan, saat ini tiga negara yakni Uzbekistan, RRC dan Pakistan mengirimkan wakilnya ke Indonesia. Mereka menjajaki kerjasama dengan Indonesia untuk mempelajari kondisi keluarga berencana di sini.

“Presiden mengingatkan, kepada mereka hendaknya jangan timbul kesan menggurui negara lain, tapi menyampaikan pengalaman sehingga mereka bisa mengadakan penyesuaian di negara masing-masing. Karena yang bisa bekerja baik dan berhasil baik di Indonesia belum tentu bisa diterapkan begitu saja di negara merekamasing-masing.”, katanya.

Kepada Kepala Negara, Kepala BKKBN juga melaporkan bahwa pada awal April mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah Kongres Intemasional Reproduksi. Dalam kongres itu dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan ibu dan reproduksi manusia.

Presiden, kata Haryono, mengharapkan tahun depan akan ada Inpres bidan desa untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan KB di desa oleh para bidan.

Haryono juga menginformasikan, Selasa (22/12) pagi BKKBN dan Menteri Negara UPW akan memberikan penghargaan kepada para juara Gerakan Bina Keluarga Balita.

Sumber: PELITA(22/12/1992)

_________________________________ 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 481-482.