PRESIDEN SOEHARTO : INDONESIA TIDAK MUNGKIN MENIADAKAN SAMA SEKALI INFLASI ^[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto mengakui, Indonesia tidak mungkin meniadakan sama sekali inflasi dalam keadaan dunia penuh krisis seperti sekarang, karena sebagai negara yang sedang membangun masih perlu mendatangkan barang dari luar negeri.

Dalam pidato akhir tahun 1974 melalui TVRI dan RRI, Selasa malam, Presiden berpendapat yang harus diusahakan adalah mengendalikan laju inflasi agar tidak mengganggu stabilitas nasional dan pelaksanaan pembangunan.

Meskipun banyak hambatan dan tantangan tahun 1974 dinilai Presiden tetap menunjukkan kemajuan perbaikan tingkat hidup rakyat banyak serta makin cepatnya roda pembangunan.

Dalam usaha meredakan inflasi pemerintah pada permulaan Repelita II (awal April 1974) mengambil kebijakan ekonomi dibidang perkreditan diadakan pembatasan kredit secara selektif tanpa menghambat proyek pemerintah, suku bunga kredit tertentu serta suku bunga deposito dinaikkan berbagai bea masuk dan pajak diturunkan, kebijakan penyediaan barang pokok seperti beras, gula terigu, pupuk bahan bangunan dan lain2.

Usaha meredakan inflasi, menurut penilaian Presiden dapat dicapai Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin besar, terbukti meningkatnya angka tabungan dan deposito bank dalam sembilan bulan terakhir.

Sejalan dengan kebijakan pengendalian inflasi, pemerintah mengadakan penyesuaian harga barang tertentu dengan tetap memperhitungkan terpeliharanya stabilitas harga umumnya. Tindakan itu dimaksudkan meningkatkan kegairahan berproduksi sehingga kebutuhan rakyat akan barang pokok bisa terpenuhi.

Dewasa ini Indonesia tengah membangun tambahan pabrik pupuk, gula serta memperluas areal pertanian. Apabila program itu berjalan lancar dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan bisa memenuhi kebutuhan sendiri akan pupuk, beras, gula dan lain2. Dengan demikian harga subsidi tidak perlu lagi atau jumlahnya akan sangat kecil.

Perbaikan ekonomi serta berhasilnya pembangunan membuat kemampuan keuangan negara bertambah besar. Hal itu memungkinkan Indonesia mampu menangani pembangunan lebih luas, menggarap masalah sosial serta menaikkan gaji pegawai negeri, ABRI dan pensiunan lebih cepat dari yang diduga.

Kerjasama Ekonomi Luar Negeri

Keadaan ekonomi yang semakin baik, memungkinkan Indonesia dapat melaksanakan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Dalam tahun 1974 Indonesia mulai mampu menerima pinjaman luar negeri untuk pembangunan dengan syarat kurang lunak.

Persetujuan pinjaman Uni Soviet kepada Indonesia yang ditandatangani Adam Malik beberapa hari lalu, dinilai oleh Soeharto sebagai persetujuan pertama dengan negara komunis dalam rangka perluasan kerjasama ekonomi. Presiden yakin hal itu akan disusul dengan persetujuan lain.

Kesepakatan Indonesia dengan pengusaha Jepang tentang syarat pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan, disebut Presiden, sebagai langkah maju. Dalam tahun 1974 Indonesia telah pula melakukan langkah ke arah kerjasama ekonomi dengan negara2 Timur Tengah, Iran dan Saudi Arabia. Juga menjadi anggota Bank Pembangunan Islam.

“Perluasan kerjasama ekonomi dengan berbagai negara itu merupakan salah satu bukti bahwa ekonomi kita memang terus bergerak ke arah yang makin baik,” demikian Presiden.

Diingatkan, kewaspadaan dan kerja keras rakyat Indonesia amat penting,

“Sebagai bangsa kita tidak boleh lengah. Berbagai krisis dunia belum reda, segala kemungkinan masih terbuka. Jika beberapa waktu lalu saya mengajak mengembangkan pola hidup sederhana, maka pelbagai krisis dunia sekarang telah menggugah pikiran dunia untuk juga mengembangkan pola hidup sederhana dalam ukuran dunia,” demikian pidato akhir tahun Presiden Soeharto. (DTS)

Sumber: ANTARA (31/12/1975)

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 746-747.