PRESIDEN SOEHARTO INGATKAN:
PAHAMI KEMBALI ARAH PEMBANGUNAN
Presiden Soeharto mengingatkan, strategi dan tahap2 pembangunan perlu dipahami kembali, mengingat akhir2 ini timbul kesimpangsiuran pengertian mengenai arah yang akan kita tempuh dalam melaksanakan pembangunan.
Di depan para peserta musyawarah Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran yang mengadakan pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, kemarin, Presiden menegaskan, tekad kita adalah merdeka di lapangan politik dan di lapangan ekonomi.
Jika sekarang kita masih menerima bantuan dari luar, dan jika kita mengajak modal asing untuk menyertai pembangunan, dan jika kita belajar teknologi dan ketrampilan dari luar, sama sekali tidak berarti bahwa kita mau bergantung pada kekuatan ekonomi asing.
Apa yang kita kerjakan kata Presiden adalah agar kita secara bertahap makin tegak berdiri dengan kekuatan sendiri. "Dan jangan kita lupakan, kerjasama internasional itu adalah ciri darijaman dunia kita yang sekarang," demikian Presiden. Semua negara, dengan sistim sosial politik apa pun, tetap mengembangkan kerjasama internasional.
"Saya tegaskan hal ini secara khusus dihadapan saudara2 semua, para veteran yang telah melahirkan dan membela tegaknya negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 45 ini, agar saudara2 semua tetap merasa lega bahwa apa yang kita perjuangkan dahulu tetap kita pegang teguh," kata Presiden.
Keputusan MPR
Tentang pembangunan, Presiden juga mengingatkan bahwa hal itu merupakan tugas nasional terbesar dewasa ini sebagai upaya mewujudkan kehidupan bangsa sebagaimana dicita-citakan bersama semenjak Proklamasi Kemerdekaan.
"Pembukaan UUD 1945 telah menunjukkan kepada kita cita-cita bangsa Indonesia secara indah, yang intinya kemajuan dan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial, budi pekerti yang luhur dan kehidupan bangsa yang cerdas dalam kehidupan yang bersatu berdasarkan Pancasila."
Namun kebesaran cita2 akan mempunyai arti bila benar2 menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan cita2 itu, tiada jalan lain kecuali melaksanakan pembangunan di segala bidang.
Pembangunan di segala bidang harus dilaksanakan agar kita merasa secara utuh arti kehidupan yang merdeka dan ketinggian martabat manusia merdeka.
Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan meliputi pembangunan kehidupan ekonomi, pengembangan kehidupan politik, pertumbuhan kehidupan demokrasi dan memperkokoh kehidupan konstitusi, penegakan kewibawaan hukum, memekarkan kehidupan kebudayaan, pembinaan kehidupan keagamaan dan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan.
Pembangunan yang berlangsung pada tahap-tahap permulaan memang dititikberatkan pada masalah masalah ekonomi. Namun hal ini sesungguhnya merupakan kesepakatan dan keputusan nasional yang ditetapkan oleh rakyat melalui MPR pemegang kedaulatan rakyat.
Karena itu, jika kita juga bertekad mengembangkan kehidupan demokrasi dan tegaknya konstitusi, maka menjadi kewajiban kita semua menjalankan keputusan MPR dengan segala tanggungjawab.
Pemerataan harus Diperjelas
Presiden juga mengemukakan, masalah sosial ekonomi yang kita hadapi sungguh sangat besar. Jika masalah sandang dan pangan dewasa ini sudah mulai dapat diatasi berkat pembangunan, namun tantangan yang masih harus dihadapi adalah perwujudan swasembada produksi pangan padat.
Kita juga masih harus menghadapi masalah perumahan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pendidikan bagi anak-anak tunas-tunas bangsa dan masih harus diadakan penyediaan lapangan kerja bagi berjuta-juta pemuda dan pemudi.
Ditambah lagi, pembangunan tidak hanya bertujuan mencukupi keperluan masa sekarang. Pembangunan juga berarti menyiapkan diri untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masa depan.
Untuk menghadapi masa depan itu, pemerintah telah mulai membangun industri mengingat masyarakat maju dan sejahtera akan terwujud bila ditunjang oleh industri yang kuat dengan landasan pertanian yang kokoh.
Repelita I dan Repelita II mulai terasa hasil-hasilnya dalam meletakkan dasarÂdasar ekonomi yang lebih kuat. Karenanya dalam Pelita III dan seterusnya usaha pemerataan pembangunan harus lebih diperjelas.
Di samping itu secara bertahap juga kita bertekad memikul tanggungjawab dan kehormatan sebagai bangsa merdeka dengan menempatkan seluruh beban pembangunan di atas pundak kita sendiri, tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri.
Masih Ada Kerawanan
Ketua UmumPimpinanPusat Legiun Veteran (LVRI) Letjen (Purn) Achmad Tahir dalam laporannya mengemukakan, Musyawarah Dewan Paripurna Pusat LVRI itu berlangsung tanggal 18-19 Nopember yang lalu.
Dalam kesempatan dialog selama musyawarah, para pimpinan berkesimpulan keyakinan LVRI dalam mengamankan cita-cita serta perjuangan Orde Baru tidak perlu diragukan LVRI menilai di samping kemajuan kemajuan pesat yang dicapai oleh Pemerintah Orde Baru, terdapat juga masalah-masalah yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat.
Dibidang ekonomi LVRI berpendapat, pemerintah Orde Baru telah mengakomodasi masalah-masalah yang menyebabkan keresahan sebagaimana tertuang dalam peraturan-peraturan maupun pidato pidato Kepala Negara sebagai pemyataan kebijaksanaan. Namun dalam pelaksanaannya, "kehendak politik" (political will) pemerintah, itu belum sempat menembus kesemua unsur pelaksana, mungkin karena aparatur pemerintah tidak dapat melepaskan diri dari pola lama atau sifat yang tidak peduli.
Untuk ini, perlu adanya perombakan struktur dan penciptaan norma-norma serta motivasi baru tanpa menimbulkan pertentangan dan hambatan terhadap dinamika pembangunan.
Harus diakui, kata Tahir, Orde Baru dalam melancarkan kampanye pembangunan terpaksa masih menggunakan struktur ekonomi peninggalan penjajah yang tidak sempat dirombak pada era pra Orde Baru, sehingga terlihatlah praktek praktek penyelewengan yang menyebabkan keresahan.
Secara umum, LVRI merasakan adanya kebutuhan mendesak untuk menegakkan norma norma etik Pancasila di semua kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi.
Guna membantu menciptakan kondisi politik yang menguntungkan pembangunan LVRI selalu terbuka untuk dialog dan konsultasi dengan kekuatan sosial politik mana pun dan di tingkat manapun.
Seperti halnya ABRI sebagai faktor stabilisator dalam masyarakat, maka Veteran sebagai pengemban jiwa patriot bangsa seyogyanya beralih fungsi menjadi jembatan penghubung antara cita-cita ABRI di satu pihak dan harapan serta hasrat masyarakat di lain pihak, sambil senantiasa berusaha menjaga keseimbangan dalam suasana kecenderungan timbulnya prasangka atau kecurigaan dari kedua pihak. (DTS)
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber: SUARA KARYA (21/11/1980)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 651-654.